31 Oktober 2019 – 27 Januari 2020 Mistery Kematian ASN Ende Ansel Wora

Analisa Kasus Ansel Wora (2/Habis)

Cara Mengawal Proses Hukum

Oleh Anthony Tonggo*

PADA Bagian-1 kemarin saya sudah simpulkan, bahwa kasus kematian Ansel Wora itu adalah kasus politik lokal Ende. Dia berhubungan erat dengan dinamika politik Ende kontemporer. Berhubungan dengan faksionalisasi elitnya.

Tiga bulan sudah lamanya, 31 Oktober 2019 – penghujung Januari 2020 kasus Ansel Wora belum juga berkembang maju. Cuma ‘jalan di tempat’ di sekitar pertanyaan “Apa Penyebab Kematian Ansel?” pun belum terjawab. Pihak kepolisian cuma selalu bilang “masih diproses” dan “bersabar”.

Sampai kapankah proses dan kesabaran itu? Itu yang tidak bisa terjawab juga.

Sejarah dunia maupun Indonesia membuktikan bahwa kasus-kasus yang berhubugan dengan politik (baik kekuasaan maupun ekonomi politik) sering berjalan tidak sesuai harapan konstitusi. Ada yang lambat, lalu hilang. Ada yang jalan, tapi menyimpang, yaitu peradilan sesat: Mengadili orang yang bukan pelaku atau tidak menyentuh ke pelaku utama sebagai otaknya.

Bagaimana dengan kasus Ansel Wora?
*

Jalan di Tempat

SUDAH hampir tiga bulan ini, kasus Ansel Wora belum juga beranjak dari pertanyaan: “Kenapa Ansel Meninggal?” Sekali lagi, pertanyaan ini melayang di langit Ende hingga tiga bulan. Tiga bulan…! Waooo…!

Berapa lama lagi kita baru tiba pada “Siapa pembunuhnya?”, “Bagaimana proses pembunuhan itu?”, “Apa hukumannya?”, dll.

Baru pertanyaan pertama saja sudah bikin bosan publik. Ada publik yang sudah mulai menurun rasa simpati dan empati pada kasus ini.

Setelah publik bosan, giliran berikutnya adalah publik menyerah/pasrah. Lalu terakhir, publik melupakan. Akhirnya Ansel meninggal dihibur oleh pendapat klise: “Sudah takdirnya!”

Kepasrahan publik akan sebuah kasus kejahatan merupakan indikator kekalahan publik melawan kejahatan. Bila publik yang kalah, maka sudah saatnya publik dikuasai penjahat. Hidup Anda berada dalam genggaman penjahat.

Kejahatan politik akan membuat pembangunan berjalan sangat buruk. Ende akan rawan korupsi, rawan ketidakadilan, rawan kesewenang-wenangan, bahkan putra-putra terbaik Ende sulit mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat Ende. Ende akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan putra-putri terbaiknya menjadi pengelola Ende.

Orang Ende yang normal harus punya spirit untuk melihat Ende ke depan selalu lebih baik dari hari kemarin dan hari ini. Oleh karena itu, jangan biarkan kejahatan menguasai Ende. Jangan biarkan hidup kita disia-siakan penjahat. Jangan biarkan putra-putri terbaik Ende sia-sia, tidak dinikmati orang Ende sendiri.

Untuk itu, anak Ende, harin ini, harus bangkit untuk mengawal kasus Ansel Wora untuk segera diproses dengan cepat dan transparan. Harus benar dan adil. Jangan lagi jadi penonton! Berbuatlah sesuai kemampuanmu. Ingat, kejahatan muncul karena diamnya orang-orang baik…!

Kasus ini berpeluang untuk ‘jalan di tempat’ dilihat dari indikator ketertutupan jadwal kerja polisi. Polisi tidak pernah mengumumkan ke publik tentang desain jadwal mereka dalam menangani kasus Ansel Wora. Kapan pemanggilan dan pemeriksaan saksi? Kapan pengumpulan barang bukti? Kapan mau sidang untuk membuat kesimpulan dan mengumumkannya? Semua itu hilang dari publik.

Selama jadwal itu tidak ada yang terbuka, berarti semuanya hanya “akan”…”bersabar”…”akan…”…”bersabar”…dan seterusnya…dan seterusnya.

Padahal dalam kasus Ahok, misalnya, Mabes Polri saja pernah memberi batas waktu: “Dua Minggu Sudah Diumumkan”. Ternyata benar, polisi umumkan kasus Ahok setelah dua minggu. Ahok jadi tersangka.

Kenapa dalam kasus Ansel Wora polisi tidak pernah tetapkan jadwal kerja yang dibuka ke publik? Ada apa?

Jika di kasus Ahok polisi berani tetapkan dan buka jadwal kerja, bahkan proses penyidikan pun disiarkan, sedangkan di kasus Ansel Wora polisi tertutup dan tidak buka jadwalnya, maka ada apa? Itu artinya polisi tidak punya standar operasional yang tetap. Standarnya sesuka hati. Ini tragis.

Kesimpulannya, cara kerja polisi akan menyesuaikan dengan keadaannya. Ketika FPI, PA 212, dan kaum intoleran menekan polisi, maka polisi cepat-cepat bekerja serius dan transparan. Dua minggu tepat sudah selesai dan Ahok diajukan ke pengadilan. Ketika polisi tidak mendapat tekanan, maka kasus Ansel Wora ‘jalan di tempat’ hingga tiga bulan dan tidak ada kepastian sampai kapan ini semua berakhir.

Bagaimana agar kasus Ansel Wora bisa bergerak cepat dan serius?
*

Gerakan Politik Hukum

KASUS Ahok dan Ansel Wora ada kesamaannya, yaitu politik. Buktinya, ucapan yang sama diucapkan Rizieq Sihab beberapa tahun sebelumnya (lihat Youtub) tidak dianggap pelecehan agama, tapi ketika itu diucapkan Ahok baru dianggap pelecehan. Itu lantaran Ahok kristen tionghoa sedang jadi gubernur dan juga calon gubernur DKI; kaum intoleran menolak Ahok. Kasus Ansel Wora pun politik.

Bedanya, kasus Ahok, polisi bisa janji dua minggu selesai, sedang kasus Ansel Wora sudah tiga bulan tidak selesai dan polisi juga tidak beri batas waktunya.

Bedanya terletak di aksi politiknya. Di kasus Ahok diciptakan imej menjadi persoalan seluruh umat Islam, sedangkan di kasus Ansel Wora masih diimejkan sebagai kasus keluarga Wora. Ketika jadi melibatkan umat Islam, maka itu artinya sama dengan persoalan 200an juta warga masyarakat. Stakeholder-nya jadi besar sekali. Sementara pada kasus Ansel Wora melibatkan keluarga Wora, sehingga terkesan sebagai masalahnya beberapa warga saja.

Jadinya pada kasus Ahok lebih diperhatikan, sedangkan pada kasus Ansel Wora diabaikan. Unjuk rasa pada kasus Ahok melibatkan jutaan orang secara fisikal dan ratusan juta orang secara moril, sedangkan pada unjuk rasa kasus Ansel Wora hanya melibatkan puluhan orang dan tidak mengimejkan keterlibatan seluruh fisik dan moril mayoritas masyarakat Ende.

Tekanan publik pada kasus Ahok merangsek ke jantung negara, istana negara, Mabes Polri,dan DPR/MPR, sedangkan pada kasus Ansel Wora cuma mendatangi DPRD Ende dan Polres Ende. Itu pun baru satu kali.

Jadi, pada kasus Ahok memiliki bobot politik yang sangat besar, sedangkan pada kasus Ansel memiliki bobot politik yang sangat kecil.

Akhirnya pada kasus Ahok polisi bisa menegaskan “dua minggu selesai”, sedangkan pada kasus Ansel Wora cuma dijawab “polisi akan terus bekerja” dan “mohon bersabar”.

Oleh karena itu, kalau mau menginginkan kasus Ansel Wora diproes cepat, transparan, ada jadwal kerja yang pasti, maka harus menaikkan bobot politiknya dulu.
*

Meninggikan Bobot Politik Kasus Ansel

SATU-SATUNYA cara adalah meninggikan bobot politik kasus Ansel Wora. Caranya:

1. Orang Ende harus tinggalkan perasaan dan moril bahwa kasus itu adalah kasus keluarga Ansel Wora. Harus ubah. Ini adalah kasus kemanusiaan secara umum. Ini adalah kasusnya semua orang Ende. Jika tidak dituntaskan, maka penjahat akan merajalela di Ende dan setiap orang Ende ada dalam ancaman nyawa. Penjahat mengintai Anda. Jadi, harus diperjuangkan secara bersama untuk membongkar kasus Ansel Wora ini, baik orang Ende yang ada di Ende maupun yang ada di mana-mana.

2. Tekanannya harus mulai dari Ende sampai ke tingkat nasional, yaitu ke arah Mabes Polri, DPR & DPD, istana presiden, dll. secara masif. Apa yang dilakukan orang NTT di Jakarta (GARDA NTT) yang mendatangi Mabes Polri itu sudah tepat. Kalau bisa lebih diperluas lagi ke DPR, DPD, dan istana presiden.

Mumpung hampir setahun kabinet Jilid 2-nya Jokowi. Biasanya Jokowi akan lakukan pergantian kabinet pada setahun pertama. Kapolri akan ketar-ketir takut diganti. Jika istana ditekan, maka mata Jokowi akan ‘melirik’ ke Kapolri. Kapolri pun akan segera tekan ke Polda NTT dan Polres Ende, ketimbang dirinya diganti pada tahun pertama ini.

Berikan dua pilihan bagi Kapolri dan Jokowi: “1. Segera proseskan kasus Ansel Wora dalam seminggu, atau 2. Copot Kapolres Ende dan Tutup Polres Ende!”

3. Bikinlah sebuah komite adhoc yang khusus mengkoordinasikan perjuangan keadilan untuk Ansel Wora, misalnya Komite Perjuangan Keadilan Untuk Ansel Wora (KPKUAW). Semua elemen dan perjuangannya melalui satu koordinasi bersama. Bikin strategi bersama dan bergerak bersama. Bikin juga kotak sumbangan sosial untuk Ansel, sehingga publik ikut membiayai perjuangan ini.

4. Kuasai dan libatkan pers nasional secara masif pada setiap gerakan maupun secara reguler bikin siaran pers. Orang Flores cukup dominan memegang pers nasional, sehingga mereka dilibatkan untuk publikasi, seperti yang sering dilakukan TVOne selama ini. Para ilmuwan sosial asal NTT pun harus dilibatkan untuk membantu memberi pendapat dan analisa untuk membentuk opini publik.

Jadi, gerakannya tidak lagi sporadis dan insidental, tapi semi permanen, taktis, strategis, dan masif.

Semoga…! (*)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, Asal Ende, tinggal di Yogyakata.