Terkait Lahan SDI Wogo, Alasan Penolakan Suku Kelu Longa Ngeo Termasuk Praktek Dilecehkan

LN Focus Indonesia News │Ahli Waris Adat Longa Ngeo, Suku Kelu di Desa Ratogesa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, NTT melalui Ketua Soma, Klara Baba (78) mengungkapkan alasan penolakan mereka saat Pemda mendatangkan Badan Pertanahan melakukan pengukuran tanah demi kepentingan penerbitan sertifikat aset Pemda.

Rangkuman media ini, (12/6/2021), Klara Baba mengungkapkan, pertama dirinya adalah pelaku sejarah yang didatangi PB3 Sekolah dan Kepala Desa pada saat itu, dan sebagai orang atau subyek sah yang memberi izin kepada BP3 untuk menggunakan tanahnya dipakai membangun gedung sekolah.

Niat baik mendirikan sekolah yang disampaikan oleh BP3 dan Desa pada zaman itu, kata Klara Baba, disambut dengan baik pula dan terjadi pembicaraan terbuka, hingga Ibu Klara Baba sendiri menunjuk lahan seluas sekitar satu hektar untuk dibangun sekolah.

Sementara itu, kata Klara Baba, BP3 Sekolah dan Desa menyanggupi permintaan untuk membangun Rumah Adat Longa Ngeo Suku Kelu sebagai penghargaan secara adat atas pemakaian lahan yang luasnya cukup besar.

“Saya dibohongi mulai awal sekolah dibangun. Mereka datangkan pasir puluhan kubik, diturunkan di depan rumah untuk pembangunan rumah adat Longa Ngeo. Tetapi tidak lama waktu berselang, tumpukan pasir itu hilang tanpa sepengetahuan saya, tanpa diketahi Suku dan Sa’o. Kami bertanya bahkan melapor ke beberapa tingkatan agar bisa dipecahkan dan ada jalan keluar, tetapi suara kami benar-benar tidak di dengar, tidak dihiraukan bahkan mengatakan kami ini tidak sah segala macam. Sekarang tunjukan kepada kami, siapa yang sah dan Sa’o Suku mana yang sah untuk lokasi itu. Kami mau tau, mungkin Pemda sudah ada data kemunculan sejarah baru, ada adat baru atas lahan di SDI Wogo. Silahkan buka itu”, tutur Klara Baba.

Baca berita terkait : https://larantuka.com/2021/06/polemik-lahan-sdi-wogo-ngada-tujuh-rumah-suku-kelu-longa-ngeo-siap-buka-suara/

Klara Baba menyebut, ada indikasi permainan kotor tanpa sepengetahuan Suku Kelu dan ada indikasi merekayasa atas nama orangtua nya menyerahkan lahan SDI Wogo, padahal kedua orangtuanya tidak tau tanda tangan ataupun baca tulis lancar, namun ada pihak tertentu diduga melakukan rekayasa demi menggolkan kepentingan dan ambisi atas lahan SDI Wogo milik Suku Kelu Sa’o Longa Ngeo.

“Berikutnya kami menolak keras, karena saya inilah yang pada tahun 1977 yang menunjuk batas-batas mana yang kami izinkan untuk bangun sekolah dan keperluan, tetapi sekarang datang dengan serta merta mengukur semua lokasi disitu sampai ke lapangan dan kebun di sebelahnya. Itu ukur dengan dasar apa. Katanya ada gambar peta, saya mau tanya itu gambar peta dan penunjukan dari pihak mana, namanya siapa, siapa dia di Suku Kelu Longa Ngeo. Jangan sampai itu datangnya dari orang yang minta maaf, kami sudah dengar-dengar. Maka supaya paham dan sadar, kalau orang itu tidak ada hubungan dengan Suku Kelu, Sa’o Longa Ngeo. Jangan kira kami ini bisa dibodohi. Jangan sampai ada rekayasa tipuan administrasi dari zaman dulu yang dipakai sebagai alasan untuk mempertidakan kami yang sah. Saya sebagai pelaku sejarah, saya tau persis bahwa tidak ada penyerahan mandat dari kami kepada siapa pun. Kalau ada berarti itu penuh dengan rekayasa”, ungkap Klara Baba.

Menurut Klara Baba, batas-batas tanah yang diizinkan tahun 1977 dimana dirinya adalah pelaku inti dari Sa’o Longa Ngeo Suku Kelu yang hidup sampai saat ini, pada zaman itu dia tidak menunjuk sampai ke lapangan dan kebunnya, tetapi yang diberikan adalah seluas sekitar 1 hektar yang saat ini sudah terisi bangunan sekolah dan pekarangan sekolah. Namun, kata dia, saat ini justeru terbalik dan meluas hingga kebun dan lapangan diukur semua tanpa mengindahkan larangan Suku Kelu Longa Ngeo dan juga dirinya yang adalah pelaku inti pada tahun 1977 silam.

Menjawab pertanyaan media ini (12/6/2021), Klara Baba mengungkapkan bahwa sejak tahun 1977, tidak perna dilakukan serah terima tanah kepada BP3 dan tidak ada Gose Ngusu atau dikeluarkannya Batu Adat (red, di keluarkannya batu adat dari rumah adat dalam adat Bajawa yang menjadi tanda bahwa pada lokasi tanah adat yag disepakati ataupun jual beli sudah diserah resmi kepada pihak lain), selain itu, lanjut Klara Baba, juga tidak ada proses jual beli lahan, sebab belum dilakukan proses itu, sebab sejak bangunan sekolah mulai dikerjakan, urai Klara Baba, Suku Kelu, Rumah Adat Longa Ngeo sudah mulai dicampakan bahkan dilecehkan.

Klara Baba menduga kuat ada semacam konspirasi terselubung, membuat rekayasa sejarah di belakang layar.

Sebelumnya dikabar, Ketua DPRD Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu menjawab wawancara media, DPRD Ngada dipastikan melakukan uji petik dan akan segera memediasi segenap pihak yang berkaitan dengan permasalahan tanah SDI Wogo.

Atas tanggapan Lembaga Dewan, Ibu Klara Baba (12/6/2021) menyampaikan bahwa Suku Kelu Sa’o (rumah adat, red) Longa Ngeo menunggu kehadiran DPRD Ngada dan dengan gembira siap memenuhi undangan DPRD untuk bisa mengetahui siapa – siapa saja yang ada dalam data Pemda yang menurut Pemda sah lalu menyebut Ibu Klara Baba tidak berhak karena tidak ada nama dalam data.

“Terimakasih kepada DPRD, kami tunggu dan kami senang untuk duduk bersama di DPRD nanti. Kami juga mau tahu apa isi data Pemda. Kami juga mau tahu itu, kami yakin banyak nama dimasukan di dokumen itu, bahkan orangtua kami mungkin juga mereka masukan seturut maunya mesin ketik pada zaman dulu. Jujur saja, kami rasa sudah dilecehkan sekali selama ini”, tutup Klara Baba.

Tim│Red