Terabaikan Hukum Tidak Tertulis Atas Kepergian Ketua Golkar Ende, (Alm) Bupati Ir. Marsel Petu

Catatan Pojok Bung Red

Catatan ini mungkin bukan bagian dari narasi kedukaan yang ditunggu-tunggu. Minggu, dini hari tanggal 26 Mei 2019 NTT berduka, Bupati Ende periode 2019-2024 Ir. Marselinus YW Petu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 02.10 Wita di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang. Tidak sedikit berita mengudara. Dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun, kala itu, tidak nampak deskripsi akurat medis memadai sebagai narasi kesehatan mengurai keterangan serangan jantung. Selamat Jalan Ketua Golkar Kabupaten Ende, Bupati Ir Marselinus Y.W Petu. Teriring duka dan do’a.

Hukum Tidak Tertulis

Dalam penjelasan UUD 1945 dikenal ada hukum dasar tertulis yang disebut UUD. Ada juga hukum dasar tidak tertulis, yang disebut konvensi. Konvensi adalah permufakatan ‘positif’ atau kesepakatan hukum dasar yang tidak tertulis. Aturan yang timbul berdasarkan norma-norma ‘konstruktif’ kehidupan dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Jangan ludahi makam atau kuburan sesama, ya ini contoh kecil dari hukum tidak tertulis. Atau, jangan langkahi nisan orang mati, dan lain-lain.

Ir. Marselinus YW Petu adalah Ketua Partai Golkar Kabupaten Ende dan juga sebagai Bupati Ende terpilih, didampingi Wakil Bupati Achmad Djafar. Kepergian almarhum Ir. Marselinus YW Petu jelas berimpilkasi langsung kekosongan kursi Bupati. Berikutnya kembali terisi oleh Wakil Bupati dan kursi Wakil Bupati kosong. Kekosongan kursi wakil bupati cukup lama terjadi, hingga pertengahan Maret tahun 2021.

Secara aturan main tertulis atau regulasi di Indonesia, tidak ada pasal yang menunjuk pesan dan perintah bahwa pengisian lowongan harus kembali di-isi oleh kader Partai yang sama. Atau dalam kejadian di Kabupaten Ende, secara hukum tertulis tidak menunjuk kader Golkar lah yang sangat berhak mengisi kursi wakil bupati.

Maka dengan demikian perdebatan regulasi dalam konteks seperti ini tidak lebih seperti sebuah pidato retoris, yang sesungguhnya sudah diketahui oleh setiap warga NKRI.

Sebelumnya catatan pojok menulis etis politik menunjuk Golkar  lah yang seharusnya diberikan kesempatan mengisi kekosongan kursi duet kepemimpinan Kabupaten Ende.

Menyerukan etika politik tidak sama dengan mempertidakan regulasi. Karena itu, pandangan yang meng-adu etika politik dan regulasi, sangat lah tidak penting dalam kerangka mendidik cara pandang secara pro porsional.

Ratio regulasi tanpa etika, itu juga sebuah kehancuran lain dan kekacauan dalam seni peradaban manusia di muka bumi ini.

Apa Hukum Tidak Tertulis Dalam Konteks Isi Lowongan

Hukum tidak terulis dalam konteks pengisian lowongan kepemimpinan di Kabupaten Ende adalah seperangkat ‘Nilai Rasa’, atau juga kepekaan dari naluri lain atas realita Bupati Ende Almarhum Ir Marselinus Petu adalah Ketua Golkar dan pencetus langkah dirinya sebagai kader Golkar bertarung dalam perhelatan Pemilukada Ende, lalu berhasil memenangkannya.

Cetusan itu adalah sebuah identitas lain secara pribadi maupun sebagai kader Golkar Ende dan legal, serta tidak patut dihilangkan sama sekali dari timbangan perasaan segenap insan politik di Kabupaten Ende, Flores. Itu lah hal kemanusiaan yang patut mendapat tempat dalam dimensi apapun. Mestinya demikian.

Itu juga sebuah hukum yang tidak tertulis, atau hukum lain yang tidak mesti dibenturkan kesana kemari dengan ayat-ayat dan pasal pasal tertulis lainnya.

Namun, tidak demikian, gelanggang ratio modern seringkali doyan bentur-bentur.

Pertanyaannya, jika Golkar mengisi lowongan wakil bupati, legal kah?. Etis kah?. Jawabannya : sangat legal, selegal lainnya.

Sangat Etis, seperti norma dan hukum yang tidak tertulis itu. Sah Hukum tertulis, sah juga hukum tidak tertulis. !

Golkar Dorong Dua Nama?

Mengamati Partai Golkar mengungkap 2 nama kandidat Wakil Bupati Ende, masing-masing Heri Wadhi selaku Ketua Golkar Kabupaten Ende dan Dokter Domi Mere, sesungguhnya bisa dinalar sebagai penegasan Partai Golkar tidak menutup diri, atau terbuka mengkaji potensi kader daerah, baik dari dalam Golkar Ende sendiri maupun kader Ende Lio yang tidak menetap di Kabupaten Ende.

Dalam hal ini, Partai Golkar tidak menganut politik alergi kader lain dan tabukan potensi manusia. Sebuah pemandangan positif yang tidak boleh dinalar hanya dengan kaca mata like dan dislike.

Dorong dua nama kader, juga tidak layak untuk dimanipulasi sebagai kesalahan Golkar. Hal ini bisa dibaca dari aspek kajian kebutuhan maupun peta politik yang tentunya dianalisis dengan baik oleh Partai Golkar.

Catatan Pojok mencoba mengatakan seperti ini, bahwa Partai Golkar sangat berhasil membaca peta aspirasi maupun peta dinamika dalam nalar animo publik Kabupaten Ende.

Setidaknya ada dua klaster : Pertama, Kader Golkar Ende harus mengisi kekosongan. Kedua, Tidak harus Kader Golkar.

Maka, untuk dua kategori tersebut, jelas terjawab dari formasi dua nama usungan Golkar. Hal ini tidak termasuk dengan variabel-variabel lainnya dalam kajian Golkar ‘mengapa Hery Wadhi, mengapa Domi Mere”. Minimal demikian.

Mengapa Fraksi Golkar DPRD Ende Walk Out?

Rapat koalisi MJ berlangsung alot hingga Fraksi Golkar Ende walk out. Ini kalimat yang dikonsumsi publik NKRI terhadap dinamika siapa calon wakil bupati ende mendampingi Bupati Achmad Djafar.

Lalu muncul parade asumsi : pasti karena Golkar putus asa, Golkar marah, Golkar kalah, Golkar  sudah tamat, Golkar keok dan lain-lain seturut asumsi.

Untuk topik ini, catatan pojok terpanggil melakukan analisa sederhana dengan menggunakan metode menghimpun informasi dari berbagai sumber kejadian maupun bocoran dimensi diskusi terkait fenomena walk out.

Dengan itu, bisa dikatakan, bahwa “ternyata aksi walk out bukan ekspresi Golkar kalah atau putus harapan serta berbagai aroma negativ lainnya.

Sebaiknya, dapat diduga aksi walk out merupakan ekspresi Golkar mau menunjuk semacam adanya kondisi politik bawah tanah yang berisikan “Golkar harus dihabisi”. Kursi wakil bupati, No Golkar.

Maka, tidak harus membuang garam ke laut, Golkar memilih untuk tidak menikmati api dan mempertontonkannya ke hadapan masyarakat.

Kondisi demikian, hampir bisa dinalar, mengapa Dokter Domi Mere pun enggan memasukan berkas.

Energy politik pembangunan Golkar untuk Kabupaten Ende, energy politik Hery Wadhi, energy politik Dokter Domi Mere, tidak harus digerus irama pragmatis yang diduga berasumsi dan bertajuk “No Golkar”.

Maka, tentang walk out, tentang tidak masukan berkas, tentang dua nama calon dari Golkar – sebenarnya tentang “Golkar sedang ikut mendidik perpolitikan Ende Lio dengan cara Golkar. Golkar tidak mencelakakan Ende Lio dengan cara Golkar”.  Minimal demikian.

Koalisi MJ DPRD Ende Tegas Terap Aturan Hukum atau Regulasi

Terhadap ketegasan ini, tidak hanya publik Kabupaten Ende, namun segenap elemen NKRI harus memberikan apresiasi, sebab Regulasi sebagai Panglima, menjadi benar-benar hidup dalam kerangka pikir dan kerangka tindak Lembaga DPRD Kabupaten Ende.

Sebuah ketauladanan dalam berdemokrasi hukum dan patut mendapat dukungan segenap stake holder bangsa.

Namun, dalam ketegasan itu, publik berhak mengirim pesan, “tegakan aturan main (regulasi) dalam seluruh dimensi pembangunan Kabupaten Ende. Tegakan hukum. Jangan tegak hanya tentang carut marut pengisian kursi politik wakil bupati Ende”.

Jika hanya tentang kursi politik, maka sudah waktunya Kabupaten Ende menghakimi para politisi yang hanya mau tegak jika menyangkut keuntungan jabatan dan posisi semata.

Bisa jadi, ini menjadi momen perubahan sangat menjanjikan dari DPRD Ende, bahwa dengan tegak dan tegas regulatif, berikutnya DPRD Ende akan menjadi garda progresif menegakan hukum atas berbagai dugaan perbuatan melawan hukum, tanpa pilih kasih, terhadap dugaan-dugaan secara internal maupun external dalam berpembangunan.

“Terabaikan Hukum Tidak Tertulis Atas Kepergian Ketua Golkar Ende, Bupati Ir Marsel Petu”

Minggu, dini hari tanggal 26 Mei 2019 NTT berduka, Bupati Ende periode 2019-2024 Ir. Marselinus YW Petu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 02.10 Wita di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang. Tidak sedikit berita mengudara. Dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Namun, kala itu, tidak nampak deskripsi akurat medis memadai sebagai narasi kesehatan mengurai keterangan serangan jantung. Selamat Jalan Ketua Golkar Kabupaten Ende, Bupati Ir Marselinus Y.W Petu. Teriring duka dan do’a.

Catatan Pojok Bung Red