Polemik PAMDes Ekoroka Ngada, PADMA Indonesia Sebut Itu Kategori Pungli

LN Focus Indonesia News │Riak Aspirasi Warga Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Flores, Provinsi NTT, dalam sejumlah cuplikan berita resmi media (Pers), menjadi perhatian sejumlah Lembaga Hukum Indonesia.

Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA sebagai Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia dan KOMPAK INDONESIA atau Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, melalui rilis keterangan resmi Koordinator nya, Gabriel Goa, di DKI Jakarta (23/4/2020) melayangkan mosi penilaian hukum atas kejadian di Desa Ekoroka, Kabupaten Ngada, Flores.

“Adanya pungutan PAMDes Ekoroka, Kecamatan Golewa tanpa melalui musyawarah Desa dan PerDes bisa dikategorikan sebagai Pungli alias Pungutan Liar. Maka jika Kades belum mengembalikan uangnya masyarakat, Kades bisa terjerat kasus hukum”, tegas PADMA Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia melalui rilis media, (23/4/2020).

PADMA Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia mensignalir ada praktek yang patut diduga serius melawan hukum pada peristiwa yang terjadi di Desa Ekoroka.

“Ada keanehan nyata di tengah krisis pandemi covid 19, seharusnya rakyat tidak dibebankan berbagai pungutan, justru Kades bisa menggunakan Dana Desa untuk membantu masyarakat desanya. Di Kabupaten Ngada, Desa Ekoroka mencatat record PAMDes dengan kisah yang sesuai Data Pengakuan Camat setempat pun, itu belum PERDES. Belum lagi kebijakan itu minus musyawarah bersama seluruh masyarakat”, tambah Gabriel.

Baca Berita Terkait :https://larantuka.com/2020/04/pro-kontra-pungutan-pamdes-ekoroka-camat-golewa-benarkan-belum-ada-perdes/

Berikut penegasan tambahan PADMA Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia.

Terkait pungutan PAMdes yang sudah diambil, kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia), pertama,mendesak Bupati Ngada perintahkan Kades Ekoroka melalui Camat Golewa untuk segera mengembalikan uang PAMdes yang sudah dipungut kepada masyarakat dan jika pandemi covid 19 sudah berlalu barulah mengajak masyrakat desa musyawarah dan membuat Perdes terkait PAMdes!

Kedua, mengajak partisipasi .aktif masyarakat dan pers untuk mengawasi Kades Ekoroka dan Kades-kades di Ngada yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan korupsi dana-dana bantuan yang merupakan Hak-Hak Ekosobnya rakyat seperti Bansos,Bantuan Bencana Alam,Bantuan Kesehatan,Dana Desa dan Bantuan lainnya baik Kabupaten,Provinsi dan Pusat untuk terciptanya Ngada Bersih Bebas Dari Korupsi.

Press Relase: Lembaga Hukumm dan HAM PADMA INDONESIA dan Ketua KOMPAK INDONESIA. Foto Berita : Direktur PADMA Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia*

TIM │Red