TPDI : Perkara Mantan Kades Wawowae Ngada Awasi Aparat Hukum Menyimpang

Wajib dilakukan Pengawasan Tebang Pilih Perkara. Kalau terjadi, adalah bagian dari perilaku menyimpang aparat penegak hukum. Pola tebang pilih dalam UU KPK adalah model penyidikan dan penuntutan yang dilakukan demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya”, ungkap TPDI Petrus Selestinus, SH

LN Focus Indonesia News │ Status Tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terhadap mantan Kepala Desa Wawowae, sebagaimana diberitakan berbagai kolom media, namun tertunda penyerahan TSK dan BB sampai tanggal 13 Maret 2020 menjadi pertanyaan penting terhadap perkembangan lanjutan agenda Penyerahan TSK dan BB kepada pihak Kejaksaan Negeri Bajawa oleh pihak Penyidik setempat.

Mengikuti perkembangan perkara yang belum diketahui kelanjutan penanganan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Jakarta, Petrus Selestinus, SH (13/3), mengungkapkan harus mengawasi pihak-pihak Penegak Hukum di Daerah dalam penanganan perkara ini.

Baca Berita Terkait : https://larantuka.com/2020/03/polres-ngada-korupsi-dana-desa-terciduk-mantan-kades-sekretaris-bendahara/

“Ngada cukup mencuri perhatian, sebab membongkar Korupsi Dana Desa. Kita mengikuti betul perkembangan daerah-daerah di NTT, termasuk Ngada yang berhasil membuka dugaan kebobrokan korupsi Dana Desa. Langkah Penegak Hukum sudah dalam track yang benar yakni menyingkap permainan-permainan kotor atas Dana Desa di dearah. Presiden RI Joko Widodo sudah berulangkali menegaskan agar jangan bermain-main dengan Dana Desa. Maka, terhadap penegakan hukum atas perkara Dana Desa atau sebagaimana yang terjadi di Ngada, harus segara dilakukan pengawasan kinerja hukum, agar proses perkara tidak hilang di tengah jalan. Penyerahan TSK Mantan Kepala Desa Wawowae bersama staf dan BB kepada pihak Kejaksaan setempat, sebagaimana diberitakan surat kabar, harus segera di execusi dan jangan terlalu berlama-lama menunda penyerahan TSK dan BB”, ungkap Petrus Selestinus SH.    

Sebelumnya, Perkara yang sama dan sudah menyeret mantan Kepala Desa Ngoranale Ngada beserta Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Ngoranale, lanjut Petrus Selestinus, harus berlaku adil, tidak tebang pilih atau membiarkan mantan Kades Wawowae yang diketahui sebagai Anggota Wakil Rakyat terpilih, itu harus berlaku adil, tidak boleh terus menunda Penyerahan TSK oknum Kades Wawowae untuk mengikuti roses hukum lebih lanjut. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, tambah Petrus Selestinus.

Baca : https://larantuka.com/2020/03/perkara-korupsi-dana-desa-satu-anggota-dprd-ngada-terancam-masuk/

Konfirmasi Redaksi LN Focus Indonesia News (13/3) melalui sambungan WA Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bajawa, Andy Triwantoro, pesan sudah direspon ucapan salam kenal balik atas atensi salam kenal dari Redaksi media ini, namun pertanyaan tentang progres kelanjutan perkara mantan Kades Wawowae Ngada maupun informasi langkah-langkah yang diketahui pihak Kejaksaan setempat, belum dijawab untuk memastikan update perkembangan kabar penanganan hukum atas perkara TSK mantan Kades Wawowae Ngada.

Diberitakan sebelumnya, Aparat Penyidik mengatakan Tersangka Mantan Kepala Desa Wawowae, yang diketahui berhadasarkan hasil Pemilu DPRD 2019, dinyatakan lolos menduduki jabatan wakil rakyat Ngada, terancam dilakukan penjemputan paksa oleh Regu Reskrim Polres Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Rangkuman redaksi media ini pada tanggal 4 Maret 2020, Reskrim Polres Ngada sebagaimana dikutip para media mengaatakan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tersangka mantan Kepala Desa tersebut, berinisial FPW.

Sebelumnya oknum yang sudah berstatus TSK mangkir dari panggilan Penyerahan TSK dan BB kepada Kejaksaan Negeri Bajawa. Pasalnya, TSK masih mengurus keluarga sakit, tidak sedang berada di Kabupaten Ngada, atau masih merawat anggota keluarga yang sakit, rawat di luar daerah.

“Perkara Korupsi Dana Desa Wawowae sudah sempat kita pending penyerahan TSK dan Barang Bukti. Nanti setelah Tim pulang dari Kupang, kami kirimkan lagi Surat Panggilan kedua. Jika mangkir lagi, kami kirim surat panggilan ketiga dan langsung dengan penjemputan paksa”, kata Kasat Reskrim Polres Ngada, Iptu Anggoro C Wibowo, kala itu, atau sebagaimana perna diberitakan para media.  

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, SH

Rangkuman Redaksi media ini (13/3) atas konfirmasi berita awak media di daerah  kepada pihak Penyidik Polres Ngada, Kasat Reskrim, Iptu Anggoro C Wibowo menginformasikan penanganan perkara sudah di tangani pihak Kejaksaan Negeri Bajawa.

Awak media lalu mengkonfirmasi pihak Kejaksaan setempat, namun dijawab bahwa perkara ini masih dalam wewenang pihak Kepolisian Polres Ngada.

Baca juga : https://larantuka.com/2020/03/tsk-mantan-kades-oknum-anggota-dprd-ngada-terancam-dijemput-paksa/

Sebelumnya dikabari, Diduga melakukan perbuatan merugian keuangan Negara mencapai Rp. 328 juta lebih. Tiga Pelaku, yakni Mantan Kades Ngoranale, TSK Theobaldus Keo (42), Sekdes TSK Albertus Bawa Lusi (46) dan TSK Sisilia Ina (44) selaku Bendahara, diserahkan kepada Kejari Ngada guna menjalani proses hukum atas perbuatan.

Dikutip redaksi berita, Pihak Penyidik mengungkapkan Penyerahan Barang Bukti (BB) dan Tersangka seharusnya berjumlah 6 Orang yakni 3 TSK yang berasal dari Desa Ngoranale, dan 3 lainnya berasal dari Desa Wawowae, namun mantan Kepala Desa Wawowae berinisial FPW yang saat ini sebagai Anggota DPRD Ngada terpilih, mengatakan tengah mengurus anggota keluarga sakit di luar daerah, maka tidak hadir dan tunda Penyerahan 3 TSK lainnya termasuk mantan Kades Wawowae yang sudah ditetapkan status Tersangka (TSK).

“Wajib dilakukan Pengawasan Tebang Pilih Perkara. Kalau terjadi, adalah bagian dari perilaku menyimpang Aparat Penegak Hukum. Praktek Tebang Pilih dalam UU KPK disebut model penyidikan dan penuntutan yang dilakukan demi melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya”, tandas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, SH. │Tim │ Red │