Home Berita Ini Catatan Aksi Kerakyatan PMKRI Cabang Se-Indonesia

Ini Catatan Aksi Kerakyatan PMKRI Cabang Se-Indonesia

100
0

LN Focus Indonesia News – Dikutip redaksi media ini (26/09/2019), Aksi Kerakyatan PMKRI Cabang se-Indonesia termasuk Kupang, Kefa, Atambua, Malaka, Alor, Maumere, Ruteng, Tambolaka, Jogyakarta, Merauke, Mataram dengan Koordintor Lapangan Yoseph S. Momao dan Esto Ance, ┬áKordum Ketua Cabang, Ketua PMKRI Cabang Kupang Adrianus Oswin Goleng menyampaikan pesan koruptor mesti dilawan, diberangus dari tanah air Indonesia.

Berikut penegasan PMKRI sebagaimana release diterima media ini.

Jangan sedikitpun memberi ruang kepada pencuri uang rakyat. Mereka harus ditindak secara tegas. KPK yang kita harapkan guna menjawab gelisah publik atas korpusi yang akut justru diserang bertubi-tubi.

Serangan tajam menyasar jantung KPK, rezim berupayah menekan dan melemahkan dengan memberi racun berupa revisi UU KPK yang berpotensi merusak sistem pemberantasan korupsi yang independen.

Pasal revisi bukan suplemen guna memberi energi lebih bagi KPK, justru mematikan gerak langkah dengan adanya dewan pengawas, ijin penyadapan, pegawai KPK status ASN.

Untuk itu segala bentuk kezaliman harus dilawan. Saatnya rakyat turun jalan, kita kawal dan lawan secara bersama upayah-upayah pelemahan terhadap KPK.

Yang paling dirugikan dari praktek korupsi adalah rakyat sendiri.

Pertanyaan revisi UU KPK untuk siapa, rakyat atau pejabat?.

Ada kegelisahan sehingga begitu dipaksakan untuk merevisi.

Bagi PMKRI, kegelisahan nampak ada ditubuh pejabat lebih khusus DPR dan pemerintah yang mana pelaku korupsi terbesar berdasarkan rilis KPK Juli 2019 ada di DPR dan DPRD berjumlah 255 kasus, 110 kasus ditubuh pemerintah dan berpotensi bertambah.

Oleh karenanya PMKRI menolak revisi UU KPK dan mendesak presiden yang terhormat segera menerbitkan Perpu. Inilah salah satu cara untuk menyelamatkan KPK .

Sementara menurut Ketua Cabang Maumere, Mario Fernandez, Gerakan Kerkayatan PMKRI Cabang Se-Indonesia di Kupang merupakan bentuk keprihatinan terhadap ulah wakil rakyat dan pemerintah yang sama sekali tidak berpihak kepada kepenting rakyat indonesia.

Hal itu jelas terlihat dari pengesahan UU KPK yang disepakati bersama yang mana dalam rivisi itu tampak jelas untuk memperlemah kerja KPK dan justru memasung upaya KPK dalam memberantas korupsi. (Tim/Red)