Kasus Detukeli, Pengguna Ekskavator, Pengawas Jalan Harus Tanggungjawab Pidana dan Perdata

Oleh : Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, SH

Kemarahan warga beberapa desa asal Kecamatan Detukeli di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilontarkan secara spontan sejak tanggal 19 April 2020 akibat operator sebuah Ekskavator beroda rantai yang melalui Jalan Raya Kajundara hingga Kampung Nuapa, Desa Kebesani, Detukeli telah merusak ratusan meter jalan, sehingga sangat mengganggu aktivitas publik.

Amarah Warga Kecamatan Detukeli serta para pengguna jalan di Kecamatan Detukeli, sangat beralasan hukum, bahkan ounya legal standing untuk menuntut agar pelaku ditindak tegas, baik secara pidana maupun secara perdata terhadap pelaku. Karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan Dinas terkait tidak boleh tinggal diam, yaitu segera dilakukan perbaikan, prosea hukum pengguna Eskavator dan Pengawas Pekerjaan jalan yang memberi izin Eskavator melintas dan merusak aspal jalan negara yang merupakan milik publik.

Bagaimanapun jalan merupakan fasilitas publik yang dibangun atas biaya negara, karena itu siapapun yang melakukan pengrusakan baik sengaja ataupun tidak, harus bertanggung jawab, baik secara pidana (tangkap, tahan dan adili) maupun secara perdata perbaiki jalan yang rusak atas biaya sendiri. Pemda harus proakrif tegakan hukum sebagai jalan terbaik untuk memberikan efek jera dan diharapkan bisa tumbuhkan sikap bertanggung jawab.

Untuk itu terapkan Undang Undang Nomor 38/2004 tentang Jalan dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bisa diterapkan dalam kasus pengrusakan jalan negara di Detukeli ini. Karena ada ancaman pidana terhadap setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan fungsi jalan terganggu dengan ancaman pidana penjara dan atau denda hingga miliaran rupiah sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 63 dan 64 UU No 38/2004, Tentang Jalan, maka selain perbaikan jalan harus didahulukan juga proses hukum harus dilaksanakan.

PENULIS : PETRUS SELESTINUS, KOORDINATOR TPDI & ADVOKAT PERADI