Home Berita Korupsi Dana Desa Ua Nagekeo, Ini Rilis Lengkap Polres Ngada

Korupsi Dana Desa Ua Nagekeo, Ini Rilis Lengkap Polres Ngada

846
0

LN Focus Indonesia News – Polres Ngada, Flores kepemimpinan AKBP. Andika B. Adhittama, S.I.K, M.H secara resmi mengeluarkan rilis lengkap terkait perkara korupsi Dana Desa dan Dana Alokasi Desa Au, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa  Tenggara Timur tahun anggaran 2015-2015 hingga menjerat tiga pelaku secara serentak, yakni mantan Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekretaris Desa setempat.

Dikutip redaksi media ini (10/9), berikut rilis lengkap Polres Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.

“Waka Polres Ngada Pimpin Konferensi Pers Kasus Penyalahgunaan Dana Desa”

Konferensi pers Tahap II (dua) penyerahan Barang Bukti dan Tersangka ke Kejaksaan Negeri Ngada, Kasus penyalahgunaan dana desa Ua, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, bertempat di aulau Mapolres Ngada, Selasa (10/9/2019), berdasarkan: 1. Laporan Polisi Nomor LP -A/ 06/1/2019/NTT/Res Ngada , Tanggal 15 Januari 2019. 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.dik/08/ 1/2019/Reskrim ,Tanggal 19 Januari 2019 3.

 Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP /05/1/2019/NTT/Res Ngada ,Tanggal 21 Januari 2019 PEMBERKASAN 1). Berkas Pekara di kirim ke Kejaksanaan Negeri Ngada (Tahap1 ) Nomor: B/392/IV/2019 /Res Ngada, Tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Berkas Perkara: BP /33/IV/2019/Reskrim, tanggal 23 April 2019,

2). Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Nomor B-11/P.3.18/Fd .1/05/2019, tanggal 06 Mei 2019 Pemberitahuan tentang penyidikan penyidikan untuk dilengkapi (P19);

3). Berkas Perkara dikirim kembali dengan Nomor: B/497/RES.3.3VIl /2019/Tipidkor, tanggal 19 Juli 2019

4). Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Nomor : B-50/N.3.18/Fd. 1/07/2019, tanggal 31 Juli 2019 Pemberitahuan tentang penyidikan penyidikan untuk dilengkapi (P19);

5). Berkas Perkara dikirim kembali dengan Nomor: B/599/RES .3.3VI1/2019/Tipidkor, tanggal 06 Agustus 2019 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Nomor: B-60/N.3.18/Fd .1/08/2019, tanggal 19 agustus 2019 pemberitahuan tentang penyidikan sudah lengkap (P21); BERKAS PERKARA Tindak pidana korupsi turut serta atau bersama-sama berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Kantor Desa Ua Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo yang pembayarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan non fisik dan Dana Desa (DD) bersumber dari dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan Fisik pada tahun 20015 s/d 2016 yang diduga dilakukan oleh Tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengeiolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, sebagainmana dimaksud dalah Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 s/d 2016 senilai Rp. 1.874.915.000.- di tambah dengan Silpa 2014 senilai Rp. 133.912.071- Jumlah keseluruhannya senilai Rp. 2.008.827.071.- (Dua Miliard Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah). di Kantor Desa Ua Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Pidana Korupsi Nusa Tenggara Timur, yang diduga dilakukan tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, dengan cara :

 1. Pengeluaran Fiktif senilai Rp. 164.168.876.- terdiri dari: *Terdapat pembayaran insentif dan honor yang belum dibayarkan sesuai bukri Rp. 27.621.826,- *Terdapat SPJ Fiktif senilai 136.547.050,-

2. Hutang Pada Pihak ketiga (rekanan) senilai Rp. 262.677.850,-

3.Terdapat Pemungutan Pajak yang belum di stor senilai Rp.24.808.330,-

4. Penyalahgunaan senilai Rp. 177.806.058,- Penyebab dari kerugian tersebut adalah: 1).Bendahara tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar 2).Sekretaris Desa tidak melakukan tugas verifikasi 3).Kepala Desa tidak melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Akibatnya adalah :

1).Timbul potensi penyalahgunaan keuangan. 2).Kontrol oleh pimpinan atau atasan tidak dapat berjalan secara baik dan tepat guna.

Waka Polres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, S.H, dalam konferensi Pers menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Yaitu: a. Pasal 4 1. Ayat (1) berbunyi: Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 2. Ayat (2) berbunyi: Secara tertib sebagaimana pada ayat (1) adalan banwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertangungjawabkan. 3. Ayat (3) berbunyi: Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. b. Pasal 315 ayat (2) berbunyi : Bendahara, Pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menganti kerugian tersebut.

Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda Welu) mengetahui bahwa setiap tahap penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2015 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 629.468.114- yang tidak dibayarkan oleh Bendahara Desa (Hernimus Sopi) untuk pembayaran insentif dan Belanja modal.

Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan Sekretaris Desa (Efryda Welu) selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda Welu) menandatangani Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keterangan Pertangungiawaban (LKPJ) walaupun Kepala Desa (Kristianus Mola) dan Sekretaris Desa (Efryda welu) mengetahui terdapat beberapa Insentif dan belanja modal tidak dibayarkan namun seolah-olah dibuat telah dibayarkan semua guna untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Pemerintah Desa bisa mendapatkan pencairan dana pada tahap berikutnya.

Atas perbuatan Tersangka Kepala Desa (Kristianus Mola) selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa (Efryda Welu) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa (Hernimus Sopi) sebagai Pemegang Kas Desa, Negara mengalami kerugian senilai Rp. 629.468.114.- (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Belas Rupiah).

“Bahwa Kasus ini sudah selesai di tingkat Penyidikan Polres Ngada dan melakukan kegiatan Tahap 2 yaitu mulai dari kemarin, senin tanggal 09 september 2019, kami menyerahkan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ngada, dan hari ini selasa, 10 Septembar 2019 menyerahkan para tersangka di kepada kejaksaan Negeri Ngada yang akan di laksanakan di Kejaksaan Tinggi Kupang”.

“Tersangka dan atau selanjutnya disebut Terdakwa dibawa ke Kejaksaan Tinggi Kupang via Pesawat terbang melalui Bandara Turelelo soa menggunakan pesawat Trans Nusa pukul 13.00 wita, bersama dengan petugas Kejaksaan Negeri Ngada dan Kanit Tipidkor Polres Ngada Ipda Anselmus Leza, S.H.”.

Sumber : rilis hukum Polres Ngada (Tim/Red)