Kunjungan Gatot Nurmantyo Dan KAMI Ke Bareskrim Polri, Sebuah Kegagalan Merebut Simpati Publik

Oleh : Petrus Selestinus, SH (Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila/FAPP).

Gatot Nurmantyo dkk. dan KAMI salah berhitung ketika bermanuver melakukan kunjungan ke Bareskrim POLRI dan menjadikan peristiwa penangkapan, pemberian status tersangka dan penahanan terhadap Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan dkk. sebagai media sekaligus panggung promosi KAMI, namun tanpa disadari bahwa peristiwa penahanan Jumhur Hidayat dk. telah menjatuhkan moral Gatot Nurmantyo dan KAMI.

Mengapa moral Gatot Nurmantyo dan KAMI, jatuh, karena selain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dkk. adalah fungsionaris KAMI, yang oleh karena keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana, ditangkap, dijadikan tersangka dan ditahan, juga karena Gatot Nurmantyo, dkk. dan KAMI gagal bertemu KAPOLRI dan ditolak petugas saat hendak menjenguk Syahganda Nainggolan, dkk. di Rutan Bareskrim.

Peristiwa ini merupakan pukulan keras bagi Gatot Nurmantyo dan KAMI, karena secara beruntun mengalami peristiwa unlucky atau apes, yaitu belum sempat membuktikan organisasinya sebagai gerakan moral, malah justru moralnya diruntuhkan akibat fungsionaris

KAMI terlibat dugaan tindak pidana, ditangkap menjadi tersangka dan ditahan.

Ini namanya Gatot gagal total dan pertanda KAMI tidak solid, diduga ada yang sedang menggunting dalam lipatan. Mestinya kalau KAMI atau Gatot Nurmantyo mau bertemu KAPOLRI, maka ada protokol yang harus diikuti, juga kalau mau bezuk tahanan ada prosedurnya yang mesti dibereskan terlebih dahulu oleh tim KAMI.

Upaya Mendiskreditkan Polri

Kunjungan Gatot Nurmantyo dan KAMI ke Bareskrim, sebagai manuver untuk mendiskreditkan POLRI, sekedar memberi pesan kepada publik bahwa KAMI dizolimi dan Penegakan Hukum kita jelek, dengan menunjuk kegagalan bertemu KAPOLRI dan kegagalan membezuk tahanan (Syahganda Nainggolan dkk.-pun) di RUTAN Bareskrim.

Namun demikian publik lebih cerdas membaca manuver Gatot Nurmantyo dan KAMI sebagai upaya mencari panggung, mengkapitalisasi status tersangka dan tahanan a/n. Syahganda Nainggolan dkk. dan mempolitisasi kegagalan bertemu KAPOLRI dan gagal bezuk tahanan, lalu membacakan Petisi Presidium KAMI ke Kapolri lewat perantara wartawan.

Gatot Nurmantyo dan KAMI, seharusnya tidak berspekulasi untuk bertemu KAPOLRI dan membezuk Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dkk. dalam RUTAN Bareskrim Polri, karena kedatangannya di luar protokol acara KAPOLRI dan terlabih-lebih Gatot Nurmantyo dan KAMI tidak memeiliki kapasitas dan legal standing untuk bertemu tersangka yang berada dalam tahanan RUTAN.

Gatot Nurmantyo dan KAMI bukanlah Keluarga dari para tersangka, bukan pula Penasehat Hukum tersangka, juga bukan Dokter Pribadi dan bukan Rohaniwan yang telah diberi izin untuk berkunjung. Oleh karena itu keberadaan Gatot Nurmantyo dkk. dan KAMI di Bareskrim Polri hanyalah merupakan sebuah manuver politik yang ingin mencitrakan diri sebagai bapak yang baik bagi Syahganda Nainggolan dkk. dan POLRI-lah yang jelek dll.

Politisasi Proses Hukum

Secara norma, hanya 4 (empat) kriteria orang yang dibolehkan KUHAP dan aturan POLRI untuk bertemu seorang tersangka yang berada dalam RUTAN, yaitu Keluarga, Advokat yang menjadi Kuasa Hukum, Dokter Pribadi dan Rohaniwan, itupun harus melalui prosedur terutama mendapat izin, dan surat-surat bukti hubungan hukum Keluarga, Advokat, Dokter Pribadi dan Rohaniwan yang sdh disetujui Penyidik.

Belum lagi ada tambahan aturan di tengah pandemi COVID-19 yang masih tinggi, sehingga Gatot Nurmantyo dan KAMI, seharusnya patut menduga bahwa mengunjungi tahanan secara berkelompok dalam jumlah besar, pasti ditolak.karena melanggar protokol COVID-19, di samping persyaratan lain seperti soal kapasitas dan legal standing Gatot dan KAMI.

Dengan demikian kunjungan Gatot Nurmantyo dkk. dan KAMI ke Bareskrim POLRI, hanya sebuah politisasi, hanya dapat apes (unlucky), tidak mendapatkan apa-apa, bahkan POLRI diuntungkan karena telah bersikap tegas menegakan hukum, benar-benar mengawal hukum dengan menyatakan tidak kepada KAMI, sebagaimana diinginkan Gatot Nurmantyo dan KAMI dalam petisinya sat dibacakan di Bareskrim kemarin.

Pertanyaannya Etis dan Bermoralkah sikap KAMI, ketika Gatot Nurmantyo dan KAMI gagal bertemu KAPOLRI untuk dialog dan menyampaikan petisi, lantas petisi Presidium KAMI untuk KAPOLRI dibacakan oleh Din Syamsuddin lewat perantara wartawan, apakah ini yang namanya gerakan moral, silakan menilai.

Penulis : Petrus Selestinus, SH :  Ketua Tim Task Force Forum Advokat Pengawal Pancasila/FAPP.