TPDI : KPK Patut Monitor TSK Dana Desa Di Ngada Berkeliaran Bebas

LN Focus Indonesia News Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) (14/3), Petrus Selestinus, SH kembali memberikan perhatian atas fenomena TSK mantan Kades Wawowae di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mangkir saat Penyerahan TSK dan BB oleh Kepolisian dan selanjutnya belum diketahui perkembangan maupun upaya pemanggilan paksa oleh Penyidikan setempat.

Melalui Rilis (14/3) Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyebut KPK patut memonitor penindakan hukum atas kerugian Keuangan Negara Dana Desa dalam perkara ini, yang mana sudah terang benderang berstatus Tersangka namun masih berjalan di tempat.

Diketahui oknum TSK saat ini adalah Anggota DPRD Ngada aktif, sebelumnya oknum adalah Kepala Desa Wawowea Ngada dan berdasarkan Dua Alat Bukti Sah, Penyidik Polres sudah menyatakan P21 Perkara.

Diberitakan sebelumnya, 6 (Enam) dinyatakan Tersangka dalam P21 Perkara Dana Desa Kabupaten Ngada,

Flores. Enam orang tersebut, menurut Polres Ngada melalui Kasat Reskrim Iptu Anggoro C Wibowo yakni 3 (Tiga) TSK orang Desa Ngoranale yang sudah diserahkan dan 3 (Tiga) orang TSK dari Desa Wawowea yang mangkir.

Diberitakan, diduga Bertindak Merugikan Negara mencapai Rp. 328 juta lebih. Tiga Pelaku, masing-masing Mantan Kades Ngoranale, Theobaldus Keo (42), Sekdes Albertus Bawa Lusi (46) dan Sisilia Ina (44) selaku Bendahara, diserahkan kepada Kejari Ngada dengan status Tersangka Korupsi Dana Desa.

Rilis media, Penyidik Polres Ngada menguraikan Penyerahan Barang Bukti (BB) dan Tersangka seharusnya 6 Orang yakni Desa Wawowae Ngada. Diumumkan 3 (Tiga) orang  lainnya yang masih mangkir panggilan Penyerahan TSK dan BB yakni TSK mantan Kades Ngoranale, bersama oknum Bendahara dan Sekdes. Ketiga nya berasal dari Desa Wawowae, namun mantan Kepala Desa Wawowae yang juga diketahui sudah menjadi Anggota DPRD Ngada aktif berinisial FPW, beralasan sakit di luar daerah dan tidak hadir.

Terhadap fenomena TSK Korupsi Dana Desa bebas berkeliaran, Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengatakan, Penegak Hukum setempat harus segara bertindak tegas memburu oknum-oknum TSK, karena fenomena seperti ini sangat memicu presedan buruk bagi Aparatur Hukum Negara di Kabupaten Ngada.

TPDI juga menyinggung penanganan perkara yang bisa dilakukan supervisi kinerja penegak hukum serta ambil alih perkara oleh KPK.

“Harus dilakukan supervisi kinerja. Saat kasus Korupsi tersebut sedang ditangani oleh Penyidik Kepolisian, KPK memiliki kewenangan mengambilalih perkara korupsi itu walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (lihat Pasal 8 ayat (2) UU KPK)”, ungkap Petrus Selestinus.

Lebih lanjut TPDI menguraikan bahwa, pengambil-alihan perkara korupsi bisa dilakukan dengan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK, yaitu: a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti.

b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.

 d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Korupsi.                       

e. Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.│Tim │Red

Daftar Ulasan dan Berita Terkait : https://larantuka.com/2020/03/eks-kades-oknum-dprd-ngada-status-tsk-dana-desa-belum-ditahan/

Baca : https://larantuka.com/2020/03/polres-ngada-korupsi-dana-desa-terciduk-mantan-kades-sekretaris-bendahara/

Baca : https://larantuka.com/2020/03/tsk-mantan-kades-oknum-anggota-dprd-ngada-terancam-dijemput-paksa/

Baca : https://larantuka.com/2020/03/perkara-korupsi-dana-desa-satu-anggota-dprd-ngada-terancam-masuk/

Baca : https://larantuka.com/2020/03/tpdi-perkara-mantan-kades-wawowae-ngada-awasi-aparat-hukum-menyimpang/

Baca : https://larantuka.com/2020/03/padma-indonesia-kasus-dana-desa-wawowae-ngada-hukum-harus-tegak/