Pengacara Muda Lio Sikka Flores, Francisco Minta Jangan Tolak Perantau

LN Focus Indonesia News │Pengacara muda asal Lio Sikka, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Francisco Soarez melalui sambungan telepon langsung kepada redaksi media ini (1/4/2020) menyampaikan sejumlah tanggapan serius atas situasi Bangsa Indonesia dalam kondisi waspada Covid-19 Coronavirus, secara khusus bagi kampung halamannya di Pulau Flores, NTT.

Francisco meminta Pemerintah Daerah melalui bagian-bagian terkait menjamin keseimbangan keberpihakan  terhadap warga perantau atau diaspora yang telah memutuskan untuk mudik atau balik ke kampung halaman, agar tidak ditolak oleh warga masyarakat penjaga kampung.

Menurut dia, masyarakat daerah atau warga penjaga kampung tidak boleh bertindak sebagai pengadilan sepihak kepada warga perantauan yang tiba di kampung halaman, dan tidak boleh menolak kehadiran sebab kehadiran warga perantau di Kampung Halaman bukan sebagai pembawa virus Corona.

Rangkuman kabar aktual beredar, penolakan terhadap warga perantau yang mudik di tengah wabah Covid-19 Coronavirus terjadi di Manggarai Timur, sehingga oknum warga perantau memilih isolasi diri di sebuah kebun. Berikutnya, terjadi di Sikka, warga Kecamatan Palue yang mudik dari Batam.

Berikut petikan rekaman redaksi media ini dari sambungan telepon Fransisco Soarez yang saat ini berada di DKI Jakarta (1/4/2020).

Saya melihat ada sekatan sosial dalam masyarakat Indonesia saat ini, tidak terkecuali masyarakat Flores dengan adanya Virus Corona.

Masyarakat telah terpecah dalam dua kelompok yakni masyarakat perantau yang berkarya di luar daerah dan masyarakat yang tidak perantau atau penjaga kampung.   

Warga perantau seolah-olah dicurigai bahwa ketika pulang ke kampung, langsung dinilai sebagai penyebar virus corona.

“Kami yang hidup di rantau, juga sama-sama mempunyai perjuangan seperti warga yang tidak merantau atau warga yang menjaga kampung halaman. Kita semua sama-sama mau sehat, mau sukses dalam berbagai karya dan profesi pelayanan kita. Saat ini di sejumlah wilayah dalam Pulau Flores, sudah dibuat sekatan dan penolakan terhadap warga perantau yang pulang kampung. Terjadi seperti di Palue kemarin. Jika warga perantau pulang kampung lalu ditolak, warga perantau harus kemana, apakah harus dibuat kampung baru, Kan tidak demikian”, urai Francisco Soarez.

Menurut dia, jika hal seperti ini tidak disikapi secara bijak oleh setiap Pemeritah Daerah, maka potensi konflik antar sesama saudara sendiri, sangat besar.

Jika ada konflik penolakan dari warga penjaga kampung, lanjut dia, itu sebenarnya Negara ataupun  daerah telah membiarkan terciptanya hakim pengadilan bebas masyarakat terhadap warga perantau yang mudik ke kampung halaman.

“Presiden Jokowi mengeluarkan Pembatasan Sosial Besar-Besaran, bukan untuk menolak warga perantauan yang pulang ke daerah. Bukan itu tujuan dari kebijakan Presiden RI”, tambah Fransisco.

Dia menegaskan, Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Kesbangpol wajib mendeteksi dini gejolak sosial penolakan warga perantauan saat kembali ke daerah*.    

Tim│Red