Pernyataan Hasto Kristiyanto Bahwa Harun Masiku Jadi Korban, Membunuh PDIP

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Pernyataan Hasto Kristiyanto pasca diperiksa sebagai Saksi dalam perkara korupsi suap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dkk. bahwa Harun Masiku adalah korban adalah bernyataan yang benar dan jujur. Mengapa, karena Harun Masiku telah menjadi korban janji PDIP Cq. Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto untuk menjadikan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI melalui upaya PAW Riezky Aprilia, Anggota DPR RI Fraksi PDIP, sebagai peraih kursi terbanyak ke dua sesudah alm. Nazarudin Kiemas meninggal dunia, namun semuanya gagal.

Harun Masiku dipastikan telah menjadi korban salah urus Partai oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, pertama, karena gagal mem-PAW Riezky Aprilia untuk memuluskan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI; Kedua, biaya yang dikeluarkan Harun Masiku diduga untuk Wahyu Setiawan mem-PAW Riezky Aprilia terungkap lewat OTT KPK, sia-sia belaka; Ketiga, Harun Masiku dijadikan tersangka karena OTT KPK; Keempat, Harun Masiku menjadi korban kebohongan Yasona Laoly bahwa Harun Masiku melarikan diri ke Singapura; dan Kelima, Harun Masiku dimasukan dalam DPO dan dicekal KPK.

Dengan demikian pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa Harun Masuki menjadi korban, adalah 100% benar adanya, bukan karena tindakan KPK yang menetapkannya menjadi tersangka melainkan karena Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto salah urus Partai, salah menatakelola kader-kader Partai dan gagal melindungi kader-kader Partai yang mendapat dukungan suara pemilih terbanyak, tetapi sewaktu-waktu terancam dibuang karena pragmatisme dengan berlindung pada dalil Kedaulatan Partai.

Padahal yang punya Kedaulatan di Partai Politik itu adalah Anggota Partai Politik, Partai hanya melaksanakan atau eksekusi saja. Kekuasaan Partai Politik dibatasi oleh UU Partai Politik, UU Pemilu, AD, ART dan Peraturan Partai, sehingga dengan demikian Partai Politik yang benar itu adalah Partai yang kedaulatannya tetap berada pada anggota Partai bukan pada Ketua Umumnya.

Jika Megawati dan Hasto berlindung di balik Kedaulatan Partai, maka itu adalah ciri-ciri Partai yang feodalistik dan oligarkis, dimana Kader-kader Partai hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan dari yang merasa diri sebagai pemilik Partai.

Alasan Hasto Kristiyanto mempertahankan mati-matian Harun Masiku untuk menjadi Anggota DPR RI dengan berbagai dalil dan upaya bahwa Harun Masiku adalah kader potensial, pintar di bidang Hukum Ekonomi dan lulusan Inggris atas bea siswa Ratu Elisabeth sehingga harus jadi Anggota DPR RI, alasan inipun tidak masuk diakal sehat publik, karena Harun Masiku adalah kader Partai Demokrat yabg baru migrasi jadi Anggota PDIP tahun 2019, karena mau nyaleg agar menjadi Anggota DPR RI.

Hasto Kristiyanto beralasan membela Harun Masiku karena Harun Maaiku kader potensial lulusan bea siswa Ratu Elisabeth, justru jadi “kontroversi” karena ada fenomena bahkan realitas di DPP. PDIP dimana hampir tidak ada tempat yang layak dan permanen bagi generasi muda, kader-kader intelektual muda yang cerdas apalagi kritis di DPP. PDIP.

Banyak kader muda PDIP yang sudah berkeringat untuk Partai bahkab jauh lebih hebat dari Harun Masiku, satu demi satu dari mereka berguguran karena dipecat dan hilang dari peredaran karena tidak ada tempat baginya di PDIP karena kekritisannya.

Pernyataan KPK yang menepis pernyataan Hasto Kristiyanto, bahwa Harun Masiku sebagai korban, dibantah oleh KPK, karena menurut KPK yang jadi korban di sini adalah negara, bukan Harun Masiku. Apalagi Hqrun Masiku ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Karena itu demi negara maka DPP. PDIP masih punya tanggung jawab moril untuk menyerahkan Harun Masiku ke KPK bukan malah menciptakan alibi seakan-akan mau menjauhkan Harun Masiku dari kejaran KPK melalui pernyataan bohong Yasona Laoly.

Penulis : Petrus Selestinus, SH – Koordinator TPDI & Advokat PERADI