Dorothea : Managemen Anti Korupsi Bukan Untuk Bui Tapi Untuk Hak Rakyat

LN Focus Indonesia News – Bakal Calon Bupati Ngada, Dorothea Dhone yang tengah bekerja keras untuk tampil dalam perhelatan Pemilukada Kabupaten Ngada, dari jalur perseorangan mengutarakan pikirannya tentang managemen anti korupsi yang menurutnya sudah waktunya diadopsi oleh daerah-daerah guna menekan berbagai potensi minor dalam melaksanakan kerja-kerja pembangunan masyarakat.

Penegasan Bacabup Dorothea dikutip wartawan media ini (27/01/2020) di Kota Bajawa Kabupaten Ngada dalam sesi wawancara pandangan Paket DOA untuk Kabupaten Ngada masa depan.

“Sekarang sudah tahun 2020, mari tinggalkan cara pikir sempit yang mengatakan managemen anti korupsi adalah politik untuk bui atau untuk penjarakan orang. Managemen anti korupsi sesungguhnya adalah sebuah sistem dan kerangka baku yang sangat berguna bagi negara dan daerah-daerah dalam kerja-kerja sehat pembangunan masyarakat. Managemen anti korupsi mendorong dan mengedepankan hal-hal positif dalam memperkuat azas manfaat berpembangunan. Paket DOA tertarik membicarakan ini sebagai pandangan masa depan Ngada demi memperkuat mimpi rakyat Ngada secara lebih optimal menikmati azas manfaat keuangan negara bagi daerah dan masyarakat”, ungkap Dorothea.

Menurut dia, masih banyak masyarakat dibodohi doktrin-doktrin kepentingan sempit terkait anti korupsi yang sebenarnya sangat berguna bagi kemajuan daerah.

Setiap kader maupun figur yang berbicara tentang pentingnya managemen anti korupsi di daerah, lanjut dia, langsung dihembusi isyu bahwa jika terpilih dalam pemilu, maka akan mempenjarakan orang.

“Itu konyol dan penuh dengan pembodohan. Justeru sebaliknya daerah dan masyarakat membutuhkan prinsip dan tindakan luar biasa untuk merasakan manfaat kemerdekaan dan pembangunan masyarkat. Managemen anti korupsi adalah tindakan sehat untuk memastikan bahwa pemerintah dan ataupun pemimpin daerah tidak hadir untuk mengeruk kekayaan rakyat, tetapi untuk melayani dan melaksanakan tugas kerja secara lebih berintegritas, bebas dari perilaku pencurian hak-hak masyarakat ataupun perampokan uang rakyat”, kata Dorothea.

Dorothea optimis, jika rakyat Kabupaten Ngada memberikan kesempatan kepada Paket DOA, managemen anti korupsi akan diadopsi dalam pelaksanaan tugas guna memastikan kepada masyarakat Ngada bahwa hak masyarakat adalah hak masyarakat, hak pemerintah adalah hak pemerintah, hak institusi hukum adalah hak institusi hukum, hak kontraktor adalah hak kontraktor, hak LSM adalah hak LSM dan seterusnya, keseimbangan yang harus segera dikondisikan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. (Tim/Red)