Home Berita Ketum Barisan Nasional Indonesia : Dana Desa Butuh Peningkatan Pengawasan Tegas

Ketum Barisan Nasional Indonesia : Dana Desa Butuh Peningkatan Pengawasan Tegas

360
0

LN Focus Indonesia News – Ketua Umum Barisan Nasional Indonesia, Ery Primasari mengungkapkan kecurangan terhadap Dana Desa yang digulirkan negara ke tingkat terbawah masih menunjukan trend meningkat, karenaitu sangat diperlukan peningkatan pengawasan tegas termasuk penegakan hukum untuk memberikan efek jera.

Hal ini diutarakan Ketua Umum Barisan Nansional Indonesia, Ery Primasari di Jalan Rinjani Utara 4 Mojosongo, Solo melalui Bidang Pers Barisan Nasional Indonesia (27/10/2019).

“Begitu banyak kasus maupun dugaan kasus yang menunjukan Dana Desa tidak sampai sepenuhnya ke tujuannya. Bahkan kita mengetahui sejumlah kasus menunjuk Dana Desa dibelokan seolah-olah adalah Dana APBD. Dengan modus demikian, Dana Desa menjadi segmen anggaran yang siap dikorup dan ataupun siap untuk dijarah atas nama jabatan, kedudukan dan pangkat. Kasihan negeri ini. Pada satu sisi memiliki begitu banyak tugas dan pekerjaan rumah pembangunan yang harus dilaksanakan, namun dalam waktu bersamaan penjarahan terhadap anggaran negara pun terus dilakukan dari waktu ke waktu”, ungkap Ketua Umum Barisan Nasional Indonesia, Ery Primasari.    

Ery Primasari menambahkan, sejak disalurkan Dana Desa, sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 misalnya, sedikitnya Rp. 187 Triliun sudah dikucurkan oleh Negara untuk memperkuat pembangunan Indonesia dari pinggiran, namun tidak sedikit pula praktek penyalahgunaan terus dilakukan dengan tanpa kesadaran akan kepercayaan yang diberikan oleh negara.

Misi Presiden untuk membangun Indonesia dengan memperkuat anggaran dan keberpihakannya ke daerah dan desa dalam kerangka pemajuan NKRI, berhadapan dengan permainan-permaianan kotor terhadap Dana Desa yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

Karenaitu, kata Ketua Umum Barisan Nasional Indonesia, terhadap Dana Desa harus ditingkatkan pola pengawasan tegas termasuk dengan penindakan yang harus ditingkatkan agar azas manfaat anggaran tidak terus menerus disalah guna oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang hanya mau merugikan keuangan negara. (Tim/Red)