Home Berita Release Dugaan Korupsi, PMII NTT Desak Kejati Periksa Dinkes Nagekeo

Release Dugaan Korupsi, PMII NTT Desak Kejati Periksa Dinkes Nagekeo

455
0

LN Focus Indonesia News – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra di Provinsi NTT mendesak Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) Provinsi Nusa Tenggara Timur segera lakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo yang diduga kuat melakukan praktek korupsi.

Penegasan dugaan korupsi disampaikan PMII NTT melalui press release resmi, diterima redaksi media ini tanggal 9 September 2019.

Menurut Mandataris Wilayah PKC PMII Bali Nusra di NTT, Hasnu Ibrahim dugaan korupsi berdasarkan keterangan Ceme Benediktus, S.H selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Nagekeo yang dilansir pada media Sergap.Id.Mbay.

Hasnu menegaskan Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Nagekeo Capai Rp 1,4 Miliar tentu adalah total kerugian negara yang sangat besar dan merugikan rakyat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang sama, selama tiga tahun terakhir atau sejak tahun 2017 hingga pertengahan 2019 telah terjadi praktek korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan kerugian negara mencapai Rp 1,4 miliar.

Dugaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Inspektorat Nagekeo, Ceme Benediktus, SH.

Menurut dia, total temuan pada tahun 2017 mencapai Rp 443.607.969. Yang telah di kembalikan baru sebesar Rp 7.521.435. Sedangkan sianya, yakni Rp 436.086.534 belum disetor kembali ke kas negara.

Sementara total temuan tahun 2018 mencapai Rp 902.670.367. Yang telah disetor kembali baru Rp 199.938.429. Sedangkan sisa Rp 702.731.938 belum disetor.

Sedangkan tahun 2019 total temuan sebesar Rp 107.041.551. Yang telah disetor kembali baru Rp 13.607.551. Sementara sisanya senilai Rp 93.434.000 belum dikembalikan.

“Temuan tersebut kebanyakan di lakukan oleh oknum-oknum ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan. Secara keseluruhan total temuan sebesar Rp 1.453.319.887. Yang sudah ditindaklanjuti Rp 221.067.415. Sedangkan yang belum di setor atau belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 1.232.252.472,” beber Ceme.

“Ini baru di Dinas Kesehatan, sedangkan di OPD lain, kami masih membuat rekapan agar bisa tahu berapa total temuan pada masing-masing OPD,” tambahnya.

Menurut Ceme, dalam waktu dekat pihaknya akan mengekspos semua temuan pada setiap OPD di Nagekeo.

“Minggu depan saya akan bertemu pak Bupati untuk mengundang semua pimpinan OPD bersama rekan-rekan media untuk sama-sama mendengarkan hasil temuan yang akan di ekspos,” katanya.

“Sekarang ini era tranparansi. Tidak ada yang harus dirahasiakan. Kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan negara. Karena kita bekerja semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Sementara itu, kepada SERGAP Jumat (6/9/19) siang, Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja SH, mengaku, dirinya akan segera meminta para pelaku korupsi untuk segera kembalikan kerugian negara.

“Ini harus segera di tindaklanjuti. Saya minta ASN untuk segera kembalikan uang (korupsi) itu. Saya juga akan memanggil Kepala Inspektorat untuk segera menindaklanjuti temuan ini,” katanya.

“Sekali lagi saya tegaskan, secepatnya mengembalikan kerugian negara itu,” tutup Waja.

Hasnu melanjutkan, PKC PMII Bali Nusra di Provinsi NTT akan senantiasa melakukan pengawalan setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap hajat hidup rakyat.

PMII akan senantiasa konsisten dan komitmen dalam menyuarakan setiap kasus korupsi di provinsi NTT.

PMII Juga mengecam aparat penegak hukum yang bermain mata dalan menyelesaikan skandal korupsi di provinsi NTT.

Kami sangat optimis, NTT Bangkit dan NTT Sejahtera akan bisa terealisasi manakala mental birokrasi harus dirubah, selama mental birokrasi seperti halnya premen Intelektual maka selama itu pula kondisi kesejahteraan di provinsi ini akan lelet dan mandeg.

Maka dari itu, PKC PMII Bali Nusra di provinsi NTT mendesak pihak Kejati NTT agar melakukan pemeriksaan terhadap dugaan korupsi yang telah merugikan negara/daerah di kabupaten Nagekeo.

Sumber : Puskominfo PKC PMII Bali Nusra di NTT (Tim/Red)