Masa Kerja Efektif Hasil Pemilukada 2020 Hanya 3,5 Tahun, Tebar Janji Jangan Bombastis

Catatan Pojok Bung Red

Pemilukada Tahun 2020 yang sempat menuai pro kontra pelaksanaannya di tengah wabah masif Covid-19 Coronavirus menjadi sebuah Pemilu yang mengukir sedikitnya dua catatan bersejarah bagi Bangsa Indonesia.

Pertama, dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 Coronavirus dengan segala resiko, termasuk resiko kesehatan dan keselamatan masyarakat dan segenap pihak dalam berbangsa dan bernegara.

Kedua,  masa jabatan efektif Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2020 hanya sekitar tiga tahun setengah, bukan lima tahun. Mengingat, pada 2024 mendatang Pilkada serentak akan kembali digelar. UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 mengatur mekanisme tersebut.

Hal ini sesuai Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Pasal 201 point 7 ditegaskan bahwa Jabatan Kepala Daerah hasil Pilkada 2020 sampai tahun 2024.

”Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”.

Dalam pasal 201 UU nomor 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa di 2024 akan dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional. Maka, Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilbup 2020, dilantik Februari 2021.

Dengan demikian, masa kerja atau jabatan diperkirakan tiga tahun setengah karena pada Bulan November tahun 2024 akan digelar Pilkada lagi setelah pemilihan Presiden dan Legislatif..

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 juga disebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati tetap akan mendapat hak gaji pokok selama lima tahun walaupun masa jabatannya hanya 3,5 tahun. Hak uang pensiun juga akan diberikan selama satu periode pemerintahan.

Tentang ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berikut, tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020)
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020)
3. Penyampaian hasil pengihitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9 – 11 Desember 2020)
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10 – 14 Desember 2020)
5. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10 – 16 Desember 2020)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13 – 17 Desember 2020) – Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota
7. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur (13 – 19 Desember 2020)
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur (16 – 20 Desember 2020)

Tahapan Penetapan Paslon Terpilih

1. Tanpa pemohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Ya, kira-kira demikian. Jika keliru, terbuka dikoreksi. !

Durasi Jabatan Sangat Singkat, Visi, Misi, Program, Janji-Janji Jangan Bombastis

Sekali lagi, durasi kerja efektif 3,5 tahun bagi seluruh paket pemimpin hasil Pemilukada 2020 menjadi sebuah catatan bersejarah.  

Efektifitas pengelolaan kepemimpinan dan pelayanan sungguh-sungguh dikejar oleh waktu yang begitu singkat, tidak seperti biasanya lima tahun.  

Sudah pasti, dalam kurun waktu 3,5 tahun tidak mungkin menuntaskan visi, misi dan tumpukan rencana program kegiatan yang sudah disajikan kepada masyarakat luas, atau sebagaimana telah dibuka oleh seluruh kontestan Pemilukada tahun 2020 selama masa kampanye dan lain-lain.   

Dilihat dari jadwal pelantikan hasil Pemilukada tahun 2020 yang tentunya dilaksanakan pada awal tahun 2021, praktis visi misi para pemimpin terpilih baru mulai bergerak masuk sekitar pertengahan tahun 2021 atau pada fase Perubahan Anggaran, dan secara optimal baru benar-benar bisa mendominasi agenda perencanaan pembangunan pada tahun 2022 fase anggaran induk. Itupun jika pandemi Covid-19 Coronavirus sudah berakhir. Jika Covid-19 belum berakhir, tidak bisa dipaksakan.

Terhadap kondisi seperti ini, seruan realistis yang bisa diutarakan adalah : Tebar Janji Pemilu Jangan Bombastis !

Catatan Pojok Bung Red