Peraturan Karantina Wilayah Paketan Dengan Pemenuhan Makanan Warga

Catatan Pojok Bung Red

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada fondasi tangguh Pancasila dengan seluruh paket nilai dan Peraturan Hukum (Regulasi) baku di dalamnya, guna menjalankan roda bangsa dan negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, pelosok tanah air.

Darurat Sipil yang telah diberlakukan oleh Bangsa Indonesia sebagai penegasan bahaya atas kondisi masyarakat di tengah wabah masif Covid-19 Coronavirus, merupakan seruan akurasi sigap darurat yang tentunya telah melalui berbagai kajian komprehensif berbagai sektor kekuatan negara dibawah komando Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin atas kondisi Bangsa Indonesia pada siklus ancaman sangat serius wabah Corona.

Aktualita Bangsa Indonesia per tanggal 22 Maret 2020, menulis fakta ‘telah begitu banyak daerah menaikan skala sikap dan kebijakan lokal, menentukan mosi karantina wilayah mulai dari Desa-Desa hingga Kota dan bahkan antar Kota.

Dakta-fakta demikian tentunya bukan sekedar karantina atas kecemasan belaka, namun dapat ditinjau sebagai karantina demi sebuah penyelamatan besar dan masif yakni tentang nyawa masyarakat banyak.

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam sebuah ulasan Koran TEMPO berpendapat, jika aturan resmi tentang Karantina Wilayah, diteken dan dieksekusi, itu akan berdampak positif pada penanganan wabah corona.

Berdampak Positif pada wabah Corona”, tegas Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal.

Lebih lanjut, Ekonom CORE Indonesia ini mengurai, namun Pemerintah perlu memfasilitasi segala kebutuhan masyarakat, untuk mengatasi penyebaran wabah corona.

Itu berarti kebijakan Karantina adalah sebuah kebijakan yang mempunyai acuan instruksi balik kepada Pemerintah, yakni adanya kewajibannya usai PP Karantina di-eksekusi.

Apa Kewajiban Pemerintah secara Regulasi terhadap Kebijakan Karantina

Kebijakan Karantina Wilayah sesungguhnya telah dipaketkan secara regulasi yang bersifat terikat dan harus.

Kebijakan Karantina berisikan Kewajiban Pemerintah adalah menyiapkan bantuan untuk masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah dan para pekerja informal dan harian.

Maka dengan demikian, setiap kebijakan karantina diterapkan, dibutuhkan masa persiapan untuk penyaluran Bantuan Sosial.

Selainitu mengkondisikan juga waktu untuk pelaku usaha dan masyarakat untuk antisipasi.

“Yang jelas, pasokan barang harus ditambah dan dipastikan mencukupi sebelum karantina wilayah diterapkan. Perlu komunikasi publik yang baik juga dan pengaturan pembatasan pembelian oleh individu untuk menghindari Panic Buying” urai Ekonom CORE Indonesia, Faisal, dikutip TEMPO Indonesia, edisi Minggu 29 Maret 2020.

Mana pasal regulari yang mengatur itu?.

Yakni Undang-Undang No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 55.

Dalam aturan itu, Ayat 1 berbunyi : selama dalam Karantina Wilayah, Kebutuhan Hidup Dasar Orang dan Makanan Hewan Ternak yang berada di wilayah Karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat”.

Lebih lanjut, terhadap wabah Covid-19 Coronavirus, secara moral maupun tindakan kerja nyata dalam berbangsa, bisa dikatakan bahwa Indonesia mendesak Kearifan Pemerintah di setiap daerah untuk sigap memperkuat Pemerintah PusaT dalam segala urusan kehidupan orang banyak di atas Bumi Partiwi ini*)

Aktualita Transparansi Keuangan Daerah-Daerah Bertajuk Bencana Covid-19

Catatan aktual daerah-daerah di tengah badai Covid-19 Coronavirus di Indonesia, berbagai kolom berita menayangkan judul Milyaran Rupiah, Belasan Milyar Rupiah, Puluhan Milyaran Rupiah dan Ratusan Milyar Rupiah dikabarkan telah dicanangkan, telah diputuskan, oleh daerah-daerah sebagai Dana Cegah, Dana Penanganan Covid-19 Coronavirus.

Ini sebuah judul kebijakan yang tentunya mendapat respon perhatian dan apresiasi semua kalangan.

Namun masih menyisahkan pertanyaan “sudah sejauh mana Transpransi terhadap Anggaran Negara yang begitu besar?.

Sudah kah rakyat mengetahui perincian penggunaan Dana Negara secara terbuka dan profesional?

Dan yang terakhir,

Setuju kah segala bentuk Keuangan Negara harus dilekatkan dengan system ANTI KORUPSI agar masyarakat Tidak ‘LAGI-LAGI DIKIBULI KORUPSI YANG TUMBUH SUBUR pada HAMPIR DI SEGALA KONDISI.

Tidak terkecuali KALA BANGSA INDONESIA BERDUKA DAN LUKA-LUKA. !

Catatan Pojok Bung Red