Home>Berita>Inilah Delapan Sikap Pemda Ngada Atas Sengketa Palbatas Ngada Vs Manggarai Timur
Berita

Inilah Delapan Sikap Pemda Ngada Atas Sengketa Palbatas Ngada Vs Manggarai Timur

Kupang – Klarifikasi Masalah Perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur yang sudah memakan waktu puluhan tahun, akhirnya dimediasi Ombudsman RI (9 – 10 Agustus 2018), bertempat di Kantor Dinas Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang dan menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait langkah penyelesaian antara dua daerah bertetangga Ngada dan Manggarai Timur, Flores.

Advertisements

Rangkuman redaksi, pelaksanaan kegiatan dari pihak Pemda Ngada hadir Plt Bupati Ngada Paulus Soliwoa, Wakil Ketua I DPRD Ngada Dorothea Dhone, Ketua Komisi I DPRD Ngada Laurensius Pea, Daud L Bhara, Camat Riung dan Riung Barat, para Tokoh Masyarakat Riung serta perutusan tokoh-tokoh Pemuda Riung, Bosco Ponong dan kawan-kawan.

Sementara, dari Kabupaten Manggarai Timur hadir Pejabat Asisten I Kabupaten Manggarai Timur, Komisi DPRD Manggarai Timur bersama sejumlah Anggota DPRD.

Dirangkum redaksi media ini mulai tanggal 9 Agustus 2018, inilah petikan Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk langkah penyelesaian selanjutnya terkait konflik teritorial Ngada dan Manggarai Timur.

Petikan Delapan Sikap berbasis Data oleh Pemda Ngada, Pertama, Ombudsman RI diminta untuk memberikan Surat Rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri secara tertulis bahwa Pernyataan Bersama Nomor Khusus, Tahun 1973 mengangkangi amanat UU Nomor 69 Tahun 1958.

Kedua, Merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali UU Nomor 36 Tahun 2007 sebab sudah melewati 5 Tahun, masalah batas belum diselesaikan.

Ketiga, Merekomendasikan secara tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk segera mengharuskan Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai meninjau ulang Pernyataan Bersama, Nomor Khusus, Tahun 1973 dengan difasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk segera membuat kesepakatan bersama soal perbatasan berdasarkan Amanat Permendagri Nomor 141 dimana penetapan perbatasan harus sesuai dengan pertimbangan yang matang atas historisitas, kultur, sosiologi dan aspek yuridis masing-masing Swaparaja sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 69 Tahun 1958.

Keempat, Merekomendasikan secara tertulis sangsi-sangsi kepemerintahan yang telah melakukan pembiaran terhadap regulasi yang lebih tinggi menyangkut konteks perbatasan.

Kelima, Merekomendasikan kepada Pemerintah Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada agar tidak menggunakan Peta 1918 sebagai acuan Penetapan Titik Batas.

Keenam, Merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk merehabilitasi korban kebijakan publik Pernyataan Bersama Dua Bupati di Aimere Tahun 1973.

Ketujuh, Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur agar dalam membuat Peta Tata Ruang Wilayah tidak saling mengangkangi.

Kedelapan, Merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri agar dalam menetapkan batas harus mengikuti alur Permendagri Nomor 141 dengan turut memperhatikan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada, khusus eksistensi wilayah Kecamatan Riung dan Riung Barat.   

Selanjutnya proses penyelesaian sengketa measuki tahaban membawa bukti-bukti kepada Ombudsan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Menunggu penjadwalan. (red/)