Apa Kabar PDIP Ngada, Pemda, DPRD, Hentikan Menggaji Narapidana Oknum Anggota Dewan

“Jangan Salahkan Narapidana, Sanksikan Pemda, DPRD dan juga PDIP”

Catatan Pojok Bung Red

Tahun 2020 meninggalkan berbagai jejak dan peristiwa hukum bagi dunia, tidak terkecuali Kabupaten Ngada, Flores, NTT, di dalamnya termasuk Lembaga DPRD Ngada serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Ngada, Flores.

Pada Tahun 2020 oleh Lembaga Hukum, seorang Anggota DPRD Ngada aktif, utusan PDIP resmi ditetapkan menjadi Tersangka atas dugaan perbuatan melawan hukum ketika masih menjabat selaku Kepala Desa. Persisnya diberitakan seluruh media (Pers), Mantan Kades Wawowae Kabupaten Ngada yang sudah duduk di DPRD Ngada resmi berurusan dengan hukum, Tipikor.

Perkara terus berjalan hingga meja pembuktian Pengadilan Tipikor Kupang, NTT dan secara sah divonis bersalah serta menjalani hukuman, atau menjadi Narapidana.

Eksekusi Pidana Badan terjadi pada tanggal 03 Desember 2020 atas Dugaan Penyelewengan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada Tahun 2016 s/d 2017 atas nama Terdakwa FPW, Putusan PN Tipikor PN Kupang Nomor : 22/PID.SUS-TPK/2020/PN Kupang, Tanggal 25 November 2020 Amar : Pidana Penjara terhadap Terdakwa I dan II selama 1 (satu) Tahun Pidana Penjara terhadap Terdakwa III selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Denda masing-masing Rp. 50.000.000,-subsidiair1 (satu) bulan kurungan Uang Pengganti dibebankan kepada Terdakwa III sebesar Rp. 351.954.173,- subsidiair 5 (lima) bulan penjara.

Barang bukti dikembalikan seluruhnya ke Pemerintah Desa Wawowae. Biaya Perkara masing-masing Rp.5.000,-. Terdakwa II FM, Terdakwa III PKB.

Bagaimana PDIP Ngada Menjunjung Hukum

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Kabupaten Ngada menjadi Partai Politik yang sedang dipantau oleh Publik, Bangsa dan Negara. Tidak sebatas itu, PDIP NTT dan PDIP Nasional ikutan dilirik bagaimana mengetok palu atas fakta hukum mengikat yang sudah di-palu oleh Pengadilan Negara, Pengadilan Tipikor Nusa Tenggara Timur.

Berikut sekedar untuk referensi, tahapan Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 139 UU 23 Tahun 2014 dan Pasal 193 UU 23 Tahun 2014, dalam Pasal 139 ayat (1) Anggota DPRD Berhenti Antar Waktu Karena : Meninggal Dunia ; Mengundurkan Diri ; atau diberhentikan.

Tidak sedikit pejabat maupun Wakil Rakyat di Negeri ini yang baru di tetapkan berstatus Tersangka (TSK) langsung menyatakan Mengundur Diri secara Resmi dari Jabatan. Sebuah contoh yang patut diacungi jempol. !

Lebih lanjut, disebutkan pada Pasal 139 ayat (2) Alasan Diberhentikan karena Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau Berhalangan Tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun, Melanggar Sumpah/Janji Jabatan dan Kode Etik DPRD, Dinyatakan Bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana, Diusulkan oleh Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai Calon Anggota DPR sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Melanggar Ketentuan Larangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang, Diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan yang terakhir Menjadi Anggota Partai Politik Lain.

Terhadap ini, PDIP Kabupaten Ngada belum sekalipun menggelar informasi terbuka kepada masyarakat umum, Bangsa dan Negara, bagaimana PDIP Ngada meletakan Hukum sebagai Panglima hingga melahirkan langkah keputusan internal Parpol, termasuk demi tidak terjadinya kekosongan kursi, maupun demi tidak menyebabkan beban pembiayaan daerah tetap disalurkan kepada yang bersangkutan, dibayar gaji, tunjangan dan lain-lain.

Hal ini patut ditegaskan oleh publik demi tidak memicu polemik dan potensi anomali susulan, termasuk hal pembiayaan daerah dari uang masyarakat yang bisa saja tetap dibayar, walau telah sah secara hukum sebagai Narapidana, dan tidak dapat menjalankan lagi tugas secara berturut-turut dalam kurun waktu masa hukuman.   

PDIP Ngada harus menjadi Partai pelopor yang profesional dan yang mendidik pembudayaan hukum di hadapan masyarakat, Bangsa dan Negara.

PDIP Ngada harus jujur merasa dan jujur berpikir, serta jujur mengambil tindakan, bahwa “Satu Kursi Perwakilan Rakyat Ngada Telah Lowong dan Kursi itu adalah Kursi Rakyat, maka demi Rakyat, Bangsa dan Negara, patut segera melakukan rotasi PAW, sebab hukum sudah memberikan kompas legal dan kursi Wakil Rakyat sangat berfaedah serta vital bagi rakyat Ngada, Bangsa dan Negara, NKRI.

Jika tidak sigap, PDIP Kabupaten Ngada khususnya, sangat potensial menjadi Parpol Penghuni Papan Bawah, minimal pada Pemilu DPRD Ngada mendatang.

Apa Kabar DPRD dan Pemda Ngada

Lembaga DPRD Ngada dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada tidak sekalipun menggelar informasi publik atas fakta ini dan terkesan diam tak bersuara atas persoalan yang sesungguhnya merupakan masalah negara dalam bernegara dan bermasyarakat.

Publik sangat berhak untuk mengetahui, namun tidak sekalipun menggelar keterbukaan informasi kepada khalayak.

Apakah oknum Narapidana sudah dihentikan semua pembiayaan hak sebagai mantan Wakil Rakyat, apakah sudah dicabut hak-hak Kedewanan, atau sebaliknya dapat diduga sedang beraksi politik tutup mata ‘seola tidak tahu, ‘tahu tetapi tidak mau tahu dan enggan bersikap.

Dengan segala ketidak-tahuan publik, layak dan benar jika per Bulan Februari Tahun 2021, publik, Bangsa dan Negara mengatakan Pemda Ngada melalui DPRD Ngada Tetap membiayai hak-hak oknum mantan Wakil Rakyat Ngada.

Ini tersirat juga bahwa publik sengaja dibawa ke arah pikiran untuk mengatakan “Diduga Kuat Pemerintah Daerah Tetap Menggaji Narapidana.

Jika Benar, ada keistimewahan apa, sebab di NKRI ini begitu banyak Wakil Rakyat yang terjerat Hukum, usai di-vonis hukum tetap, diikuti pencabutan hak-hak oleh Parpol maupun oleh Negara dan dilakukan rotasi Pergantian yang diusulkah oleh partai politik, Pemerintah juga menghentikan pembiayaan dan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pertama, Iyakah Ngada sangat unik, hingga membentuk keunikan luar biasa atas fenomena Putusan Hukum Tetap yang sudah di-palu Pengadilan Tipikor Provinsi Nusa Tenggara Timur?.

Kedua, Ataukah mungkin Pemda Ngada dan DPRD Ngada secara diam-diam, tanpa informasi publik sudah menghentikan pembiayaan atas hak-hak usai palu Pengadilan?.

Jika benar klausul kedua di atas ini, maka Masyarakat Ngada dan seluruh pemerhati Bangsa patut memberikan apresiasi khusus kepada Kabupaten Ngada sebab walaupun diam-diam, tetapi sangat tegas dan progresif menjunjung hukum sebagai Panglima.     

Upaya Peninjauan Kembali atau PK

Dimana-mana di bumi NKRI ini, legal standing Putusan Pengadilan adalah rujukan Keputusan Hukum Tetap, INCRAH . Tanpa kecuali Partai Politik di Indonesia.

Putusan Pengadilan yang tidak ada upaya Hukum Banding dalam perkara oknum mantan Kades yang juga sebagai Wakil Rakyat Ngada, dan atau Tanpa Kasasi, disebut sebagai Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Incrah.

Sedangkan upaya Hukum PK disebut upaya hukum luar biasa, dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka sekiranya dalam Undang-undang lain yang mengatur tentang Sanksi Administrasi, maka sudah sangat jelas bahwa rujukanya adalah Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Keputusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap merupakan acuan hukum untuk dilakukan Penertiban Hak-Hak Oknum.

Dengan segala minim bahkan ketertutupan informasi kepada publik, Bangsa dan Negara, layaklah diajukan pertanyaan dan penegasan “Apa Kabar PDIP Ngada, Pemda, DPRD, Hentikan Menggaji Narapidana Oknum Anggota Dewan”.

“Jangan Salahkan Narapidana, Sanksikan Pemda, DPRD dan juga PDIP”

Catatan Pojok Bung Red