Gubernur hendaki Polda NTT berbasis kepulauan

Kupang (ANTARA News) – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menghendaki Polda NTT berbasiskan kepulauan, sehingga mempermudah dan mempercepat perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat karena tersedianya anggaran yang cukup untuk fasilitas dan kesejahteraan.

“NTT ini memiliki 1.192 pulau dengan jumlah pulau yang berpenghuni hanya 42 pulau, pulau kosong 1.150, pulau yang tidak berpenghuni 473 pulau. Dan panjang garis pantainya 5700 Km, dan Jumlah desa pantai 640 desa dan jumlah penduduk yang mendiami pantai 1,1 juta jiwa,” katanya di Kupang, Minggu.

Keinginan itu dikemukakan Gubernur Lebu Raya pada saat menghadiri syukuran HUT ke-66 Bhayangkara tahun 2012.

Menurut Gubernur dengan kondisi riil tersebut (berbasis kepulauan), maka tidak salah kalau sebelumnya dan bahkan hingga saat ini NTT bersama enam provinsi lain di kawasan timur Indonesia terus berjuang untuk menjadikan daerahnya provinsi berbasiskan kepulauan.

“Saat ini rancangan undang-undang tentang Provinsi Kepualauan sedang dalam pembahasan dan diharapkan dalam tahun ini juga sudah ditetapkan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga impiah dan kehendak untuk menjadikan Polda NTT sebagai polda kepulauan terwujud,” katanya.

Hal ini kata Gubernur, penting diwujudkan sebab daya jangkau pimpinan kepolisian untuk cepat menjangkau tempat kejadian sebuah peristiwa di kepulauan lain seperti Flores, Sumba dan Alor sangat sulit jika masih berstatus seperti saat ini.

“Bayangkan kalau ada kejadian di Kabupaten Manggarai Barat, kapan Kapolda sebagai Komandan tertinggi dalam jajaran Polda NTT harus cepat tiba di lokasi TKP, kalau topograi wilayah terdiri dari pulau-pulau dan sarana serta prasarana lain terbatas seperti saat ini,” katanya.

Kalau nantinya statusnya berubah menjadi Polda Kepulauan, maka dengan fasilitas yang tersedia, bisa dengan cepat menjangaku TKP dengan cepat dan koordinasi penanganan terhadap sebuah peristiwa cepat dilakukan.

Ia mengatakan keinginan agar Polda NTT jadi Polda kepulauan sangat dimungkinkan, karena sebab ditinjau dari aspek geografis, secara nasional Indonesia dikategorikan sebagai Negara Kepulauan.

Ini artinya, suatu negara yang mempunyai karakteristik tersendiri dimana wilayahnya terdiri atas berbagai pulau dan mempunyai potensi yang bersifat khas, baik dilihat dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia.

Dia menyebut provinsi NTT meliputi wilayah seluas 247.349,9 kilometer persegi. “Dari keseluruhan luas wilayah itu, daratannya hanya sekitar 47.349,9 km persegi atau sekitar 25 persen,” katanya.

Sementara wilayah laut yang terbentang di provinsi ini seluas hampir 200.000 km persegi dan provinsi NTT juga berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.

“Dari karakteristik wilayah dan kondisi geografis seperti ini, maka sudah saatnya Provinsi NTT di dalamnya ada Polda NTT segera diberi label “Kepulauan”.

Karena menurut dia, gagasan bagi terbentuknya Polda Kepulauan akan berimplikasi pada tolok ukur pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana ALokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat.

“DAU dan DAK yang selama ini dihitung dengan hanya berdasarakan atas luas wilayah dan jumlah penduduk, tentunya merugikan Provinsi NTT yang 70 persennya luas wilayahnya adalah lautan,” katanya.

(ANT-084/Z002)

Editor: Tasrief Tarmizi

Sumber : Antara News

Facebook Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password