PADMA Indonesia : Kasus Dana Desa Wawowae Ngada Hukum Harus Tegak

LN Focus Indonesia News │ Molornya Penyerahan TSK Dugaan Korupsi Dana Desa Wawowae di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi NTT, menjadi perhatian luas, termasuk oleh Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan  Perdamaian (PADMA) Indonesia yang berkantor pusat di DKI Jakarta.

Diterima redaksi media ini (13/3) Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa menyebut Hukum di Ngada Jangan Memberi Preseden Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas.

“TSK Dugaan Korupsi Dana Desa Wawowae Ngada jangan terlalu dibiarkan berkeliaran bebas dengan berbagai alasan dari TSK, lalu terjadi penundaan demi penundaan berkepanjangan. Perkara hukum yang sudah dinyatakan P21 itu jangan sampai berjalan di tempat lalu memberikan preseden buruk, Jadi, Hukum harus tegak”, tandas Gabriel Goa.

Berita terkait : https://larantuka.com/2020/03/tpdi-perkara-mantan-kades-wawowae-ngada-awasi-aparat-hukum-menyimpang/

Dikabarkan sebelumnya, Status Tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terhadap mantan Kepala Desa Wawowae, sebagaimana diberitakan berbagai kolom media, namun tertunda penyerahan TSK dan BB sampai tanggal 13 Maret 2020 menjadi pertanyaan penting terhadap perkembangan lanjutan agenda Penyerahan TSK dan BB kepada pihak Kejaksaan Negeri Bajawa oleh pihak Penyidik setempat.

Baca : https://larantuka.com/2020/03/polres-ngada-korupsi-dana-desa-terciduk-mantan-kades-sekretaris-bendahara/

Mengikuti perkembangan perkara yang  belum diumumkan kembali progres kelanjutan penanganan, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Jakarta, Petrus Selestinus, SH (13/3), mengungkapkan harus mengawasi pihak-pihak Penegak Hukum di Daerah dalam penanganan perkara ini.

“Ngada cukup mencuri perhatian, sebab membongkar Korupsi Dana Desa. Kita mengikuti betul perkembangan daerah-daerah di NTT, termasuk Ngada yang berhasil membuka dugaan kebobrokan korupsi Dana Desa.  Langkah Penegak Hukum sudah dalam track yang benar terkait DANA Desa sebagaimana penegasan Presiden RI, namun harus diperkuat dengan pengawasan juga, agar proses perkara tidak hilang di tengah jalan. Penyerahan TSK Mantan Kepala Desa Wawowae bersama staf dan BB kepada pihak Kejaksaan setempat, sebagaimana diberitakan surat kabar, harus segera di eksecusi, jangan terlalu berlama-lama untuk membuktikan azas kepastian hukum ditegakan secara adil dan bermartabat”, ungkap Petrus Selestinus SH.    

Berikutnya, PADMA Indonesia melalui keterangan Pers, Gabel Goa (13/3) mengungkapkan, agenda tahaban perkara atas oknum TSK, yakni Penyerahan TSK beserta Barang Bukti (BB) kepada Kejaksaan setempat guna keberlanjutan proses hukum, jangan terlalu berlarut-larut agar tidak memicu preseden buruk tentang penegakan hukum atas perkara yang sudah berjalan.

PADMA Indonesia akan ikut mengawasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Ngada dengan prinsip Hukum tidak boleh hanya menajam ke bawah dan menumpul ke atas.

“Oknum-oknum yang dijerat dengan perbuatan dugaan Korupsi Dana Desa Wawowae itu sudah bebrtatus Tersangka. Namun ketika diikuti lebih lanjut tentang tahaban Penyerahan TSK dan BB, mengalami penundaan terus. Dari waktu ke waktu Negara dan Publik memantau kinerja hukum atas perkara yang sudah berjalan. Perkara Dana Desa harus di proses sampai tuntas, tidak boleh tebang pilih”, ungkap Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa.  

Baca : https://larantuka.com/2020/03/perkara-korupsi-dana-desa-satu-anggota-dprd-ngada-terancam-masuk/

Lebih lanjut, Gabriel Goa menambahkan PADMA Indonesia juga siap mendampingi Aparat Desa tersebut guna dijadikan Justice Collabarator untuk mengungkap dan mengusut tuntas auktor intelektualis tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Ngada, Flores.

Dikabarkan sebelumnya, konfirmasi awak media di daerah melalui sambungan WA Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Bajawa, Andy Triwantoro, belum menjawab pertanyaan progres kelanjutan perkara mantan Kades Wawowae Ngada maupun informasi langkah-langkah yang diketahui pihak Kejaksaan setempat, belum dijawab untuk memastikan update perkembangan kabar penanganan hukum atas perkara TSK mantan Kades Wawowae Ngada.

Baca : https://larantuka.com/2020/03/tsk-mantan-kades-oknum-anggota-dprd-ngada-terancam-dijemput-paksa/

Rangkuman Redaksi media ini (13/3) atas konfirmasi berita awak media lainnya di daerah, Kasat Reskrim, Iptu Anggoro C Wibowo menginformasikan penanganan perkara sudah di tangani pihak Kejaksaan Negeri Bajawa.

Awak media juga mendapat informasi tambahan lain, pasalnya pihak Kejaksaan Negeri Bajawa mengatakan perkara masih wewenang pihak Kepolisian Polres Ngada. │Tim │ Red