Analisa Kasus Kematian Ansel Wora Pasca SP3 Hukum

Oleh : Anthony Tonggo – Alumnus FISIPOL UGM

Pasca-SP3 :  Logika-Logika yang Hilang

POLDA NTT sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang memutuskan untuk menghentikan penyidikan kasus kematian Ansel Wora. Katanya, tidak ditemukan cukup bukti untuk dugaan pembunuhan.

Pertanyaannya: Wajarkah kasus itu dihentikan?

Dua Logika yang Hilang

PERTAMA, Logika Biologi. Sandaran polisi terletak pada hasil Visum et Repertum (VeR), termasuk hasil otopsi yang sudah beredar luas di masyarakat. Ini berarti masuk dalam kelompok Biologi Medis (Biomedis).

Kalau kita bersandar pada hasil otopsi, maka sudah banyak pihak yang menyanggahnya, terutama dari pengacara kondang asal NTT, Petrus Selestinus, SH, dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Keganjilannya terletak pada adanya temuan ahli forensik, dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, SPF., yang mengatakan ada luka sobek di atas kepala Ansel Wora terkena kekerasan tumpul yang menyebabkan pendarahan di otak dan berefek pada kematian. Namun di poin 4 (kesimpulan) mengatakan bahwa penyebab kematian Ansel Wora sulit ditemukan disebabkan pembusukan berlanjut.

Cara menganalisa data forensik seperti ini menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi logika dr. Ni Luh sendiri. Bahkan orang bisa menyebutnya sebagai keraguan atau sengaja menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, namun saya lebih suka mengatakan Dr Ni Luh inkonsistensi logika.

Datanglah ahli forensik (katanya) kedua, dr. Arif Wahyono, SPF., yang mau dijadikan ‘second opinion’ oleh Polda NTT; bahwa Ansel Wora meninggal karena serangan jantung yang disebabkan oleh adanya riwayat darah tinggi (hipertensi) yang diderita almarhum.

Katanya, setelah adanya serangan jantung, almarhum terjatuh lalu kepalanya membentur di mobil truck yang sedang parkir di situ. Akhirnya terlukalah kepalanya.

Apa yang dikatakan ahli forensik ‘second opinion’ itu bukanlah sebuah fakta yang berasal dari diagnosa dan data, tapi sebuah opini, pendapat yang berdasarkan dugaan. Negatipnya dibilang ‘ngarang’ alias hoax.

Agar tidak disebut hoax, seharusnya catatan riwayat hipertensi almarhum pun ditampilkan. Mana rekam medis almarhum selama ini yang menunjukkan beliau menderita hipertensi? Rekam medis itu biasanya tersimpan di dokter atau Rumah Sakit/Puskesmas langganan. Data itu justru sang ahli forensik itu tidak pegang, terus dari mana dia tahu bahwa almarhum Ansel punya riwayat darah tinggi? Masa sih seorang dokter forensik Polri kok asal bicara tanpa data dan fakta?

Selain harus punya rekam medis, seorang ahli forensik pun harus tahu pasti dan punya bukti data bahwa saat itu tekanan darah Ansel Wora sedang tinggi. Mana data itu? Tidak ada, kan? Masa seorang ahli forensik kok asal bunyi begitu!

Setelah berhasil mengarang soal tekanan darah dan serangan jantung, dokter itu pun mengembangkan karangannya bahwa Ansel Wora terjatuh dan kepalanya membentur mobil truck, lalu meninggal. Masa dokter forensik kok seperti pengarang fiksi! Hahaha…!

Bila polisi menolak pembunuhan karena tidak cukup bukti, maka apa hebatnya kesimpulan polisi bahwa Ansel Wora meninggal karena hipertensi dan serangan jantung yang juga tanpa bukti?

Jadi, dalam konteks otopsi dan forensik, terjadi inkonsistensi dan halusinasi logika para dokter yang menangani kasus Ansel Wora itu. Dua dokter itu tidak kompeten.

Kedua, Logika Sosiologi. Dalam menganalisa kematian seseorang, ada dua lini yang harus dikaji, yaitu Biomedis dan Sosiologis. Biomedisnya sudah, tapi yang sosiologinya belum. Yang sosiologi itu terdiri atas pemeriksaaan para saksi dan pengumpulan barang bukti. Nah, hingga gelar pers usai, Polda NTT tidak pernah buka dan umumkan hasil pemeriksaan para saksi, barang bukti, dan analisanya.

Polisi sudah menginformasikan bahwa pihaknya sudah memanggil sejumlah orang (30an orang) dan barang bukti. Itu baru kata polisi, tapi polisi tidak membuka data dan analisa hasilnya.

Mana bukti Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya? Barang apa yang dikumpulkan, milik siapa, ditemukan di mana, ada apa dengan barang itu?

Sudah panggil siapa saja, di mana, mengapa dia yang diperiksa, kapan, oleh siapa yang periksa, apa pertanyaanya, dan apa jawabnya? Lalu, mana bukti hasil analisanya?

Jadi, penyelidikan dan penyidikan ke arah sosiologinya tidak ada. Yang dipentingkan bukan omongan polisinya, tapi secara tertulisnya.

Mengapa aspek sosiologi jadi penting? Bandingkan dengan kajian biomedis itu! Andaikan lembaran catatan tertulis forensik/otopsi tidak diedar luas ke publik, maka publik tidak pernah tahu bahwa polisi keliru. Dengan beredarnya hasil otopsi itulah maka bisa menjadi pegangan publik untuk menganalisanya dan membangun kesimpulannya. Siapa tahu, kalau polisi sudah membuka hasil pemeriksaan sosiologinya maka para saksi dan barang-barang bukti, publik pun semakin mudah melihat salah-benarnya cara kerja polisi.

Lalu apa sikap keluarga dan publik?
*

Jangan Menyerah…!

KARENA ada kelemahan di tingkat penyidikan, maka keluarga & masyarakat pencari keadilan tidak boleh menyerah! Harus tetap gigih berjuang.

Pertama, Mengajukan permohonan transparansi hasil penyidikan Ansel Wora ke Polda NTT dengan tembusan Kapolri, Presiden, Komisi 3 DPR RI, dan pers.

Kedua, Analisa hasil penyidikan sosiologis dan biomedis Ansel Wora untuk membuat kesimpulan. Bila di kajian sosiologisnya ada indikasi pembunuhan, maka luka di kepala Ansel Wora pun menjadi alat bukti pembunuhan juga. Sebaliknya, bila tidak ada indikasi pembunuhan, maka luka di kepala almarhum pun belum bisa disimpulkan secara telak sebagai pembunuhan.

Ketiga, Buatlah Sikap. Bila masih sulit menyimpulkan hasilnya ataupun ada indikasi pembunuhan, maka segera persiapkan gerakan untuk melanjutkannya ke penyidikan, termasuk menyidik ulang. Bila hasil kesimpulannya bukan pembunuhan, maka segera mengakhiri kasus ini dan kembali normal.

Jadi, isu strategis saat ini adalah menuntut Polda NTT untuk transparansi soal hasil penyidikan/ pemeriksaan para saksi dan barang bukti. Supaya keluarga dan publik segera pelajari fakta proses itu.

Semoga…! (*)

Penulis : Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yogyakarta.