Kejati NTT Jangan Terjebak Framing Frans Lebu Raya Terima Gratifikasi

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Kejaksaan Tinggi NTT selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pembangunan proyek NTT Fair, telah menuntut Terdakwa Yulia Afra dkk. karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan NTT Fair dan oleh Majelis Hakim telah divonis bersalah dengan pidana penjara 5 tahun pada persidangan tanggal 21-01- 2020 .

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa Yulia Afra di dalam BAP Penyidikan terungkap fakta aliran dana sebagai gratifikasi yang diberikan oleh Yulia Afra kepada Frans Lebu Raya ketika masih menjabat Gubernur NTT dalam jumlah sebesar Rp. 586 juta, fakta-fakta itu kemudian diungkap kembali dalam persidangan Terdakwa Yulia Afra, dkk.

Fakta berupa Keterangan Tersangka atau Terdakwa dan Saksi bahwa ada sejumlah uang sebagai gratifikasi yang diberikan oleh Yulia Afra kepada mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya terkait proyek pembangunan NTT Fair, bukanlah informasi yang baru terungkap dalam persidangan, melainkan fakta lama yang diperoleh Jaksa sejak Penyidikan di Kejaksaan Tinggi NTT berlangsung.

Tidak ada bukti Frans Lebu Raya Terima Uang

Pertanyannya mengapa ketika penyidikan atas tindak pidana korupsi terhadap Yulia Afra dkk. Kejaksaan Tinggi NTT tidak menjadikan Frans Lebu Raya dkk. sebagai Tersangka dalam satu rangkaian perkara yang displit, mengingat sejak awal penyidikan fakta gratifikasi ini disebut-sebut berupa uang yang diberikan kepada Frans Lebu Raya, tanpa bukti pendukung apapun, selain keterangan Saksi dan Tersangka. Kejaksaan mesti melihat bahwa dalam pelbagai putusan perkara pidana korupsi termasuk di NTT, Hakim menyebutkan bahwa dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta tentang gratifikasi atau tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan si A, B, C dstnya. tetapi tidak ada satupun nama-nama yang disebut menerima gratifikasi atau bersama-sama melakukan korupsi itu kemudian dituntut lebih lanjut oleh Jaksa.

Mengapa, karena selain tidak didukung alat bukti lain, kecuali hanya petunjuk sumir, juga petunjuk sumir itulah digunakan Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinan Hakim bahwa Terdakwa Yulia Afra dkk. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan okeh karena itu Terdakwa Yulia Afra dihukum. Jadi bukan untuk menjadikan Saksi Frans Lebu Raya kemudian jadi Terdakwa.

Tidak ada penilaian tentang sumpah palsu

Majelis Hakim lebih yakin pada keterangan Terdakwa Yulia Afra dan Saksi lainnya, tetapi Majelis Hakim juga menerima dan percaya kepada penyangkalan Frans Lebu Raya bahwa tidak pernah terima uang dari Tedakwa Yulia Afra, sebagaimana terbukti dari tidak adanya persangkaan dari Majelis Hakim bahwa Saksi Frans Lebu Raya telah memberi keterangan palsu di dalam persidangan sesuai ketentuan pasal. 242 KUHP.

Begitu pula Majelis Hakim tidak pernah memberi peringatan kepada Saksi Frans Lebu Raya untuk bersaksi jujur seraya memberitahu Frans Lebu Raya bahwa ada ancaman pidana jika Saksi memberikan keterangan palsu (pasal 174 KUHAP, jo. pasal 22 jo. pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tipikor), guna mendapatkan kebenaran materiil.

Kesimpulan kontradiktif, inkonsisten dan ambigu

Kenyataannya, Majelis Hakim Terdakwa Yulia Afra, tidak memberi penilaian apakah Frans Lebu Raya telah memberi keterangan palsu, juga tidak memberi peringatan akan adanya ancaman pidana jika Saksi memberi keterangan palsu.

Dengan demikian, maka kesimpulan Majelis Hakim bahwa Frans Lebu Raya menerima Gratifikasi menjadi bukti “petunjuk”, merupakan kesimpulan yang kontradiktif, inkonsisten dan ambigu. Kejaksaan Tinggi NTT tidak perlu merespons kesimpulan kontrapoduktif dan ambigu dari Majelis Hakim dan mengekspose ke publik seakan-akan petunjuk sumir itu menjadi senjata pamungkas untuk menjadikan Frans Lebu Raya sebagai Tersangka.

Ini adalah bagian dari teror melalui Framing Media bahwa Frans Lebu Raya akan dijadikan tersangka berdasarkan petunjuk dalam putusan Hakim a/n.Terdakwa Yulia Afra. Padahal pasal 5 dan pasal 7 KUHAP, dengan tegas menyatakan bahwa Penyelidik atau Penyidik karena kewajibannya, berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, artinya “tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan, tindakan itu haus patut dan masuk akal atas pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia”.

Penulis : Petrus Selestinus, SH – Koordinator TPDI & Advokat PERADI