Home Catatan Pojok Bung Red Persimpangan Pertama DPRD Ende Berpotensi Budayakan Boros Pakai Uang Rakyat

Persimpangan Pertama DPRD Ende Berpotensi Budayakan Boros Pakai Uang Rakyat

514
0

Catatan Pojok Bung Red

Pembaca yang budiman !

Masyarakat Kabupaten Ende, silahkan beri komentar anda. Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Ende ?. Kira-kira demikian dua baris awal cuitan Flobamora Terkini.   

Baru satu bulan menjabat sebagai wakil rakyat sudah dua kali Perjalanan Dinas ke Kupang. Bahkan ada yang Perjalanan Dinas sampai ke Jakarta. Perjalanan Dinas pertama melibatkan 30 orang Anggota DPRD untuk Orientasi di Kupang. Perjalanan Dinas kedua, yang normalnya perjalanan hanya 16 orang DPR, ditambah 3 orang Pimpinan yang menggodok TATIB, tetapi melibatkan semua, 30 orang anggota DPRD. Mengapa 30 orang yang jalan, apa substansi konsultasi Tata Tertib sehingga harus libatkan 30 Anggota DPRD?.

Demikian uraian berikutnya diturunkan Flobamora Terkini !.

Catatan Pojok Bung Red kali ini tidak menyerupai sanggahan dan Pengadilan bagi Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Ende di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Catatan kali ini mau menulis sebuah kado cinta kepada lembaga perwakilan terhormat, yang sudah membuktikan diri telah meminjam seragam milik rakyat dan juga berjanji di hadapan manusia, Undang-Undang, alam semesta, di hadapan orang mati dan seluruh arwah termasuk para leluhur, di hadapan alam semesta dan di hadapan Allah bahwa mau dan bersedia memikul amanat penderitaan rakyat mulai dari kampung-kampung terisolir sampai ke riuh gaduh kota Ende.

Pra kata, apa boleh buat.

Rakyat mengira kolaborasi perutusan puluhan wajah dengan membawa masing-masing character yang diyakini akan tampil jauh lebih mumpuni, lebih dibanggakan dan diharapkan akan menyuguhkan pameran paradigma baru, tindakan baru, parlemen ala gerakan progresif konstruktif dan seterusnya usai dilantik, namun yang disuguhkan mirip sebuah kerapuhan  atas takdir politik, meski baru di awal musim. Kita tidak berharap semakin lama semakin enak.

Apa yang bisa dikata atas fenomena Ratusan Juta Rupiah mendekati Satu Milyar yang sudah terpakai -baru bulan pertama ?

Pertama, menunjukan DPRD Ende belum berhasil mencetak sejarah bebas dari belenggu klasik. Dan juga gagal pada fase awal dalam panggilan perubahan, termasuk panggilan untuk memerdekakan rakyat dari mimpi buruk kekecewaan atas pemakaian anggaran negara yang penuh dengan dugaan pemborosan besar-besaran. Miris rasanya.  

Kedua, Ini mendesak harus segera dilakukan gerakan pengawasan extra dari masyarakat kepada para wakil rakyat. Lembaga Dewan secara tidak sadar tengah mendesak rakyat dan juga mendesak semua elemen bangsa untuk segera membuka mata guna melakukan pengawasan terhadap potensi pemborosan uang rakyat dan berbagai potensi minor lainnya di balik gedung sana.

Sekaligus mendesak untuk dapat menolong lembaga dewan dapat merdeka dari ancaman kebangkrutan kepercayaan publik terhadap lembaga terhormat. Menyusul bebas dari belenggu apapun yang mengancam kehormatan lembaga musyawarah rakyat dipertanyakan dan ataupun merosot total bahkan berujung pada panenan mosi tidak percaya.

Apa boleh buat.

Namun lebih dari itu, jika fenomena tersebut bernama pemborosan karena sebulan bekerja sudah menelan nyaris Rp. 1 Milyar terpakai, maka itu pun masih bisa ditafsir apa penyebabnya.

Penyebabnya, mungkin dipicu oleh semangat.

Semangat yang begitu menggebu-gebu untuk segera melayani masyarakat, bangsa dan negara, sehingga alpa berkalkulasi. Ketika di-koreksi ternnyata pemakaian uang rakyat dalam satu bulan sudah menembus level Rp. 700 juta – terbongkar.

Dan itu menembus pandang, menembus pandangan pemakaian normal yang oleh banyak kalangan diyakini tidak harus sebesar itu, karena masih bisa dicontrol oleh DPRD yang juga dirancang keberadaannya guna melakukan kerja-kerja control, mengontrol.!

Ya, jika cuitan data Flobamora Terkini keliru, maka bisa jadi DPRD Ende tidak butuh diawasi lagi.

Sebaliknya, jika uraian Flobamora Terkini mengacu pada akurasi data dan memadai, maka apa boleh buat, DPRD Ende memang patut dikawal walau baru sebulan berkarya di hadapan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia ini.

Persimpangan Pertama DPRD Ende Berpotensi Boros Gunakan Uang Rakyat. Itu patut ditegaskan sebagai bahasa mendukung dapur DPRD terhormat tidak menjadi dapur yang berisikan rancangan strategy pemborosan uang-uang rakyat.

Lembaga Dewan sebagai Lembaga Control harus kembali pada marwahnya dengan menunjukan daya control ke dalam sebelum mau mengontrol ke luar.

Jika tidak, siapa mau control siapa, apa yang mau di control, bagaimana mengontrol.

Sebuah pepatah kuno warga Lio Ende menyebut “Ma’e Ngere Kata Na’u Mbola’.

Bisa ditarik makna pesan lain dari pepatah seperti ini yakni : jika mau mengontrol jangan bertindak me-lupa-kan tindakan kontrol terlebih dahulu ke dalam tubuh lembaga itu sendiri, sebelum mengontrol lembaga lain yang berada di luar sana. Kata na’u mbola !.

Mari baca ulang cuitan data Flobamora Terkini dalam penyertaan tulisan dibawah ini.  

Coba kita hitung kerugian daerah, jika satu kali perjalanan 9,8 juta.
Jika 30 orang yang jalan berarti sudah 294 juta di kali dua perjalanan, maka dalam satu bulan DPRD Ende sudah menghabiskan 588 juta perjalanan dinas luar daerah di luar pendamping.

Kunjungan ke dapil untuk 30 anggota DPRD di tambah pendamping sekitar 60 juta.
Jadi baru satu bulan bekerja DPRD kabupaten Ende sudah menghabiskan anggaran daerah sekitar 700 juta rupiah.

Belum lagi tunjangan perumahan dan transportasi yang angkanya menggiurkan itu diterima oleh setiap anggota DPRD Ende bulan pertama, tanpa rujukan terbaru dari SK Bupati, berdasarkan hitungan harga terkini.

Kebijakan pimpinan DPRD yang memberangkatkan semua anggota adalah cara Wajah baru DPRD dengan pola lama, dimana masih mendominasi ketidakobyetifnya sikap pro rakyat anggota DPRD dalam menjalankan tiga fungsinya.

Bagaimanakah nasib dan wajah kabupaten Ende kedepan dengan kebijakan pimpinan DPRD?

Persimpangan Pertama DPRD Ende Berpotensi Budayakan Boros Pakai Uang Rakyat.

Catatan Pojok Bung Red