Jangan Bebaskan Oknum ASN Lembata Pelaku Kekerasan Anak Bawah Umur

LN Focus Indonesia News – Dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Oknum ASN di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap anak usia di bawah umur (MRS), kejadian Bulan November 2019, tidak boleh dihentikan perkaranya oleh pihak Institusi Hukum Negara yang berada di daerah, sebaliknya proses hukum harus dilanjutkan hingga Putusan Tetap Pengadilan. 

Penegasan ini diutarakan oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) Republik Indonesia, Arist Merdeka Sirait (3/3) di Lewoleba, dikutip media, usai bertemu langsung dengan Kapolres Lembata dan Kejaksaan setempat.

Baca berita terkait : https://larantuka.com/2020/03/ketua-kpai-ri-penegakan-hukum-di-lembata-mengecewakan/

“Oknum ASN Pelaku Kekerasan Anak di Bawah Umur harus terus diproses sesuai hukum yang berlaku, sampai putusan Pengadilan. Itu jangan dibebaskan dengan dalil permintaan keluarga. Hukum tidak boleh tebang pilih”, ujar Arist Merdeka Sirait.

Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait, dalil permintaan penghentian perkara oleh keluarga korban sebagaimana argumentasi penghentikan perkara, merupakan wujud nyata penegakan hukum yang tidak mendidik, serta menjadi preseden buruk penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak dan kaum perempuan di Kabupaten Lembata, NTT.

Sebelumnya dikabarkan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia, Arist Merdeka Sirait (3/3) juga menilai Pemda Lembata seharusnya pro aktif mendorong proses hukum oknum ASN pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di depan mata. (Tim/Red)