Dugaan Kuat Aroma Busuk Dalam PDIP Dibalik Pemecatan Morlan Simanjuntak

PEKANBARU- Morlan Simanjuntak melalui Kuasa Hukum, Kamaruddin Simanjuntak (22/2/2020) mengklaim surat yang di terbitkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Palsu.

Rangkuman uraian kejadian menyebutkan salah satu bukti Transfer Uang dari Morlan Simanjuntak ke oknum PDIP inisial WM sebesar Rp.15juta, surat “palsu ” pemecatan itu sebagai dasar PDIP melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari kliennya, Morlan Simanjuntakke pihak lain.

“Setelah terbitnya pemecatan terbit pula surat PAW terhadap klien saya Morlan Simanjuntak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar terpilih perioden 2019-2024 yang dialihkan kepada Anotona Nazara untuk menjadi Anggota DPRD Kampar periode 2019-2024. Surat pemecatan Morlan yang dianggap palsu dan fitnah serta dugaan kuat pencemaran nama baik DPP PDIP, pihaknya merasa aneh dan curiga terhadap surat pemecatan kliennya tersebut”, imbuh Kuasa Hukum, Kamaruddin Simanjuntak.

Pasalnya, pada poin ke 5 (lima) tertera alasan dan dasar PDIP memecat Marlon Simanjuntak dari Keanggotaan PDIP adalah dituding telah ditetapkan sebagai Narapidana politik uang atau pemalsuan dokumen selama 8 (delapan) bulan. Berikut kutipan poin 5 (lima) dalam isi surat PDIP:

“Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kampar dari PDI Perjuangan Pemilu 2019, yang telah ditetapkan sebagai Narapidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, telah menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai serta menjatuhkan citra dan wibawa Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat”.

Demikian isi keterangan Surat PAW setelah keluar Surat Pemecatan yang dianggap palsu,  fitnah dan pencemaran nama baik.

Sementara Morlan Simanjuntak dipidana bukan karena kasus Politik uang atau pemalsuan dokumen sebagaimana yang di tuduhkan PDIP. Namun kejadian itu terkait kriminalisasi terhadap Morlan Simanjuntak pada saat membela hak buruh di Kabupaten Siak.

Jadi apa yang di tuduhkan ketua umum partai PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto kepada Morlan Simanjuntak dan atau sebagaimana termuat dalam surat pemecatan palsu adalah fitnah serta pencemaran nama baik Morlan Simanjuntak.

“Oleh sebab itu saya menanggap surat mantan Presiden RI itu adalah palsu dan cacat hukum, tegas Kamaruddin kepada awak media melalui via seluler pribadinya (22/2/2020).

Kamaruddin melanjutkan, muncul lagi surat pemecatan yang kedua dari PDIP.

“Pertanyaannya, sejak kapan Morlan Simanjuntak diangkat untuk kedua kalinya sehingga muncul lagi surat pemecatan kedua. Kok ada surat pemencatan kedua dalam rentan waktu berdekatan. Selanjutnya, ada oknum Kader Partai PDIP di Riau mengumbar pernyataan bahwa klien saya di penjara karena terlibat kasus pencurian. Perlu saya jelaskan, saya sebagai kuasa hukum Morlan Simanjuntak sudah saya baca itu Putusan MA nomo 424, namun isinya tidak ada disebutkan pencurian. Dalam waktu dekat ini saya akan melayangkan surat somasi kepada mereka – mereka yang tidak mengerti hukum tersebut”, tandas Kamaruddin Simanjuntak sambil menyinggung gelar Prof. Yasona Laoly.

Perlu diketahui tambah Kamaruddin, bukti surat pernyataan dan tranfer uang ke pihak pengurus PDIP sudah cukup lengkap.

Menurut dia, kuat dugaan ada oknum DPD dan DPC hingga DPP PDIP ada menikmati uang Morlan Simanjuntak. Setelah puas menikmati uang korban lalu di pecat dan di PAW-kan.

“Ada apa dengan PDIP?”, tambah Kamaruddin Simanjuntak.

Secara terpisah, awak media ini menghubungi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto via telpon di nomor 0811-119xxx dan 0811-142xxx yang biasa digunakan namun tidak aktif, begitu juga pesan via WhatsApp juga tidak antif.

Sedangkan kader DPC PDIP Kabupaten Kampar Anotona Nazara, kepada awak media mengatakan, lebih baik hubungi saja Sekretaris dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kampar. Tutupnya singkat

. Hingga berita ini diturunkan pihak PDIP belum memberikan keterangan Pers secara resmi. (Sumber : Koresponden Redaksi Harian Berantas / Tim / Red)