Home>Opini>Pesta Demokrasi di Flores Timur ?
Opini

Pesta Demokrasi di Flores Timur ?

Terkait pelaksanaan pemilu kada untuk Flores Timur, ternyata dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan dan diharapkan oleh masyarakat. Pemilu yang merupakan hajatan lima tahun sekali dan juga disebut dengan pesta demokrasi, pestanya rakyat Indonesia, ternyata tidak tampak adanya kegembiraan layaknya sebuah pesta. Yang seharusnya masyarakat menyaksikan penjegalan hewan yang nantinya akan dijadikan sajian dalam pesta, kenyataannya yang terjadi adalah saling jegal. Anehnya saling jegal yang terjadi bukan dari para kontestan yang maju mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor satu di Flores Timur melainkan suatu lembaga yang semestinya dibuat untuk melaksanakan pesta akbar tersebut.

Advertisements

Adalah KPUD Flores Timur yang saat ini menjadi obyek “penjegalan”. Dan yang menjadi subyek pelaksananya adalah sebuah badan yang dinamakan Dewan Kehormatan KPU, badan yang dibentuk karena KPUD Flores Timur “disinyalir” telah melakukan kesalahan dengan menggugurkan salah satu paket yang hendak “bertarung” dalam pesta demokrasi. Dari sinilah dimulailah carut marut yang menghiasi pesta demokrasi, hajatan lima tahunan untuk memilih Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur. “Menggugurkan” pake MONDIAL ternyata merupakan suatu “kesalahan” terbesar KPUD Flores Timur.

Merasa ada yang “salah” dengan tidak diakomodirnya paket MONDIAL, KPUD digugat ke PTUN NTT dan PTUN NTT memenangkan paket MONDIAL. Palu telah diketuk. Proses hukum tidak berhenti dengan diketuknya palu bagi kemenangan paket MONDIAL. KPUD Flores Timur yang merasa bahwa keputusan yang sudah diambil tidak bercacat secara hukum alias sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akhirnya mengajukan banding, hingga saat ini proses banding belum selesai, artinya masyarakat Flores Timur masih menunggu apa hasil akhir dari proses gugat menggugat yang dilakukan oleh paket MONDIAL dan KPUD. Belum selesai proses gugat menggugat, kabar terakhir yang cukup mengagetkan adalah dipecatnya beberapa orang anggota KPUD Flores Timur karena dinilai melanggar kode etik. Bagi saya, ada sebuah tanda tanya yang cukup besar, Kode Etik yang mana yang dilanggar oleh beberapa anggota KPUD Flores Timur hingga berbuntut pada pemecatan ? Sedikit tergelitik dengan pemberitaan yang dimuat dalam Pos Kupang, “Empat anggota KPUD Flotim yang direkomendasikan dipecat, yakni Bernard Tupen, Kosmas Ladoangin, Yohanes Sili Tupen dan Abdul Kadir. Keempatnya dinilai terbukti melanggar kode etik KPU, melanggar sumpah dan melanggar asas penyelenggaraan pemilu. Sedangkan seorang anggota tidak dipecat karena pada saat itu lagi cuti.” Kalau mau jujur, akar utama pemecatan yang dilakukan adalah hasil keputusan terhadap nama-nama paket yang belum diplenokan dan sudah diserahkan kepada KPU Provinsi atas pemintaan/perintah KPU Provinsi. Artinya secara lembaga KPUD telah “melanggar” kode etik, karena keputusan dibuat secara lembaga, terlepas pada saat pengambilan keputusan ada anggota yang tidak setuju ataupun abstain. Lucu. Ada apa dibalik tidak dipecatnya salah satu anggota KPUD Flores Timur ? Jangan-jangan?.

Terlepas dari hasil yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan, sidang yang dilakukan yang berujung pemecatan tersebut digelar secara terbuka, ataukah UU mewajibkan agar sidang dilakukan secara tertutup ? Hal lain yang sangat disayangkan adalah tidak diberikannya kesempatan kepada para “terdakwa” pelanggaran kode etik untuk melakukan pembelaan diri, padahal untuk masalah pembelaan diri ini diatur dalam UU 22. Ada apa di balik semua ini ? Yang lebih mencengangkan lagi adalah pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Kadir bahwa “Sesuai aturan semua dokumen itu harus melalui rapat pleno. Namun, saat itu atas perintah KPU Provinsi kepada Ketua KPU Flotim dokumen itu diserahkan. Oleh karena itu, diduga itu adalah kesalahan KPU Provinsi atau Ketua KPU Flotim yang telah mengundurkan diri.”

Dari pernyataan Abdul Kadir di atas, apa mungkin KPU Provinsi ingin mencuci tangan ? dengan mengorbankan KPUD Flores Timur ? ataukah ada ketakutan bahwa yang dilakukan oleh KPU Provinsi ini akan berbuntut panjang ?

Bila dirunut kembali ke belakang dan ditelaah secara seksama, apakah dimungkinan adanya suatu tendensi tersembunyi terhadap Flores Timur dari salah satu paket tertentu ataupun mengatasnamakan paket tertentu ? Hanya mereka yang “bermain” di balik layarlah yang mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan terselubung tersebut. Terlepas dari itu semua, kita yang merasa diri orang Flores Timur dan masyarakat Lamaholot, dan selalu berkoar-koar seolah merasa diri paling tahu dan paling benar, cobalah untuk menengok sebentar ke dalam diri dan dengarkan hati nurani anda. Gunakan akal sehat untuk melihat apa yang telah dan sedang terjadi di bumi Lamaholot saat ini. Jujur bahwa saya merasa prihatin dengan segala peristiwa yang terjadi saat ini, bahwa Flores Timur [Lamaholot] sedang diobrak-abrik oleh orang-orang yang belum tentu memiliki jiwa dan darah Lamaholot, lebih memprihatinkan lagi adalah mereka yang mengklaim diri berdarah asli Lamaholot namun ikut larut dalam upaya memporak-porandakan keseimbangan yang terjadi di Flores Timur.

 

Suara kepedulian terhadap Lewotana

 

Hans Hallan