Terkait Kematian Ansel Wora, Belasan Organ Kembali Datangi Mabes Polri

LN Focus Indonesia News – Penanganan hukum oleh Kepolisian yang belum menunjukan perkembangan dan hasil penanganan perkara atas kematian seorang ASN di Kabupaten Ende, Flores, NTT, Anselmus Wora, kejadian 31 Oktober 2019 , TKP Pulau Ende, kembali disorot Garda NTT dan belasan Organisasi melalui aksi mereka ke Mabes Polri, Jl. Trunojoyo Kebayoran, Jaksel (12/02/2020).    


Dalam orasi Garda NTT menilai tidak ada tanda-tanda kemajuan proses penyelidikan oleh Polda NTT atas kematian Anselmus Wora yang diduga kuat akibat dibunuh dengan keji, merupakan sebuah pemandangan wajah hukum di Nusa Tenggara Timur yang masih jauh dari harapan dan bahkan ironis.

Penanganan kasus ini oleh Polri, ungkap mereka bahkan sudah melebih 100 hari sejak jenazas Anselmus Wora ditemukan.

Dikutip media ini, koordinator lapangan, Kristoforus Nusa, Epi Fina bersama Sekjen dan  Pengurus Harian Garda NTT, Yons Ebiet, Marlin Bato mengungkapkan lambatnya pengungkapan perkara kematian Anselmus Wora membuat masyarakat bertanya-tanya, bahkan menduga ada apa dengan Kepolisian di daerah.

Belasan organisasi yang mendatangi Mabes Polri mendesak Polri segera meningkatkan tahaban penanganan kasus demi rasa keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Belasan organisasi yang turun ke jalan dalam aksi kali ini diantaranya  Gerakan Patriot Muda NTT (Garda NTT), Komunitas Flores Tangerang (KORESTA), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Iikatan Mahasiswa Ende Jakarta (IMEJA), Aliansi Mahasiswa NTT Jakarta (AMNTT), Ikatan Mahasiswa NTT Pamulang Jakarta, Lawyer NTT, Ikatan Keluarga Besar Hapo Gao Tangerang, Perhimpunan Mahasiswa Maumere Jakarta (PMMJ), Barisan Anak Timur UBK (BATU UBK), Keluarga Besar Watuneso Jakarta, Keluarga Besar Wolofeo,  Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK), Kelompok Wue Wali (Kalimalang), Himmapen (Mahasiswa Nagekeo), Keluarga Besar Ata Lio Kampung Sawa, Keluarga Besar Ndori, Apirasi Indonesia , Komunitas Buruh Untuk Keadilan Jakarta Utara

Mereka  mendesak Polda Nusa Tenggara Timur segera menaikan tingkatan penanganan perkara demi memberikan azas kepastian hukum di daerah. (Tim/Red)