Kuasa Hukum Ajukan Banding Putusan PN Maumere Terhadap Insan Wartawan

LN Focus Indonesia News – Keputusan Perkara di Pengadilan Negeri Maumere terhadap Insan Pers di Maumere Kabupaten Sikka, Pulau Flores, NTT, pihak Tergugat, diketahui berprofesi sebagai Insan Pers, Tergugat 2 dan 3, melalui Kuasa Hukum Alfonsius Hilarius Ase, SH.MH bersama Laurens Weling, SH memastikan pengajuan Banding Perkara usai Putusan Hakim dikeluarkan.

Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang berprofesi sebagai Wartawan dan Pemimpin Redaksi, divonis PN Maumere oleh gugatan perkara pemberitaan tentang Proyek Pembangunan Rumah Le Tansca Obor Mas Permai milik Kopdit Obor Mas Maumere, berjudul Pengawas Ungkap Dugaan Kebohongan, atau sebagaimana telah diberitakan sebuah media, surat kabar online.  

Penegasan ini diterima Redaksi LN Focus Indonesia News (22/2/2020) melalui wawancara per telepon dengan Kuasa Hukum Tergugat 2 dan Tergugat 3, Alfonsius Hilarius, SH.MH.

“Terhadap putusan perkara oleh PN Maumere, terkait insan Wartawan, dalam hal ini Tergugat 2 dan Tergugat 3, selaku Kuasa Hukum, saya menyatakan mengajukan upaya banding guna mendorong rasa keadilan hukum bagi klien saya yang juga diketahui berprofesi sebagai Wartawan atau Jurnalis. Saya menilai UU Pers telah dicederai dalam penanganan perkara ini, sebab mekanisme UU Pers tidak ditempuh dengan sungguh-sungguh perihal perkara karya jurnalistik atau pemberitaan yang mana UU Pers lah fondasi dan payung hukumnya”, ungkap Kuasa Hukum, Alfonsius Hilarius, SH.MH.

Dia mengungkapkan, produk pemberitaan yang diperkarakan, yakni sebuah media memberitakan sebuah proyek ‘diduga, selanjutnya terhadap lansiran itu redaksi menerima surat tanggapan meminta agar berita yang sudah dinaikan tersebut harus dicabut. Lebih lanjut, pihak Tergugat atau Redaksi menjawab tanggaoan dengan cara melakukan pencabutan dan penghapusan pemberitaan terkait.

Terhadap fenomena ini, lanjut Alfonsius Hilarius, refrensi Saksi Ahli dalam fakta persidangan menerangkan, jika pencabutan pemberitaan telah dilakukan, maka berikutnya bisa disusul dengan melansir Hak Jawab pada pojok pemberitaan media terkait.

Namun fakta menerangkan meski pihak media telah memberikan ruang untuk Hak Jawab, hal itu tidak ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dan perkara terus berproses hingga keputusan PN Maumere.

Alfonsius Hilarius menegaskan dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, sangat jelas dan terang benderang telah diatur adanya Hak Jawab atas sebuah karya Jurnalistik.  

Terhadap fakta putusan perkara ini di PN Maumere, Kuasa Hukum, Alfonsius Hilarius Ase, SH.MH bersama Laurens Weling, SH memastikan menempuh jalur banding atas keputusan perkara. (Tim/Red)