Kupang : Polisi Salah Tangkap dan Aniaya, PMKRI Kupang Desak Pecat Oknum Anggota

LN Focus Indonesia News │ Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi melalui rilis PMKRI Kupang tanggal 29 April 2020 atas peristiwa introgasi disertai penganiayaan terhadap Frengky Dian Vicktor Riwu (43), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang diduga dilakukan oleh Kanit Buser Aipda YS bersama beberapa anggota Buser Kupang Kota pada Senin (27/4/2020).

Dikutip Redaksi media ini (29/4/2020) berikut rilis sikap PMKRI Kupang diterima redaksi berita.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang

Pers Rilis Menyikapi Tindakan Kekerasan Oleh Oknum Polisi Polres Kupang Kota

Menyikapi tindakan salah tangkap, introgasi disertai penganiayaan terhadap saudara Frengky Dian Vicktor Riwu (43), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang mana diduga dilakukan oleh Kanit Buser Aipda YS bersama beberapa anggota Buser Kupang Kota pada Senin (27/4/2020).

PMKRI Kupang memandang perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai wujud solidaritas terhadap aksi preman dan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat oleh oknum kepolisian Kapolres Kupang Kota.


Rujukan kajian sebagaimana diatur dalam amanat UUD 45, Undang Undang Kepolisian Republik Indonesia, dan Perkapolri.

​Merujuk UUD 1945, pasal 30 ayat 4, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang keberadaanya wajib menjaga keamanan dan ketertiban dengan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum .

​Bahwa dalam melaksanakan tugas, polisi berpedoman padan peraturan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 19, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

​Bahwa dalam manajemen pelaksanaan penegakkan hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan, polisi wajib mematuhi ketentuan dan kode etik (code of conduct) berdasarkan peraturan (Perkapolri) no. 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia .

Konteks wilayah penegakan hukum Polda NTT, ketiga rujukan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

​Oknum polisi buser polres kupang kota telah mengangkangi amanat undang undang yang mana kehadiran tidak lagi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan yang profesional, namun justru sebagai tindakan premanisme yang merusak wajah institusi dan merendahkan harkat martabat manusia .

​Tindakan oknum dimaksud telah melanggar asas proporsionalitas sesuai pedoman yang berlaku, yang mana telah mengabaikan sejumlah aturan dan hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam perkapolri, pasal 5, ayat 2, tentang hak yang melekat dan wajib dilindungi tanpa dirampas atau dikurangi oleh siapapun dalam keadaan apapun (non-derogable rights) diantaranya hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani tanpa paksaan, dalam hal ini upaya interogasi dengan memaksa seseorang untuk mengakui kesalahan berupa menekan disertai pemukulan dan penganiyayaan, yang juga diatur dalam pasal 13, huruf a, hal penyelidikan, dimana polisi dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, atau psikis untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan .

​Pasal 7, hubungan polisi dan HAM telah mengisyaratkan, polisi dalam bertindak wajib meahami konvenan sebagaimana dalam konvensi menentang penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang hejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (CAT).

​Salah tangkap, penahana, introgasi dan penganiyayaan terhadap sesorang dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas adalah sesutu yang biadap dari tindakan barbar karena melanggar asas legalitas dengan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam penindakan sebagaimana diatur dalam perkapolri, pasal 11, ayat 1, huruf a, b , c dan d .

Dari uraian singkat diatas, maka, kami Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Kupang menyampaikan beberapa tuntutan :

Mengutuk dengan keras tidakan oknum kepolisisan Polres Kupang Kota

Mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur, segera menindak lanjut laporan dugaan tindakan penganiyayaan secara proposinal, transparan dan adil .


Mendesak Kapolda NTT segera memecat oknum polisi dimaksud, apabila terbukti melakukan tindakan pidana


​Mendesak Kapolda Nusa Tenggara Timur, segeral mengoptimalkan semangat reforamasi dengan melakukan evaluasi sistem pembinaan aparatur dengan landasan nilai dan moralitas sebagai upayah menghilangkan kultur mileristik, serta melakukan restrukturisasi jajaran Polres wilayah NTT dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas .


Mendesak Polda NTT, melalui Kabid Propam, agar ​segera naikan berkas persidangan perkara pelanggaran kode etik, nomor: STPL/3/I/Huk.12.10./2020/Yanduan, sebagaimana perkembangan kasus telah dilakukan gelar perkara dengan melibatkan seluruh unsur penyeledikan Propam Polda NTT, dengan rekomendasi terdapat dugaan tindakan pidana dengan terduga PA, oknum Satlantas Polres Kupang Kota.

Adrianus Oswin Goleng
Ketua Presidium

Keterangan Foto Berita : Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, NTT : Adrianus Oswin Goleng.

TimRed