Terkait 75 Pegawai KPK Non Aktif, TPDI Sebut Jangan Dramatisasi Langgar HAM

LN Focus Indonesia News│Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau disingkat TPDI, Petrus Selestinus, SH melalui catatan TPDI, dikutip media ini, Sabtu (12/6/2021) mengungkapkan sejumlah catatan dan pandangan atas gugatan 75 pegawai KPK non aktif ke Komnas HAM.

Dirangkum media ini, berikut catatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, SH.

Harus dipastikan terlebih dahulu bahwa proses test wawasan kebangsaan adalah dalam ranah kekuasaan executiv dimana setiap pegawai negeri, setiap orang yang hendak menjadi pegawai negeri harus melewati apa yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Dan soal wawasan kebangsaan, setiap instansi mempunyai istilah sendiri-sendiri walaupun substansinya sama.

Ketika Undang-undang KPK direvisi yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2019, di situ ditegaskan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN, sehingga dengan demikian harus tunduk kepada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur negara atau pegawai negeri sipil, dan konsekuensi dari itu maka setiap orang yang mengikuti tes, ada yang dinyatakan lulus dan tidak lulus. Yang lulus diangkat dan dilantik menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara sebagaimana 1000 lebih orang yang sudah dilantik, sedangkan yang tidak lulus tentu tidak bisa menjadi pegawai KPK.

Masalahnya sekarang mengapa 75 orang yang dinyatakan tidak lulus dan kemudian dinonaktifkan itu membawa persoalan ke Komnas HAM, padahal Komnas HAM bukan lembaga tong sampah besar untuk menampung sampah-sampah.

Komnas HAM tugasnya memantau, mengawasi, bahkan memberikan penyuluhan tentang hak-hak asasi manusia atau sekiranya ada pelanggaran HAM. maka tugasnya memantau dan mediasi.

Tetapi aneh, dalam kasus konflik antara 75 pegawai KPK nonaktif dengan pimpinan KPK didramatisir sedemikian rupa seolah-olah di dalam tubuh KPK pimpinan KPK melakukan pelanggaran HAM berat. Ini di dramatisir setiap hari untuk mencuci otak masyarakat, supaya masyarakat mengarahkan persoalan ini sebagai persoalan pelanggaran HAM.

Tujuh puluh lima pegawai harusnya menyadari ketika dinyatakan tidak lagi menjadi pegawai KPK dan merasa dirugikan, maka itu masuk dalam domain sengketa kepegawaian atau sengketa yang timbul akibat keputusan pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum. Itu masalahnya harus dibawa kepada pengadilan tata usaha negara menyangkut keputusan yang merugikan.

Jika tidak dibawa ke pengadilan tata usaha negara, bisa juga dibawa ke Pengadilan Negeri biasa, bahwa ada perbuatan melanggar hukum yang merugikan 75 pegawai KPK,

Nah ini jelas, tetapi mengapa saat ini dibawa ke Komnas HAM dan mengapa Komnas HAM pun mengakomodir persoalan itu, Ini yang saya sebut Komnas HAM sebagai tong sampah besar. Inikan persoalan yang sudah jelas masuk wewenang lingkup peradilan tata usaha negara atau peradilan umum atau ke mahkamah konstitusi.

Seharusnya menurut Undang-undang, Komnas HAM dapat menghentikan atau tidak memproses permohonan manakala pengaduan itu didasarkan kepada itikad tidak baik.

Saya melihat 75 pegawai KPK yang membawa persoalan ke Komnas HAM mengandung itikad tidak baik, karena dipaksakan masuk ke Komnas HAM.

Perkara ini sudah ada upaya hukum yang dilakukan dengan proses pengadilan saat ini, dan dengan adanya gugatan tersebut, Komnas HAM sudah mempunyai alasan untuk menghentikan proses, karena hal itu diatur dalam undang-undang Komnas HAM. Tetapi, yang terjadi saat ini Komnas HAM terus-menerus mengkapitalisasi, hingga menyentil nama pimpinan KPK bahkan Menteri Penertiban Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mulai di bawa-bawa, seolah ada dalam satu konspirasi untuk memperlemah KPK.

Kedudukan KPK ada dalam dualisme kepemimpinan. Sebagai aparatur sipil negara yang diatur oleh undang-undang ASN dan atasannya adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara dibawah Menteri Penertiban Aparatur Negara ataupun Lembaga Administrasi Negara yang memiliki Komisi Aparatur Sipil Negara yang ada badan Pembina kepegawaian dan lainnya yang semuanya menginduk ke Presiden jika dia sebagai pegawai aparatur sipil negara di KPK.

Tetapi, jika sebagai organ pegawai di KPK, maka diatur oleh pimpinan KPK dan pimpinan KPK dijamin independensinya oleh undang-undang KPK, meskipun pimpinan KPK dan KPK nya sendiri merupakan lembaga negara yang ada dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, tetapi ketika masuk kepada tugas wewenang dan tanggung jawab Pemberantasan Korupsi atau mengangkat dan memberhentikan penyidik penyelidik KPK, itu wewenang sepenuhnya ada di tangan pimpinan KPK.

Terkait pemberhentian 75 pegawai KPK, itu sepenuhnya kewenangan pimpinan KPK, tetapi persoalan puluhan orang itu tidak menjadi ASN, lalu dilaporkan ke Komnas HAM, itu bukan ranah pimpinan KPK, tetapi Badan Kepegawaian Nasional atau Menteri Penertiban Aparatur Negara.

Atau mungkin yang dipikir adalah jika yang dilaporkan itu misalnya Kepala BKN dianggap tidak seksi.

Sebenarnya, konsekuensi dari tes itu ada dua hal yakni bisa lulus dan tidak lulus, lalu faktanya ternyata tidak mulus.

Lalu sekarang jadi persoalan, ketika tidak lulus tes dan itu dibawa ke Komnas HAM, sementara Komnas HAM tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan pimpinan KPK.

Komnas HAM juga tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan panitia seleksi tes wawasan kebangsaan. Itu semua ada dalam ranah badan peradilan administrasi negara.

Terjadi kesalahan yakni menempatkan Komnas HAM sebagai tong sampah besar yang semua sampah bisa dibuang ke situ dan anehnya Komnas HAM juga menempatkan dirinya untuk menampung sampah. Itu kan laporan sampah.

TPDI menduga ada motif politik dari sisah-sisah kekuatan yang menghendaki Jokowi harus berakhir di tahun 2019 dan sisa-sisa kekuatan itu masih bergulir.

Harus dipahami bahwa berbicara tentang HAM melekat dengan apa yang disebut dengan pembatasan hak asasi manusia dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam undang-undang HAM, hal itu diatur dengan jelas.

HAM itu bukan cek kosong yang bisa diisi oleh siapapun dan kapanpun. Ada aturannya yang harus diperjuangkan karena undang-undang memberi kewenangan kepada negara untuk membatasi HAM itu. Boleh dapatkan tetapi ada syaratnya.

Komnas HAM seharusnya menghentikan dan mengembalikan berkas dan mendorong mereka menempuh upaya hukum yang di dalam undang-undang hal itu disebut bahwa menggunakan upaya hukum yang tersedia dan upaya hukum yang tersedia itu bisa gugatan ke TUN, bisa uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, bisa melalui peradilan umum.

Namun ini lebih tertarik ke Komnas HAM. Ini kan ada sesuatu hidden agenda atau ada agenda tersembunyi yang ditutup-tutupi, seolah-olah pemerintah melakukan pelanggaran HAM,

Kasus-kasus semacam ini hanya ramai di media seminggu dua minggu lalu berhenti tidak efektif. Jangan dramatisasi HAM.

Tim│Red