Pakar: Pemkab Flotim Kembalikan Saja Rp 1 Juta ke Desa

POS KUPANG.COM, KUPANG — Tiga pakar hukum asal Flores Timur (Flotim) menyarankan pemerintah kabupaten setempat mengembalikan dana Rp 1 juta kepada desa-desa yang telah menyetor dana pembuatan proposal sambil mencari alternatif dana penyusunan proposal dari sumber lain yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Tiga pakar hukum itu, yakni Dr. Yohanes G Tuba Helan, S.H, M.Hum,? John Tuan, S.H, M.Hum,? dan Niko Pira Bunga, S.H, M.Hum. Ketiganya dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (FH Undana) Kupang. Mereka memberi saran melalui Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/8/2012) di Kantor Ombudsman Perwakilan NTT-NTB.

Saran tiga pakar hukum ini atas permintaan Ombudsman Perwakilan NTT-NTB sebelum? menyurati Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin (Yosni). Ketiganya berdiskusi bersama Kepala Perwakilan Ombudsman NTT-NTB, Darius Beda Daton, di Kantor Ombudsman, Kamis (30/8/2012) siang.

Setelah diskusi dan menyampaikan pemikiran, John Tuba Helan, John Tuan dan Niko Pira Bunga merekomendasikan tiga poin pemikiran kepada Ombudsman NTT-NTB sebagai bahan pertimbangan untuk menyurati Bupati Flotim.

Pertama, menghargai sepenuhnya upaya Bupati Yosni selaku kepala daerah dalam rangka mencari sumber dana bagi kegiatan pembangunan di Flores Timur. Akan tetapi agar tidak menimbulkan persoalan terkait administrasi keuangan daerah dan persoalan hukum di kemudian hari serta tidak mengurangi alokasi dana desa bagi desa-desa di Flotim, mohon kiranya memperhatikan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan sejumlah peraturan lainnya yang mengharuskan agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

Sementara dalam dokumen APBD Kabupaten Flotim tahun 2012 (Perda No.23/2011) tidak ditemukan nomenklatur anggaran partisipasi dalam rangka penyusunan proposal permohonan bantuan dana pembangunan infrastruktur desa pada SKPD BPMD Kabupaten Flotim? atau SKPD lainnya.

Kedua, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lainnya di luar yang ditetapkan, yaitu pajak dan retribusi daerah. Maka demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kami sarankan agar dana yang diperoleh dari pungutan sebesar Rp 1 juta per desa dikembalikan kepada desa-desa yang telah menyetor sambil mencari alternatif dana untuk penyusunan proposal dari sumber lain yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Ketiga, oleh karena persoalan pungutan itu telah disampaikan? Gertak Flotim kepada Kejaksaan Negeri Larantuka, maka sebagai koordinasi, Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB di Kupang telah menyurati Kepala Kejari Larantuka melalui surat Nomor : 150/ORI-Srt-Kpg/VIII/2012 dan meminta agar penyidik Kejari Larantuka melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuktikan apakah telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.

Hal ini mengacu pada peraturan Jaksa Agung RI No. PERJA-039/A/JA/10/2010 tertanggal 29 Oktober 2012 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Tuba Helan, Tuan dan Pira Bunga sepakat hasil diskusi termasuk permintaan agar dana itu dikembalikan ke desa-desa bukanlah bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Ketiganya menganalogikan hasil pemikiran mereka ibarat seseorang yang sudah menderita sakit, tidak bisa diarahkan untuk tidak sakit melainkan diminta untuk segera berobat.? “Meski uang kembali, tapi tetap tidak bisa menghilangkan konsekuensi hukumnya. Pikiran kami tidak bisa dipandang sebagai intervensi terhadap lembaga penegak hukum yang sudah bekerja,” kata Tuba Helan, Tuan dan Pira Bunga. (roy)

Editor : alfred_dama
Sumber 😕Pos Kupang

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password