Nasib Permen ESDM RI 27/2018 Kompensasi Kerugian Karena Pembangunan Jaringan Listrik

Catatan Pojok Bung Red

Zaman yang terus dipadati dengan segala ceritera kehidupan di dalamnya, menyuguhkan tumpukan kisah kehidupan di planet bumi ini. Tumpukan-tumpukan itu terus bergerak dari waktu ke waktu sebagaimana bumi yang tidak sekalipun diam atau terhenti dari zaman ke zaman.

Dunia, bangsa-bangsa terus membangun peradaban hidup dengan masing-masing gaya dan watak, berpacu dalam waktu, tanpa kecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berisikan parade provinsi dan daerah, manusia-manusia hukum yang hidup dalam  tatanan peraturan hukum baku sebagai rambu-rambu kehidupan warga negara kesatuan, hukum sebagai panglima.

Edisi Catatan Pojok Bung Red kali ini memapar secuil catatan, boleh disebut sebagai catatan ringan, nasib Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral republik Indonesia / ESDM nomor 27/2018 tentang Kompensasi Kerugian Karena Pembangunan Jaringan Listrik.

Materi ini diterangkan sebagai gerakan Pers Edukasi, menjunjung semangat pendidikan untuk masyarakat dengan cara menyajikan bahan baca bagi khalayak, Catatan Pojok Bung Red atau Redaksi.       

Apa Nasib Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral republik Indonesia / ESDM nomor 27/2018 tentang Kompensasi Kerugian Karena Pembangunan Jaringan Listrik.

Nah, bagaimana praktek atau terapan dalam bingkai kesadaran hukum seluruh lini kehidupan dalam negeri?.

Jawabannya sangat sederhana, hanya sekitar : 1). Ditaati atau Taat Mengikutinya. 2). Menyangkal dan menyebut tidak ada hal itu, alias berpura-pura atau munafik. 3). Tidak mengetahui sama sekali.  

Mari kita cermati bersama bahan baca ini!

Pemberian Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Berkaitan dengan kompensasi atas kerugian karena pembangunan jaringan listrik baru sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 27/2018 mengatur:

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.

Kompensasi yang diberikan berlaku untuk kegiatan :

  1. Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru;
  2. Pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau
  3. Pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luas/lebar ruang bebas dan koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang dimaksud merupakan tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas dan di sepanjang koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Kompensasi yang diberikan untuk kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik baru, diberikan untuk tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah keseluruhan Ruang Bebas.

Ruang Bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Kompensasi tersebut hanya diberikan 1 (satu) kali. Dalam hal tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang telah diberikan Kompensasi berpindah tangan kepada pemegang hak yang baru, pemegang hak yang baru tersebut tidak berhak mendapatkan Kompensasi.

Menentukan Besaran Kompensasi

Berkaitan dengan besaran kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran Kompensasi. Lembaga Penilai tersebut harus mempunyai klasifikasi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah, bangunan, dan Tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi.

Formula perhitungan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas ditetapkan sebagai berikut:

  1. Formula perhitungan Kompensasi untuk tanah:

Kompensasi = 15% x Lt x NP

Keterangan:

Lt: Luas tanah di bawah Ruang Bebas

NP: Nilai Pasar tanah dari Lembaga Penilai

  1. Formula perhitungan Kompensasi untuk bangunan:

Kompensasi = 15% x Lb x NPb

Keterangan:

Lb: Luas bangunan di bawah Ruang Bebas

Npb: Nilai Pasar bangunan dari Lembaga Penilai

  1. Formula perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:

Kompensasi = NPt

Keterangan:

NPt: Nilai Pasar Tanaman dari Lembaga Penilai

Hasil penetapan besaran Kompensasi bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi.

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Menurut anda, bagaimana nasib Permen ESDM RI 27/2018 tentang Kompensasi Kerugian Karena Pembangunan Jaringan Listrik …..?.

Iya kah Peraturan dan Hukum dijunjung sungguh-sungguh sebagai Panglima.

Catatan Pojok Bung Red – Redaktur : Aurelius Do’o