Home Catatan Pojok Bung Red 12 Anggota DPRD Ende Non Panja Tatib Bersua Sanksi Hukum atau Tidak

12 Anggota DPRD Ende Non Panja Tatib Bersua Sanksi Hukum atau Tidak

391
0

Catatan Pojok Bung Red

Pertanyaan lainnya adalah iya kah potret buram ini tidak hanya soal potensi pemborosan, tetapi juga tentang potensi korupsi bermodus Perjalanan Dinas, konsultasi dll?”.

Sudah waktunya DPRD Kabupaten Ende mengumumkan secara terbuka kepada khalayak, sebagai good will (niat baik) lembaga perwakilan rakyat membantu masyarakat menyingkap kasak kusuk yang begitu mencengangkan atas potret satu bulan bekerja sudah menelan anggaran negara senilai Rp. 700 juta.

Kabar mendekati satu milyar telah terpakai dalam satu bulan bagi daerah-daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkategori pendapatan daerah yang boleh dibilang masih sangat rendah, bahkan masih bergantung banyak kepada kiriman dari Pemerintah Pusat, nah itu bisa dibilang “sungguh ter – ]

Tabrak saja, itulah seni Politik, itulah System?. (cvr DPRD Ende bertemu menu tabrak rakyat, dukung mendukung perilaku busuk).

Kaum awam termasuk Bung Red yang jujur saja tidak memahami tata negara, apalagi tentang Keuangan Perjalanan Dinas Kedewanan, merasa prihatin hingga terdesak dan terpojok harus berkata “itu mendekati satu milyar rupiah ludes terpakai, adalah pratanda pemborosan tutup mata.   

Catatan Pojok Bung Red edisi sebelumnya membagi informasi sederhana, sebab rakyat layak dan sangat berhak mengetahui apa itu Tim 18.

Selebihnya 12 orang sisahnya. Dua belas orang sisahnya adalah 12 wakil rakyat yang tidak harus turut berbondong dan berPanja Tatib dengan memakai anggaran dan atau melakukan perjalanan dinas.

Ya, kasak kusuk panas, menyusul pertanyaan demi pertanyaan, dan pernyataan demi pernyataan. Mengapa ramai-ramai ber-PANJA.

Tidak keliru rakyat mulai turut menilai itu Panja atau PANJAR.

Baca ini : https://larantuka.com/2019/09/lembaran-dua-potensi-boros-dprd-ende-bingkai-tim-18-vs-12/

 Tatib Belum Disahkan Tetapi Sudah Berbondong-Bondong  

Kalimat seperti ini layak dikutip.

Tidak sedikit netizen daerah menurunkan pesan kecewa dibalut barisan pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang seharusnya segera disingkap secara hukum maupun secara Kedewanan dalam skop aturan main, demi efek jera dan harapan masa depan perubahan secara lebih meyakinkan termasuk oleh DPRD Kabupaten Ende.

Konsultasi-konsultasi yang dilakukan sebelum Tatib (Tata Tertib DPRD) disahkan, itu bisa menjadi sebuah tanda tanya besar, termasuk tanda tanya hukum.

Penggunaan keuangan negara oleh Lembaga Rakyat tidak bisa dilakukan dengan dalil pemakluman politis, atau sekedar atas nama konsultasi. tetapi seharusnya mengacu pada segala model ketentuan aturan main dan instrumen hukum, legal standing sebagai fondasi kerja-kerja kedewanan.

Ini semua ditontoni masyarakat. Lembaga Dewan wajib turut merasa derita besar masyarakat, termasuk penderitaan atas pudarnya pamor lembaga perwakilan rakyat di hadapan kepercayaan yang sungguh besar diberikan kepada wakil-wakil masyarakat.

Derita-derita rakyat yang tersampaikan melalui pesan-pesan DPRD harus segera menjadi tauladan terdepan, bersama mitra executive dalam susunan kedudukan Pemerintah Daerah untuk menciptakan terobosan demi terobosan konstruktif kenegaraan, termasuk jangan asal boros keuangan rakyat yang ada di dompet-dompet negara dan dompet daerah Kabupaten Ende yang bisa saja dipakai kapan pun bila mau, tidak tertutup kemungkinan bila ingin atas nama menjalankan tugas-tugas kerakyatan.  

Jangan lupa, Kerakyatan berarti Yang dipimpin oleh Khikmad”.

Pertanyaan lainnya adalah iya kah potret buram ini tidak hanya soal potensi pemborosan, tetapi juga tentang potensi korupsi bermodus Perjalanan Dinas, konsultasi dll?”.

Hukum patut segera bertindak dan segera berjalan menuju Rumah Rakyat, bertemu para wakil rakyat Kabupaten Ende di Jalan Eltari Kota Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu memberikan azas kepastian hukum kepada Bangsa Indonesia ini.

Kita koma beberapa saat. Selamat beraktifitas.

12 Anggota DPRD Ende Non Panja Tatib Bersua Sanksi Hukum atau Tidak

Catatan Pojok Bung Red