Kadis Sosial Ngada Himbau Kades, Lurah Tidak Boleh Asal Ganti Nama Calon Penerima Bantuan Pemprov

LN Focus Indonesia News │Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, NTT, Yohanes Vianey Siwe (28/10/2020) menghimbau secara tegas kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah di Wilayah Ngada Flores agar tidak boleh melakukan pergantian nama dari para calon penerima bantuan beras 60kg dan uang Rp.300ribu jatah dua bulan dari Pemprov NTT yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat terdampak covid-19 coronavirus.

Dikutip redaksi nedia ini, menurut Kadis Sosial Kabupaten Ngada, Yohanes Vianey Siwe Dinsos Ngada menerima sejumlah pengaduan masyarakat yang berisi protes nama mereka yang sudah terdaftar di desa dan atau kelurahan untuk menerima bantuan  dari Pemprov NTT, tetapi diduga diganti oleh pihak desa dan atau kelurahan tanpa sepengetahuan warga, sehingga warga tidak menerima bantuan.

Sesuai data yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan quota untuk Kabupaten Ngada, kata Kadis Yohanes Vianey Siwe, sebanyak 3.335 KK (tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima keluarga) diajukan untuk menerima bantuan Beras 60kg dan uang Rp.300.000 untuk bantuan Covid-19 dari Provinsi NTT.

Kadis Yohanes Vianey Siwe menegaskan, pengajuan data calon penerima bantuan didasari juknis yang mengatur hak per setiap Kartu Keluarga (KK) berhak mendapat satu jenis bantuan. Bantuan ini adalah bantuan untuk masyarakat umum yang belum pernah menerima bantuan termasuk para honorer sekolah dan guru yang dibiayai dari dana komite sekolah.

“Ini bantuan untuk masyarakat dan juga untuk para honorer guru yang dibiayai dari komite sekolah. Untuk tenaga honorer guru dan honorer sekolah , jika suami – istri adalah tenaga honorer guru dan atau honorer sekolah, lalu belum pernah menerima bantuan covid-19 dari Kabupaten, Provinsi, APBN, maka berhak menerima bantuan dengan catatan per satu kartu keluarga berhak memperoleh satu kali bantuan, tidak boleh double. Hak terima dihitung per kartu keluarga berhak peroleh satu kali bantuan”, urai Kadis Yohanes Vianey Siwe.

Sebaliknya, sambung dia, jika dalam satu rumah dihuni dua keluarga dengan memiliki kartu keluargan masing-masing, serta belum pernah mendapat bantuan, baik dari Pemda, Pemprov dan APBN, maka kedua keluarga tersebut berhak mendapat bantuan, tidak boleh dicoret atau diganti oleh desa dan kelurahan.

“Bantuan ini untuk semua masyarakat yang terdampak Covid-19 termasuk untuk para guru honorer sekolah yang dibiayai dari komite. Bantuan ini dari Pemerintah Provinsi NTT berupa beras 60kg yang didistribusi langsung dari provinsi ke desa dan kelurahan. Setelah menerima bantuan beras 60kg, data para penerima bantuan diproses untuk berikutnya menerima bantuan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Caranya dengan membuka rekening di BPD sebab proses transfer keuangan melalui BPD. Sekali lagi bantuan ini berupa beras 60kg jatah dua bulan, dengan perincian per bulan 30kg ditambah uang sebesar Rp.300.000”, terang Kadis Sosial, Yohanes Vianey Siwe.

Dinas Sosial Kabupaten Ngada, tegas Kadis Yohanes Vianey Siwe, menghimbau Desa dan Kelurahan tidak boleh melakukan pergantian nama calon penerima bantuan, sebab sesuai ketentuan, hal itu tidak dibenarkan.

Ditambahkan, tentang pergantian nama penerima, harus melalui mekanisme musyawarah Desa bersama BPD yang ditanda tangani Kepala Desa dan Ketua BPD, dilengkapi Berita Acara sah dan harus berkoodinasi ataupun komunikasi resmi dengan para calon penerima yang namanya diganti atau dicoret.

“Warga calon penerima yang diganti nama dan tidak menerima bantuan, itu harus mengetahui apa alasan nama mereka diganti ke orang lain ataupun dicoret. Sebab sesuai Juknis, calon penerima yang sudah terdaftar di desa dan atau kelurahan, itu berdasarkan data kartu keluarga yang belum pernah menerima jatah bantuan dari kabupaten, provinsi dan APBN. Maka, tidak boleh diganti dan ditukar lagi, sebab mereka berhak menerima bantuan”, tegas Kadis Yohanes Vianey Siwe.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada, NTT, Yohanes Vianey Siwe

Kadis Yohanes Vianey Siwe mengungkapkan, berdasarkan data pendalaman Dinsos Ngada, ada desa-desa di Kabupaten Ngada yang menjalankan penerapan bantuan sesuai dengan prosedur, tetapi masih ada juga desa kelurahan yang tidak menjalankan terapan sesuai prosedur dan juknis.

Satu kartu keluarga tidak diperkenankan menerima double bantuan. Sebab, jika ditemukan menerima double bantuan, kata Kadis Yohanes Vianey Siwe, sesuai juknis, harus dikembalikan, sebagaimana petunjuk theknis yang juga diawasi langsung oleh KPK RI.

Sementara untuk Tenaga Honorer Guru dan Honorer Sekolah yang orangtuanya berprofesi ASN dan tinggal serumah dengan orangtua (ASN), namun jika Honorer tersebut mempunyai kartu keluarga tersendiri dan juga belum mendapat bantuan dari Kabupaten, Provinsi maupun APBN, maka Honorer tersebut berhak mendapat satu kali bantuan sesuai jatah per satu kartu keluarga berhak memperoleh satu kali bantuan, non ASN.

Tim│Red