Siaran Pers : Cegah Perdagangan Orang Mulai Dari Desa

LN Focus Indonesia News – BP2MI bersama JarNas Anti TPPO melalui siaran Pers (12/3/2020) dikutip redaksi media ini menegaskan Gerakkan LSM untuk Pencegahan harus mulai dari Desa.

Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) menguraikan penegasan ini saat diterima Sekretaris Utama (Sestama) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Duta Besar Tatang B. Razak beserta jajarannya dalam rangka mendiskusikan peluang kerjasama dengan JarNas Anti TPPO dan upaya melakukan pencegahan perdagangan orang mulai dari Desa.

Usulan ini disampaikan oleh Tatang saat menerima Rahayu Saraswati Djojohadikusumo selaku Ketua JarNas Anti TPPO bersama pengurus lainnya.

Diuraikan, selama 14 tahun mengurusi permasalahan trafficking, Tatang melihat masalah ini masih terus terjadi dan sampai saat ini BP2MI banyak sekali melakukan penanganan pada pekerja migran non procedural yang diduga sebagian besar merupakan korban trafficking.

Peran LSM sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah mengurangi permasalahan TPPO yang biasanya didominasi kasus buruh migran non procedural.

Tatang mengapresiasi langkah JarNas Anti TPPO yang mau bekerjasama dengan Pemerintah, dalam hal ini BP2MI dengan potensi anggota 31 jaringan tersebar di kantong-kontong terjadinya TPPO, membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan early detection dengan cara mensosilisasikan Gerakan migrasi yang aman.

Selain itu juga guna memetakan sumber Desa yang menjadi kantong PMI dan bisa membantu menjelaskan kepada calon pekerja migran agar tidak mudah menjadi korban trafficking dengan modus tenaga kerja ke luar negeri.

Rahayu menyampaikan bahwa JarNas Anti TPPO siap membantu dan bekerjasama dengan BP2MI. Diantaraitu Tawaran Tatang adalah menghadirkan dialog dengan semua Anggota JarNas Anti TPPO untuk segera direalisasikan.

Diungkapkan, selama ini JarNas Anti TPPO banyak bekerja dalam upaya pencegahan.  Sebagai contoh yang sudah dikerjakan bersama JarNas Anti TPPO di NTT.

Sementara untuk Nusa Tenggara Timur, agenda mulai dari Desa, menurut Sekretaris JarNas Anti TPPO, Gabriel Goa, sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Dinas OPD terkait, LTSA dan BLK, Bandar Udara, Masyarakat beserta Anggota JarNas Anti TPPO di NTT.

Lebih lanjut, Rahayu menyampaikan selama ini permasalahan yang sering terjadi dalam penanganan TPPO adalah perlunya kolaborasi dalam upaya pencegahan dan perlunya data terpadu. Dia mencontohkan praktek baik Anggota Jarnas di Batam yang sudah melakukan upaya pencegahan dan intermediate respon dengan melakukan pengawasan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sector pariwisata, melakukan pencegahan di bandara dan juga melakukan penjangkauan langsung ke orang yang diduga korban TPPO di bandara.

Harapannya, itu bisa dijadikan praktik baik dan di replikasi di banyak tempat.

Saat ini BP2MI sedang melakukan penjajagan kerjasama dengan Negara Jerman dalam upaya penempatan tenaga kerja di sector medis untuk bekerja di Jerman dengan skema G to G.

Semua biaya baik itu pelatihan dan sampai pemberangkatan akan di tanggung oleh pemerintah Jerman. Skema kerjasama G to G ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya trafficking. Selain itu BP2MI juga membuat aplikasi KOMI (Komunitas sahabat migran Indonesia) yang bisa dimanfaatkan pekerja migran indonesia ataupun diaspora Indonesia.

Tentang JarNas Anti TPPO, berawal dari kekhawatiran bersama akan situasi trafficking di Indonesia, lembaga-lembaga penggiat penghapusan trafficking bersama-sama menyatukan jejaring, sumberdaya dan kerjasama dalam memberantas trafficking di Indonesia di Jakarta.

Berikut visi gerakan adalah terwujudnya Indonesia yang bebas dari Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Tim/Red)