Corona Indonesia Urutan 23 Dari 215 Negara, Pemilukada Potensial Tuai Klaster Liar, Masif

Catatan Pojok Bung Red

“Himbauan Protokol Kesehatan (Covid-19) dalam Pemilukada 2020, Harus Diimbangi dengan Tertib Terapan, Tertib dan Tegas Sanksi bagi yang melanggar”.

Pesta Demokrasi Lima Tahunan, Pemilihan Kepala Daerah – Wakil Kepala Daerah yang tengah digelar, sesungguhnya berada dalam cengkraman bayang-bayang Emergency Kesehatan bagi segenap Bangsa Indonesia.

Per tanggal 08 September 2020 deretan daerah yang ber-Pemilukada dihiasi kabar aktualita Pemilukada, geliat panggung politik lapangan dan segudang kisah lainnya, mulai dari Pendaftaran para Calon hingga nota emergency kesehatan masyarakat serta kondisi para kandidat di tengah masa New Normal Covid-19 Coronavirus.

Update Data Corona Dunia per tanggal 08 September 2020 tercatat jumlah manusia di dunia yang terserang Covid-19 Coronavirus sebanyak 27.510.576 Positif Covid-19.

Angka Kematian Manusia oleh Covid-19 sudah mendekati Satu Juta Orang, persisnya sebanyak 897.231 orang tewas bernisan Covid-19 Coronavirus.

Update rilis Worldometer tanggal 08 September 2020, Negara Indonesia menempati urutan ke-23 dari 215 Negara yang teserang Covid-19, dengan catatan Kesehatan Indonesia dalam angka Covid-19 mencapai 200.035 orang positif Covid-19 Coronavirus dan angka kematian 8.230 orang atas penambahan 100 orang meninggal dunia.

Dengan catatan ini, New Normal Covid-19 jelas merupakan masa dimana Covid-19 Coronavirus tengah bertumbuh subur, dibanding sebelumnya sesuai matematik fakta wabah Corona Dunia termasuk Indonesia.

Pemilukada Langsung

Tujuan Pemilukada untuk memilih perwakilan dan atau perutusan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis demi mewujudkan tujuan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, namun diselenggarakan di tengah wabah masif Covid-19 Coronavirus, dihadapkan dengan bayang-bayang ‘apakah kesehatan masyarakat dapat benar-benar terselenggara secara saksama, atau sebaliknya terancam menuju klaster masif diantara hiruk pikuk panggung kerumunan politik yang bisa saja tidak terkendali, meski Negara dan Penyelenggara Pemilu/Pemilukada rajin berteriak “Patuhi Protokol Kesehatan, dst”.

Bukan tidak mungkin, Pemilukada Langsung yang ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan untuk menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat (legitimasi), menjadi ruang dan waktu yang cukup efektif untuk bertumbuh-suburnya sebaran Covid-19 secara tidak terkendali, liar dan masif.

Liar, sebab kerumunan warga yang melebur dalam panggung politik pemilukada langsung, adalah kerumunan yang susah di-control secara benar-benar efektif untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Belum lagi kerumunan politik dengan catatan tidak semua warga telah dipastikan (Rapid Test maupun Uji Swab) bebas dari Covid-19 (klaster tanpa deteksi)., kecuali kontestan Pemilukada 2020, jika diketahui terjangkit maka langsung karantina, pengobatan dst.

Masif, euforiah dan kerumunan warga dalam panggung politik suksesi yang sulit di-control, memang sangat berpotensi mempercepat penyebaran luas Covid-19 secara lebih tidak terkendali.  

Jika demikian potensinya, dan atau terjadi, ‘itu bukan salah kontestan, bukan juga salah kerumunan warga, tetapi sesungguhnya telah hadir sebuah tantangan baru dan ujian maha besar bagi NKRI.

Iyakah Pemilukada 2020 dan seluruh instrumennya patut segera dievaluasi?.

Benarkah masyarakat telah benar-benar siap untuk ber-pemilukada dengan tertib protokol kesehatan Covid-19?.

De facto, geliat theknis panggung politik Pemilukada 2020 tidak kalah disuguhi parade kerumunan warga yang tidak tercontrol. Itu sangat potensial menciptakan klaster baru bagi Indonesia Raya. Semoga Tidak !

Kini, Pemilukada 2020 sudah digelar. Segudang kegelisahan dan refleksi fakta tidak kalah mendesak NKRI untuk terus melakukan evaluasi.

Kita semua berharap, dengan fakta Covid-19 per tanggal 08 September 2020, dimana Indonesia menempati urutan ke-23 dari 215 Negara, hiruk pikuk Pemilukada tidak menjadi jembatan menuju klaster liar dan masif Covid-19 Coronavirus secara tidak terkendali.

Perlukah Pemilukada 2020 ditunda sebagai upaya cegah ?. Entah.

Yang pasti, “himbauan Protokol Kesehatan (Covid-19) dalam Pemilukada 2020, Harus Diimbangi dengan Tertib Terapan, Tertib dan Tegas Sanksi bagi yang melanggar”. !,

Catatan Pojok Bung Red