Pro Penanganan Perkara, DPRD Ende Sudah Hearing Dengan Kepolisian?

Catatan Pojok Bung Red

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia. 

DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 3 : “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian diatur lebih lanjut dengan UU nomor 17 Tahun 2014.

Selanjutnya fungsi, tugas dan wewenang DPRD : a). Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. b) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). c) Pengawasan, Kewenangan mengontrol daerah, termasuk control atas pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Dalam kedudukannya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Kira-kira demikian, betapa kuat porsi kewenangan dan power Perwakilan Rakyat di negara ini. DPRD adalah mesin control yang dirancang dengan sangat cerdas oleh negara-negara demokrasi demi terus mendorong perjalanan bangsa dalam multi dimensi ke-tata-negara-an dan juga kedaulatan hukum pada berbagai level. Tidak terkecuali DPRD Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Istilah Hearing DPRD atau dengar pendapat bukan lah ungkapan asing dalam telinga dan ingatan rakyat Bangsa Indonesia.

Hearing yang berarti dengar pendapat  nampak begitu tenar (trend) dimana-mana. Tidak sedikit pula anggota dewan terpilih dalam akun-akun media social mereka menulis “lagi heraing dengan masyarakat di kampung ini, kampung itu, jalankan tugas panggilan negara, mohon doa, mohon dukungan”, itu tidak jarang ditemukan viral di sejumlah kolom media sosial.

Bersama irama Dewan sebagai Perwakilan, sebutan hearing  sudah begitu melekat dan dianggap sebagai kewajiban dewan sekaligus hak masyarakat untuk mengetahui.

Panorama DPRD Ende Terhadap Penanganan Kasus Kematian ASN Ende, Anselmus Wora

Almarhum Anselmus Wora yang telah pergi selamanya ke alam baka memang tidak menitip berbagai pertanyaan  maupun desakan kepada DPRD Ende. Apalagi menggugat kredibilitas Lembaga Rakyat Kabupaten Ende.

Almarhum Anselmus Wora juga tidak mengerutkan dahi sambil menanyakan mana aksi dan reaksi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende terhormat yang bermarkas di Jalan El Tari Kota Ende atas silang sengketa opini maupun pendapat dan tudingan penanganan hukum diduga molor, lamban dan lain-lain atas kematiannya.

Orang mati tidak datang lagi untuk menanyakan kepada orang hidup , bagaimana bersikap apa atas sebuah peristiwa yang belum ataupun enggan dan tidak tersingkap.

Apalagi datang ke Jalan El Tari Kota Ende guna menemui para wkail rakyat, para Ketua Komisi, Pimpinan, dan seterusnya. Mustahil.

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalamnya termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Kabupaten Ende berada dalam lingkup itu, sangat vital dan juga sebagai alat control, termasuk guna mengontrol institusi hukum secara kemitraan.

Pencarian Catatan Pojok Bung Red ditemukan DPRD Ende dalam berita sudah menyurati Kepolsian dan mendesak Kepolisian dalam hal ini Polres Ende dapat mengungkap tuntas perkara kematian Anselmus Wora. Usai surat itu belum ada informasi tambahan lain sebagai lanjutan sikap dan tindakan resmi DPRD Ende yang secara progresif  dapat disimak oleh publik guna mengetahui  DPRD kembali memberi penegasan dan juga memanggil guna didengar pendapat.

Mungkin penulis kehilangan informasi  up to date terkait lanjutan sikap Lembaga Dewan dalam bingkai peduli moral maupun peduli penegakan supremasi hukum di Kabupaten Ende. Atas kealpaan update informasi yang satu ini, Bung Red mohon maklum dan juga menyatakan apresiasi serta salam bangga kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate  Ende.

Selanjutnya?                                                                                                      

Dengan berbagai kesibukan tugas dinas, tugas pelayanan dan pengawasan multi dimensi melekat di pundak DPRD Ende yang dikerjakan dengan extra keras demi mewujudkan Ende Lio Sare Pawe, rakyat hampir-hampir tidak menemukan apa saja yang disuarakan di balik gedung terhormat Jalan El Tari Ende dalam focus perhatian pengawasan DPRD terhadap kinerja Polres Ende untuk kasus pengungkapan kematian ASN, Anselmus Wora.

Bisa jadi sejumlah agenda termasuk atensi penegasan dan pengawasan oleh DPRD Ende sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen, namun akibat minimnya saluran informasi keluar gedung dewan ke hadapan rakyat, maka rakyat dan segenap elemen diluar garis gedung rakyat belum mendengar suara-suara tajam itu dari panorama DPRD Ende turut mendesak Polri segera mengungkap perkara.

Desakan DPRD tentu berbeda dengan parlemen jalanan yang secara terbuka atau ceplas ceplos diutarakan dimana-mana.

DPRD sebagai Lemabga resmi dan terhormat tentu selalu bekerja melalui mekanisme legal formal, termasuk instrumen hearing atau dengar pendapat dengan Kapolres Ende dan segenap jajaran  dalam megurus perkara.

Kira-kira demikian salah satu mimpi yang tidak bisa di-elak dalam harapan masyarakat Kabupaten Ende kepada DPRD Ende.

Dengan segala keterbatasan, tupoksi maupun kapasitas, masyarakat dan atau publik tentu tidak mampu menggurui DPRD Kabupaten Ende untuk meggunakan hak ini, memakai hak itu, menerapkan instrumen  ini dan itu dalam melakukan control ketat terhadap mitra hukum dalam penanganan perkara yang potensial mengundang  gaduh dimana-mana.

Lembaga Dewan lebih paham dan tau persis apa mekanisme dan tata cara baku yang harus dipakai dalam mengawal penanganan hukum yang terus menerus diatensikan oleh masyarakat Kabupaten Ende secara terbuka, baik yang berada dalam wilayah Kabupaten Ende maupun yang hidup dan berkarya di luar dari wilayah Kabupaten Ende.

Ya, bukan tidak mungkin, ini semua tidak memiliki relevansi tupoksi dengan hak dan kewenangan control DPRD Ende. Rakyat jelatah bisa apa?.

Catatan Pojok Bung Red