Warga Mulai Kehabisan Persediaan Perbekalan, Bagaimana Kecepatan Negara

Catatan Pojok Bung Red

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan fondasi tangguh Pancasila tengah berada dalam lintasan Darurat Sipil Nasional atas wabah masif Covid-19 Coronavirus.

Indonesia dalam komando Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin dipastikan merupakan salah satu Negara dari ratusan Negara di dunia yang sedang dalam situasi bahaya ‘sangat serius digempur wabah masif Covid-19 Coronavirus.

Pembatasan sosial berskala besar yang berlaku saat ini bagi seluruh wilayah NKRI, bukan tanpa alasan, itu sesungguhnya merupakan bahasa penegas status negara dalam keadaan sangat darurat, negara dalam keadaan bahaya.

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran penyakit dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi atau terkontaminasi penyakit.

Kebijakan ini meliputi sejumlah poin, di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja, hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Beberapa Analis Ekonomi menyebut Keuntungan Penerapan Pembatasan Berskala Besar adalah tidak terjadinya penurunan aktivitas ekonomi setajam lockdown total.

Untuk jangka pendek dropnya tidak terlalu drastis, jika dibanding dengan andaikan Indonesia menerapkan lockdown total.

Namun untuk jangka menengah dan jangka panjang, tentu sangat berdampak.

Indonesia maupun daerah-daerah harus jujur pada kondisi, bahwa saat ini, sejumlah kolom sosial pengaduan masyarakat sudah melayamgkan parade keluh kesah, tentang ketersediaan stok dapur makanan, dan itu sudah mulai terjadi.

Apabila benar-benar dipetakan secara kewilayahan maupun jika dilakukan pendataan dapur-dapur Keluarga, kondisi itu tidak tidak terelahkan.

Pada sejumlah Edisi Catatan Pojok Bung Red media ini sebelumnya, terhitung sejak dua minggu setelah Indonesia ditandai pasien positif Covid-19, diturunkan sejumlah judul yang mendesak rumusan cepat Langkah Pemerintah Pusat maupun seluruh Pemerintah Daerah menalangi sembako warga masyarakat agar pada waktunya tidak gegabah. Itu tidak akan bisa terhindar !

Undang-Undang No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 55 mengatur : Ayat 1 “Selama dalam Karantina Wilayah, Kebutuhan Hidup Dasar Orang dan Makanan Hewan Ternak yang berada di wilayah Karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”.

Terhadap wabah Covid-19 Coronavirus, Catatan Pojok media ini mau menegaskan tambahan ‘bahwa secara moral maupun kewajiban tindakan nyata dalam berbangsa dan bernegara, seluruh jajaran Pemerintah Pusat maupun Pemeritah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka Indonesia mendesak untuk segera ditangani secara kolektif, masif dan nasional, gotong-royong, termasuk nantinya terkait talangan sembako untuk dapur-dapur warga masyarakat.

Jangan Sempitkan Defenisi Korban Bencana Covid-19 Hanya Penderita, PDP dan ODP

Seluruh Masyarakat Indonesia secara Ekonomi, apalagi masyarakat kelas ekonomi lemah dan atau ekonomi menengah ke bawah, wajib disepakati tanpa kecuali merupakan korban Bencana Masif Covid-19 Coronavirus.

Warga Tani tidak lagi ke kebun untuk bercocok tanam sebagaimana mestinya.

Panenan pun nanti sudah bisa diketahui, gagal dan kelaparan.

Buruh dan Nelayan, tidak lagi mengais rejeki harian guna memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.

Para pekerja sosial tidak lagi bergerak di luar rumah untuk mencari sesuap nasi dan sekeping perak guna menyambung hidup satu hari berikutnya.

Sementara para pelaku pasar pun telah kembali ke rumah-rumah mereka demi waspada sebaran virus mematikan bernama Covid-19 Coronavirus.

Tempat rumah-rumah ibadah telah dikunci. Sekolah-sekolah ditutup. Perkantoran diliburkan.

Singkat ceritera, semua manusia berangsur telah mendisiplinkan diri, memilih bertahan hidup dalam rumah-rumah mereka.

Itu artinya, begitu banyak warga masyarakat tidak lagi berada di luar rumah. Sebaliknya, hidup di dalam rumah-rumah kediaman (warga masyarakat) masing-masing.

Semua Penghuni Selalu Berada dalam Rumah, Berdampak Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga

Setuju ataupun tidak setuju, kebenaran logika dan fakta menjawab konsumsi rumah tangga drastis meningkat, tanpa menunggu bedah jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Indonesia saat ini.  

Laporan kabar pantauan liputan aktual sejumlah Biro Relawan Berita media ini per tanggal 5 April 2020, dilaporkan warga sejumlah wilayah dalam Pulau Flores Provinsi NTT misalnya, mengeluhkan kehabisan ketersediaan bahan makanan pada stok konsumsi dapur-dapur keluarga masyarakat.

Peningkatan pola konsumsi dalam kamus bencana tidak berarti pemborosan makanan dan minuman.

Lebih tepat disebut, ketika semua penghuni rumah hanya hidup di dalam rumah, minim aktifitas dan cenderung hanya menunggu jam makan, berdo’a, menonton televisi, belajar dan tidur, itu berkorelasi logis pada peningkatan pola konsumsi atau makan dan minum setiap keluarga, mengalami ratio kenaikan konsumsi (ekonomi).

Kecepatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjawab Ekonomi Dapur Masyarakat?

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D melalui Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 440//2627/SJ, Bersifat : Segera !, Perihal Permintaan Kebutuhan Data Penanganan Covid-19 ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, menegaskan segera mendata kebutuhan keperluan alat-alat kesehatan dan ketahanan serta cadangan pangan mulai Bulan April sampai dengan Bulan Oktober 2020 di masing-masing daerah, wilayah.

Dalam Pokok-Pokok Mendagri Nomor : 440//2627/SJ, Bersifat : Segera, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mememerintahkan SEGERA disampaikan juga “Kebutuhan (Konsumsi) seluruh Penduduk masing-masing Daerah dan wilayah, dengan memperhitungkan Pertambahan Jumlah Penduduk yang berpindah dari daerah lain.

Tembusan Surat Resmi Mendagri dan yang bersifat segera ini, disampaikan juga kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas dan Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa, Pemerintah Pusat telah mendesak setiap Pemerintah Daerah menjawab akumulasi masalah selain Covid-19 Corona, yakni Masalah Serius, Masyarakat Kehabisan Persediaan Bahan Makanan.

Dengan dikeluarkan edisi ini, Catatan Pojok Bung Red LN Focus Indonesia (Larantuka.com) memasuki fase “Lensa Langkah Statistik Dapur seluruh Masyarakat berbagai daerah dan realisasi real talangan sembako warga, tanpa tebang pilih.!

Catatan Pojok Bung Red