Perkara Korupsi Dana Desa, Satu Anggota DPRD Ngada Terancam Masuk

LN Focus Indonesia News – Penyerahan Barang Bukti Tahab II bersama Tiga Tersangka oleh Polres Ngada kepada Kejaksaan Negeri Ngada (3/3) dalam perkara dugaan Korupsi Dana Desa, sebagaimana diberitakan media ini,  menyeret seorang oknum Mantan Kepala Desa di Kabupaten Ngada Pulau Flores yang diketahui sudah duduk sebagai Anggota DPRD Ngada terpilih.

Dikabarkan sebelumnya, Korupsi Dana Desa, terciduk mantan Kades, Sekretaris dan Bendahara Desa.

“Diduga Kerugian Negara mencapai Rp. 328 juta lebih. Tiga Pelaku, masing-masing Mantan Kades Ngoranale, Theobaldus Keo (42), Sekdes Albertus Bawa Lusi (46) dan Sisilia Ina (44) selaku Bendahara, diserahkan kepada Kejari Ngada dengan status Tersangka.

Berita terkait : https://larantuka.com/2020/03/polres-ngada-korupsi-dana-desa-terciduk-mantan-kades-sekretaris-bendahara/       

Dikutip redaksi berita, pasalnya penyerahan Barang Bukti (BB) dan Tersangka seharusnya 6 Orang, yakni 3 TSK berasal dari Desa Ngoranale, 3 orang lainnya berasal dari Desa Wawowae, namun mantan Kepala Desa Wawowae berinisial FPW yang saat ini sebagai Anggota DPRD Ngada terpilih, beralasan sakit di luar daerah dan tidak hadir”.

Konfirmasi Redaksi Media ini (3/3) pukul 19.30 WITA kepada salah satu unsur penting Partai Politik di Ngada yang merupakan Partai Politik dari Oknum Wakil Rakyat terkait perkara ini, mengungkapkan bahwa sejauh ini Partai Politik memonitor setiap kondisi, termasuk proses hukum yang sedang berjalan.

Ditambahkan, secara internal Partai Politik akan terus mengikuti perkembangan hukum, sebab setiap Partai Politik di Negeri ini taat azas hukum dan taat hukum sebagai panglima.

“Partai Politik mengikuti semua perkembangan dan taat azas hukum. Tentunya kita menunggu keputusan tetap nanti seperti apa, dan itulah yang menjadi acuan bagi Partai Politik”, urai salah satu unsur penting Partai Politik menjawab konfirmasi redaksi media ini.

Menjawab pertanyaan terkait potensi Pergantian Antar Waktu dan lain-lain terhadap oknum Wakil Rakyat dalam perkara ini, sambung dia, Partai Politik mengacu pada seluruh proses dan ketetapan putusan terakhir terhadap sebuah perkara. (Tim/Red)