Berita Lengkap Panduan PDTT Untuk Penggunaan Dana Desa Covid-19

LN Focus Indonesia News│Sajian Materi Lengkap untuk Bahan Baca terkait Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19.

Dirangkum dari Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Tertanggal 14 April 2020 Nomor : 1.261/PRI.00/IV/2020, Sifat : Segera. Hal : Pemberitahuan.

Berikut Petikan Uraian dan Tata Cara

Ditujukan kepada para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Kepala Desa seluruh Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Telah melakukan Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Adapun Inti dari Perubahan dimaksud mengatur tentang Penggunaan Dana Desa untuk :

  1. Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
  2. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
  3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Untuk Nomor 1 dan 2 telah dijelaskan secara rinci dalam Surat Edaran Menteri Desa, PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa beserta Lampiran Protokol Relawan Desa Lawan Covid-19, sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan diatas Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Khusus untuk Nomor 3 (Tiga) BLT Dana Desa diatur sebagai berikut ;

  1. Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Desa.
  2. Sasaran Penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian belum terdata (Exclusion Error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis.
  3. Mekanisme Pendataan : A). Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan Formulit Terlampir. B). Basis Pendataan di RT dan RW. C). Musyawarah Desa Khusus atau Musyawarah Desa Isidentil yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : Validasi, Finalisasi, dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT Dana Desa. D). Legalitas Dokumen Penetapan Data KK Calon Penerima BLT Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa., dan E). Dokumen Penetapan Data KK Penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau Wali Kota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (Lima) Hari Kerja per Tanggal Diterima.
  4. Metode dan Mekanisme Penyaluran : A). Metode Perhitungan Penetapan Jumlah Penerima BLT Dana Desa mengikuti Rumus : 1). Desa Penerima Dana Desa Kurang dari Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta) Mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Jumlah Dana Desa. 2). Desa Penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Jumlah Dana Desa. 3) Desa Penerima Dana Desa Lebih dari Rp. 1.200.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta) mengalokasikan BLT Dana Desa sebesar 35% (Tiga Puluh Persen) dari Jumlah Dana Desa. 4). Khusus Desa yang Jumlah Keluarga Miskin Lebih Besar dari Anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat Persetujuan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

B). Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan Metode Non Tunai (Cashless) setiap Bulan.

  • Jangka Waktu dan Besaran Pemberian BLT Dana Desa

A). Masa Penyaluran BLT Dana Desa 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak April 2020

B). Besaran BLT Dana Desa per Bulan : Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu) per Keluarga.

6.  Monitoring dan Evaluasi Dilaksanakan oleh :

A). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

B). Camat ; dan

C). Inspektorat Kabupaten atau Kota.

7.  Penanggungjawab Penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa

8. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

9. Terkait dengan Pelaksanaan Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT dimaksud, disediakan Layanan Bantuan di Call Center Nomor : 1500040.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar.

Tembusan Kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,.

Pedoman Relawan Pencatat Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

  1. Relawan menjalankan tugas pencatatan setelah mendapat Surat Tugas dari Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19 (Kepala Desa)
  2. Pencatatan dilakukan pada tingkat Rukun Tetangga (RT)
  3. Pencatatan dan Penetapan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat dilakukan selambat-lambatnya sebelum Pencairan BLT Dana Desa (April 2020)
  4. Yang dimaksud Keluarga Miskin adalah Yang Memenuhi Minimal 9 (Sembilan) dari 14 (Empat Belas) Kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
  5. Segala aktifitas dari Petugas Pencatat harus dilaporkan kepada Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19

Keterangan :

A). Nama / NIK : nama lengkap kepala keluarga beserta NIK

B). Alamat : alamat domisili

C). Nomor Rekening : rekening pribadi yang bersangkutan

D). Kriteria Keluarga Miskin : kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial RI

E). Jumlah : jumlah cheklist kriteria keluarga miskin

F). PKH : program keluarga harapan

G). BPNT : bantuan pangan non tunia

H). KP : kartu pra kerja

I) Kehilangan Mata Pencaharian : tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk betahan hidup selama 3 (tiga) bulan kedepan

J) Tidak Teradata : berhak tetapi belum menerima manfaat JPS

K) Sakit Kronis : anggota keluarga miskin yang memiliki sakit kronis atau menahun

L) MS atau TMS : MS = memenuhi syarat. TMS = tidak memenuhi syarat

M) Pencatat : relawan desa lawan covid-19

Tabel Kriteria Keluarga Miskin

NomorKriteria Keluarga Miskin
1Luas Lantai  < 8m2/orang
2Lantai Tanah / Bambu / Kayu Murah
3Dinding Bambu / Rumbia / Kayu Murah / Tembok Tanpa Plester
4Buang Air Besar Tanpa Fasilitasi / Bersama Orang Lain
5Penerangan Tanpa Listrik
6Air Minum dari Sumur / Mata Air Tidak Terlindungi/Sungai/Air Hujan
7Bahan Bakar Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah
8Konsumsi Daging/Susu/Ayam hanya 1 kali per Minggu
9Satu Stel Pakaian Setahun
10Makan 1-2 kali per Hari
11Tidak sanggup berobat ke Puskesmas atau Poliklinik
12Sumber Penghasilan KK Petani Berlahan < 500m2, Buruh Tani, Buruh Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan, Pekerja lain berupa < Rp 600.000 per Bulan
13Pendidikan KK Tidak Sekolah atau Tidak Tamat SD atau Tamat SD
14Tidak Memiliki Tabungan atau Barang Mudah Dijual Minimal Rp. 500.000

Berita ini dirangkum oleh Barisan Relawan Nasional Indonesia guna Bahan Baca. Mengetahui Ketum Barisan Nasional Indonesia, Ery Primasari, Solo. Editor Naskah : Ketua Bidang Pers Barisan Relawan Nasional Indonesia, Aurelius Do’o.” (Dokumen BARNAS Indonesia)

Tim Ln Focus Indonesia News, Larantuka.Com │Red

Dokumen Redaksi :