Home Catatan Pojok Bung Red Save KPK RI, Ini Sembilan Jurus Pelumpuh KPK RI

Save KPK RI, Ini Sembilan Jurus Pelumpuh KPK RI

484
0

Catatan Pojok Bung Red

Pembaca yang budiman !

Nyanyian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Agus Raharjo menyatakan lembaganya (KPK RI) berada di ujung tanduk.

Yang belum mengetahui, jangan lupa baca koran, cermati media online, nonton televisi berita, dengar siaran radio.

Menurut Agus Raharjo, ada sembilan persoalan yang dapat melumpuhkan kinerja KPK saat ini.

Dalam bahasa persilatan, KPK RI bisa dibahasakan tengah digempur Sembilan Jurus Pelumpuh. Jurus Sembilan.  Sembilan Jurus.

Ketua KPK pasti tidak sekedar berkata. Ini pernyataan Ketua KPK, Agus Raharjo.

“Kami harus menyampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab, semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini,” kata Agus dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Agus Raharjo, ada Sembilan Persoalan yang dapat melumpuhkan kinerja KPK saat ini.

Entah bertepatan atau kebetulan, Agus Raharjo mengungkap “sembilan pelumpuh” tepat di  Bulan Sembilan (September) 2019.

Sembilan (September), Sembilan (Pelumpuh), Dua Ribu Sembilan Belas.

Itu bukan soal. Kita bukan pakar angka 9.

Hanya memang, semua orang pasti tahu setelah angka 9, berikutnya sepuluh merupakan angka tertinggi. Untuk seorang Pelajar, angka 9 adalah angka yang berada diatas dari rata-rata. Angka 9 bermakna menyisahkan tinggal satu ruang mencapai ksempurnaan, yakni poin 10.

Bisa jadi KPK tidak sekedar berhadapan dengan ancaman, tetapi berhadapan dengan sembilan jurus pamungkas, kurang satu nyaris sempurna.

Pertanyaannya jurus apa saja yang disebut Sembilan Pelumpuh itu?.

Tulisan terbatas kali ini hanya untuk berbagi catatan informasi, 9 Pelumpuh KPK RI yang kini bergolak.

Ketua KPK Agus Raharjo menyebut KPK berada di ujung tanduk. Berikut 9 Pelumpuh KPK:   

  1. Independensi KPK terancam
  2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi
  3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR
  4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi
  5. Penuntutan Perkara Korupsi harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung
  6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria
  7. Kewenangan Pengambilalihan Perkara di Penuntutan dipangkas
  8. Kewenangan-kewenangan strategis pada Proses Penuntutan dihilangkan
  9. Kewenangan KPK untuk mengelola Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Nah, kira-kira begitu. Jika keliru, silahkan dikoreksi. Ini catatan pojok.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna terhadap Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – selanjutnya bersifat Independen dan Bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kini dalam kemelut itu.

Kemelut Sembilan Pelumpuh itu !.

Rakyat Bangsa Indonesia berhak mengumandangkan pernyataan dan sikap Selamatkan KPK, “Jangan Kebiri KPK.  SAVE KPK RI. !!! 

Catatan Pojok Bung Red