Home Catatan Pojok Bung Red Politik Siram Uang Sambil Bermimpi Akan Digaji Oleh Rakyat

Politik Siram Uang Sambil Bermimpi Akan Digaji Oleh Rakyat

289
0

Catatan Pojok Bung Red

Ya, Siram saja, nanti di-tutup oleh masyarakat, dengan duit rakyat.!. Dari, oleh, untuk itu!

Politik Uang adalah Belenggu Hitam dalam Pemilu di Indonesia. Sebuah judul menarik diturunkan Kompasiana untuk kolom Pemilu Demokrasi di Indonesia.

Panggung politik dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia era modern saat ini masih sangat jauh dari kata demokratis, jujur. Sebaliknya justeru kental, sarat dan penuh nafsu berhiaskan money politic atau politik siram uang.

Sebuah belenggu hitam yang seringkali luput penalaran, gagal nalar jika musimnya telah tiba. Kegelapan dan kejahatan saat pemilu maupun ketika memasuki pemilu dalam rupa politik siram uang sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu, melainkan menjadi kebiasaan hingga  membudaya di Indonesia.

Abraham Lincoln berkata cita-cita luhur sistem demokrasi menghendaki berlangsungnya kebijakan negara atas kehendak rakyat. Maka sistem pemilihan umum menjabarkan itu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan : praktek politik uang dalam pemilu sama halnya dengan merendahkan martabat rakyat.

“Politik uang harus dihindari. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat,” kata Mendagri Tjahjo, kala itu, Selasa 3 Maret 2018, Liputan 6.

KPU gandeng KPK demi menekan politik uang. “KPU dan KPK berharap pemilih dalam Pemilu menjadi pemilih yang berdaulat. Salah satu aspek pemilih berdaulat dalam pandangan KPU dan KPK adalah pemilih yang dalam menggunakan hak pilihnya tidak dipengaruhi politik uang,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Rabu (3/4/2019), Kompas.Com

Praktik politik uang sebenarnya diyakini banyak peneliti disebabkan oleh masih banyak pelaku politik itu (pelaku politik uang) itu sendiri yang tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga cara dan ataupun trik untuk mengunci suara dukungan ditempuh melalui cara pengerahan uang sebagai kekuatan pengganti, sebagai kehebatan pengganti guna merebut minat dan dukungan dari warga pemilih, dalam hal ini masyarakat.

Begitu banyak praktek yang alpa di-nalar, tidak disadari bahwa politik uang adalah wujud nyata perbuatan yang sangat mencederai demokrasi di Indonesia.

Sementara pembeda atau cara membedakan antara cost politik dengan money politic pun seringkali kabur air, beda tipis bahkan digabungkan menjadi sama, semrawut mengartikannya hingga membenarkan dan melakukan pembelaan habis-habisan, seakan-akan politik uang adalah cost politik.

Sebuah kesesatan untuk semakin meningkatkan ratio kegelapan menuju kegelapan masif terhadap kedaulatan pemilu demokrasi bangsa ini.

Orang belum sesungguhnya memahami bahwa politik uang adalah sumber masalah bagi demokrasi bangsa ini yang terus berkembang hingga pada saatnya menjadi lahan tersubur dalam siklus korupsi di negeri ini.

Jika politik uang sebagai cara, itu disebut sebagai masalah, maka seharusnya tinggal dipikirkan, kira-kira apa sebutan yang tepat guna memastikan jati diri dari pemikir dan pelaku politik uang dalam berbagai pemilu di negeri ini.

Kembali ke judul ‘Membaca Politik Siraman Uang Sambil Bermimpi Akan Digaji Rakyat.

Judul yang sangat sederhana ini sebenarnya tidak merupakan judul berisikan paparan retorika hebat ataupun redaksional tingkat tinggi yang sulit dikonsumsi.

Ini tentang kejadian-kejadian nyata dibalik hingar bingar pemilu di negeri ini, apalagi musimnya tiba.

Anda bisa berpikir seperti ini.

Masuk akal sehat kah, politik siram uang sana sini dalam setiap pemilu, uangnya disiram kesana-kemari oleh pelaku-pelaku, tetapi pada waktu bersamaan pelaku-pelaku itu juga melamar diri ke tengah-tengah masyarakat, meminta untuk diberikan ruang guna bekerja mengelolah keuangan rakyat ???.

Tidak hanya meminta dukungan untuk dipilih tetapi nantinya juga di-gaji oleh masyarakat. !

Menyiram uang untuk kembali di-gaji dengan uang – oleh masyarakat, dengan uang-uang milik masyarakat. Benar-benar atraktif !

Sesungguhnya itu sangat berlawanan dengan hal-hal sehat dalam kehidupan manusia. Tetapi, apa boleh buat, dalam panggung politik praktis, itu terjadi .

Jika saya berkelebihan uang rupiah maupun dalam bentuk dollar misalnya, pilihan paling sehat dan etis adalah menjadikan diri sebagai donatur sosial bagi masyarakat, tanpa menuntut apa-apa. Tanpa pamrih.

Yang diberikan oleh tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri mu !

Sebuah kekonyolan yang seringkali tidak disadari kebanyakan orang.

Memiliki begitu banyak uang dan harta benda lalu dipamerkan kepada masyarakat melalui pemilu namun pada waktu yang bersamaan juga meminta masyarakat memilih dan seterusnya terpilih dan pada ujungnya masyarakat menggaji sebagai yang terpilih, membayar bonus, bayar sewa rumah jabatan, listrik, air, lauk pauk, perjalanan dinas ke luar dan di dalam daerah, fee proyek, disiapkan kendaraan dinas, pasukan pengawal berbayar dan seterusnya – itulah drama dalam panggung sandiwara. !

Sungguh bertolak belakang dengan akal sehat. Namun sekali lagi, itu semua terjadi dalam panggung politik pemilu dalam negeri ini.  

Benar adanya, atas politik uang, Martin Shefter lalu membagi klaster patronase.

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Patronase biasanya dilakukan dari dua jenis sumber dana, yakni menggunakan dana pribadi untuk melakukan vote buying dan money politic. Berikutnya, menggunakan dana milik publik yang menghasilkan praktek pork barrel.

Tidak sebatas itu, berikutnya dipaketkan dengan makna penekanan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang diberi untuk melakukan suatu tindakan, selanjutnya dengan tindakan akan menarik keuntungan sebesar-besaranya atas pemberian tersebut.

Apa jalan keluar pertama bagi bangsa ini?

Tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini dalam menghadapi belenggu hitam yang menghancurkan pemilu di Indonesia, apapun bentuk pemilunya.

Edukasi politik dan harus membuat pilihan berani melawan geliat politik uang. Itu harus menjadi tekad bangsa Indonesia.

Rakyat jangan dibiarkan dibelenggu oleh politik uang dalam menghadapi tahun-tahun pemilu.  

Panitia penyelenggara pemilu adalah garda negara yang memiliki tanggung jawab lahir dan bathin untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai politk uang dan patronasenya dalam praktek-praktek masif yang dipertontonkan kepada masyarakat.

Hukum Negara harus berani merekonstruksi mekanisme penanganan politik uang secara lebih keras, guna memberikan therapy kepada para pelaku sebagai peramu dan penggiat belenggu hitam bagi pemilu-pemilu di Indonesia.   

Membaca Politik Siram Uang Sambil Bermimpi Akan Digaji oleh Rakyat.

Ya, Siram saja, nanti di-tutup oleh masyarakat, dengan duit rakyat.!. Dari, oleh, untuk itu!

Sebuah kengerian atas wajah politik praktis dalam negeri.

Cost politik dan kebablasan !

Catatan Pojok Bung Red