Home Berita PMII NTT : Usai Dilantik Wakil Rakyat Jadi Vitamin Atau Terkontaminasi Perusak

PMII NTT : Usai Dilantik Wakil Rakyat Jadi Vitamin Atau Terkontaminasi Perusak

188
0

LN Focus Indonesia News – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali Nusra di Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kritik dan rekomendasi tehadap Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT Selasa, tanggal 03 September 2019.

Dikutip redaksi media ini, Hasnu Ibrahim selaku Mandataris wilayah PKC PMII Bali Nusra di Provinsi NTT mengatakan Indonesia salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar.

Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi antar lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Ditegaskan, pemisahan kekuasaan di Indonesia meliputi lembaga Legislatif (DPR, DPD, MPR), Eksekutif (Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota), dan Lembaga Yudikatif (MA, MK, KY).


“Kendati kembang Demokrasi Indonesia sudah semakin randowm dan juga mekar, namun lembaga parlemen selalu mendapatkan rangking jelek untuk urusan kinerja. Lihat sajah potret legislatif secara nasional wakil rakyat kita terjerat kasus korupsi bagaikan bak bunga di musim semi”, ujar Hasnu.

Selasa tanggal 03 September 2019 sebanyak 65 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD) Provinsi NTT dilantik, 25 orang golongan senior (Incumbent) dan 40 orang sebagai wajah baru mengisi gedung kehormatan rakyat NTT selama 5 tahun kedepan.

“Tentu kita selaku masyarakat memiliki pertanyaan yang sama, Apakah wajah-wajah baru di DPRD Provinsi NTT akan menjadi vitamin dalam menambah gizi kekuatan parlemen, ataukah mereka akan termakan oleh virus lama yang merusak tubuh parlemen itu sendiri. Dalam catatan PMII NTT setidaknya kita patut memberikan apreasi atas keberhasilan DPRD NTT 2014-2019 yang telah menghasilkan 17 Perda inisitif, tentu ini adalah catatan sejarah gemilang bagi prestasi DPRD NTT periode kali ini jika dibandikan dengan periode sebelumnya’, tegas Mandataris wilayah PKC PMII Bali Nusra Provinsi NTT, Hasnu Ibrahim.

PMII menegaskan, berdasarkan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Jumlah Anggota DPR di jelaskan : Jumlah ADPRRI sebanyak 560 orang, ADPRD Provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang, dan ADPRD Kab/Kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Berikut rangkuman uraian PMII NTT.

Lembaga Legislatif memiliki 3 fungsi yakni ; Fungsi Legislasi (pembuat Undang-undang), Fungsi Anggaran (Penetapan Anggaran Belanja Negara/Daerah), dan Fungsi Pengawasan (Pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan UU).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak diantaranya ; Hak interpelasi (Meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis), Hak Angket (Penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan), dan Hak Menyatakan Pendapat (Menyampaikan Pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa dan Memberikan rekomendasi atas penyelesaian sebagai kelanjutan Hak Interpelasi dan Hak Angket).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT periode 2014-2019 disatu sisi kita memberikan apresiasi, namun dilain aspek perlu kita kritisi secara konstruk. Mengapa saya sampaikan demikian ? DPR dikatan berhasil apabila mampu menjalankan Tugas, Fungsi dan Hak.


Untuk apa membuat peraturan daerah begitu banyak jika tidak mampu untuk direalisasikan demi kepentingan rakyat.

Sederhananya bahwa DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 hampir 80 % kelihatan mati rasa dalam menjalankan fungsi Pengawasan dan kelihtan takut dalam menjalankan Hak.

Sebut saja beberapa skandal besar di provinsi NTT yang sangat jelas telah merugikan Rakyat NTT seperti Dugaan Korupsi Proyek NTT Fair, Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Monumen Pancasila, Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) yang hingga hari ini nyaris liput dan tutup buku.

Padahal amanat Undang-undang adalah DPR sebagai wakil rakyat tugasnya bukan cuman sebagai penyambung lidah rakyat tapi semestinya DPR harus pro Rakyat, demi mendorong kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) kearah yang lebih baik.

Hari ini Dewan kita akan bersumpah dan berjanji atas nama negara, harapannya adalah mereka hadir sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil partai, wakil keluarga, wakil team pemenang, melainkan sumpah pada hari ini yakni akan menjadi wakil rakyat NTT satu periode menjabat.

PMII hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab sosial demi kemaslahatan provinsi NTT.

Sehingga PMII akan tetap setia dalam menyalurkan aspirasi demi membela kepenting rakyat yang tertindas dan dirampas hak-haknya di provinsi ini. Baik secara ekonomi, politik atau karena ketidak pedulian pemerintah kepada Rakyat kecil.

Sejumlah problem diantaranya yakni ledakan konflik-konflik agraria di NTT semakin meningkat, masalah distribusi lahan yang masih jauh dari cita-cita dan keadilan, persekongkolan antar pemerintah dan pengusaha, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, Infrastruktur, dan eksploitasi sumberdaya alam pada kebijakan industri ekstraktif pertambangan, dan kasus perdagangan orang (human traficking).

Adapun 9 Rekomendasi PMII NTT yakni :

1. Terbitkan Peraturan tentang kesejahteraan tenaga pendidik
2. Awasi BPJS sebagai fungsi jaminan kesehatan
3. Mendorong terwujudnya reforma agraria sesuai UUPA No. 5 tahun 1960
4. Hapus RPJMD serta RTRW terkait eksploitasi sumberdaya alam industri
5. Tolak revisi Undang-undang tentang ketenagakerjaan pekerja asing, dengan memperhatikan produk perundang-undangan Tenaga Kerja NTT
6. Terbitkan PERDA tentang penangan kemiskinan
7. Awasi ekspor dan inport Bawang Merah, Jagung dan Beras secara transparan
8. Mendorong terwujudnya PERDA tentang keterbukaan lapangan pekerjaan
9. Mendukung segala upaya KPK, BPK RI Perwakilan NTT, POLDA NTT, BPKP, Kejati NTT, dan Komisi Yudisial (KY) NTT, demi terciptanya NTT bebas korupsi

Sumber : Puskominfo PKC PMII Bali Nusra di NTT (Tim/Red)