Ketua KPAI RI : Penegakan Hukum Di Lembata Mengecewakan

LN Focus Indonesia News – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia, Arist Merdeka Sirait (3/3) menyatakan sikap kecewa terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan di wilayah setempat.

Laporan koresponden media ini (3/3), usai menjejakan kaki di Kabupaten Lembata, KPAI mengagendakan pertemuan langsung dengan Kapolres setempat, AKBP. Janes Simamora serta Kepala Kejaksaan Negeri, bertempat di kantor kerja masing-masing.

Dikutip redaksi berita, kepada dua institusi hukum negara, Polres dan Kejaksaan Lembata, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Arist Merdeka Sirait menegaskan kasus kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil (ASN) Lembata terhadap Anak Usia di bawah umur (MRS) pada Bulan November Tahun 2019, itu harus diproses hukum secara tegas, tanpa tebang pilih.

Baca juga : https://larantuka.com/2020/03/lembata-uji-petik-lsm-permata-datangkan-ketua-komnas-perlindungan-anak/

“Saya kecewa melihat dan menyaksikan langsung penegakan hukum di daerah ini. Saya juga kecewa terhadap Bupati Kepala Daerah yang seharusnya dapat lebih pro aktif mendorong proses hukum, jika ada ASN melakukan kekerasan terhadap anak. Namun hemat saya, ini semua berjalan sangat lamban dan itu cukup mengecewakan. Siapapun ASN harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh tebang pilih”, tegas Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait.

Bolak baliknya penanganan hukum diantara Polisi dan Jaksa, atas kasus penganiayaan yang pelakunya adalah oknum ASN, lanjut Sirait, adalah contoh pemberantasan tindak kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan masih jauh dari harapan keseriusan penegakan hukum di Kabupaten Lembata.

“Bolak balik penanganan perkara antara Kejaksaan dan Penyidik Kepolisian, misalnya kasus dugaan Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur, yang sebulan lalu dihentikan dengan dalil permintaan keluarga korban, itu adalah sebuah contoh yang tidak mendidik dan bukan contoh yang baik untuk pemberantasan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerah”, tandas Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait menilai Pemerintah Daerah setempat pun tutup mata dan tutup mulut dalam menunjukan keberpihakan pada Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Lembata. (Tim/Red)