Home Artikel Negara Butuh Jaksa Agung Yang Independen, Negarawan dan Kompeten

Negara Butuh Jaksa Agung Yang Independen, Negarawan dan Kompeten

193
0

Oleh  : Petrus Selestinus, SH

Jaksa Agung pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi-K.H Ma’ruf Amin diharapkan berasal dari Jaksa Agung pilihan terbaik dari Jaksa-Jaksa yang berasal dari lingkungan Kejaksaan Agung.

Tidak itu saja, Ia harus steril dari politik prkatis terlebih-lebih berafiliasi pada Parpol tertentu. Karena itu seorang Jaksa Agung bukan hanya dituntut memiliki kemampuan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional di bidang penuntutan perkara pidana, akan tetapi juga Ia harus seorang “negarawan” yang mampu menjaga independensi Kejaksaan serta benar-benar paham akan cita-cita publik di bidang penegakan hukum dan keadilan.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, maka seorang Jaksa Agung haruslah berasal dari seorang Jaksa karir, terlepas dari pengaruh politik praktis dan tidak boleh berafiliasi atau bersimpati atau menjadi bagian dari Partai Politk manapun.

Ia harus berwatak negarawan dan berwawasan kebangsan, Pancasilais dan berkomitmen menjaga NKRI, karena Ia akan menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penegakan Hukum, demi menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ik dan UUD 45.

Problem utama kita selama ini adalah betapa sulitnya mendapatkan seorang Jaksa Agung terbaik dari internal ń∂ejaksaan. Sulitnya mendapatkan sosok Jaksa terbaik yang memenuhi kriteria independen, negarawan dan kompeten yang sesuai dengan harapan publik, karena model kaderisasi di internal Kejaksaan Agung tidak berjalan dengan baik.

Karena itu tidaklah mudah bagi Presiden Jokowi menemukan Jaksa yang hebat untuk dijadikan Jaksa Agung pada periode kedua masa jabatannya. Meskipun semua jaksa memiliki kualifikasi akademik dan syarat formil lainnya untuk menjadi Jaksa Agung, namun kebanyakan Jaksa-Jaksa kita kandas di syarat rekam jejak dan integritas moral serta kejujuran yang tinggi, ketika syarat rekam jejak dan integritas moral serta kejujuran yan tinggi menjadi pertimbangan utama.

Saat ini Peesiden Jokowi diperhadapkan pada pilihan sulit, apakah memilih calon Jaksa Agung dari internal Kejaksaan atau dari luar dan dari Partai Politik. Perdebatan publik soal sosok Jaksa Agung dalam periode kepemimpinan Jokowi 5 (lima) tahun ke depan, ada dua opsi.

Ada opsi untuk memilih Jaksa Agung dari luar (non karir) tetapi juga menguat opsi Jaksa Agung diambil dari internal Kejaksaan (Jaksa Karir). Pertanyaannya apakah boleh Jaksa Agung diambil dari luar (non karir), pengalaman membuktikan bahwa Jaksa Agung bisa diambil dari luar (non karir), bahkan disertai syarat tidak boleh dari kader Partai Politik, sekalipun Ia mantan Jaksa seperti halnya dengan H.M Prasetyo yang menjadi Jaksa Agung dari kader Partai Nasdem.

Mencari Jaksa Agung dari Jaksa karir yang saat ini masih menjabat atau pensiunan Jaksa, tidaklah mudah alias gampang-gampang susah, karena ada beberapa Jaksa yang rekam jejaknya bagus dan memiliki keberanian termasuk berani berbeda pendapat dengan Jaksa Agungnya sendiri, tetapi justru Jaksa-Jaksa yang berani seperti itu sering dimatikan karirnya oleh Jaksa Agungnya sendiri, bahkan rata-rata mereka dijadikan sebagai staf ahli tanpa diberi tugas atau mengemban tugas sebagai Jaksa fungsional hingga ybs pensiun. Ini memang budaya managemen Institusi Negara yang dengan kekuasaan besar tetapi gagal membina Jaksa-Jaksa yang begitu banyak menjadi Jaksa-Jaksa yang hebat.

Oleh karena itu Presiden Jokowi harus hati-hati dalam menjaring sosok Jaksa Agung dari internal Jaksa-Jaksa yang ada, karena sejumlah Jaksa pada level pensiunan Jaksa Agung Muda bahkan yang masih aktifpun diam-diam kasak kusuk mencari dukungan politik kepada beberapa Partai Politik dengan barter-barter kekuasaan jika terpilih menjadi Jaksa Agung atas dukungan Parpol tertentu.

Jaksa Agung terpilih yang didukung oleh Parpol biasanya ketika bediri selalu tidak tegak lurus dan kurang percaya diri, karena keberadaannya di Lembaga Kejaksaan itu mengemban misi khusus di luar fungsi penegakan hukum guna memenuhi titipan Partai Politik Seorang Jaksa Agung itu harus berani dan tidak boleh merasa rendah diri di hadapan atasannya termasuk di hadapan Presiden, karena seoran Jaksa Agung itu mengemban misi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan.

UU Kejaksaan menegaskan bahwa Kejaksaan bukan alat negara seperti halnya dengan Polisi atau TNI, melainkan adalah pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu Ia menjadi partner Presiden dalam melaksanakan kekuasaan negara, tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan manapun.

Penulis : Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Mantan Anggota KPKPN 2001-2004