Home Artikel Tentang Himbauan Larangan Pesta Sambut Baru di Nagekeo, Flores

Tentang Himbauan Larangan Pesta Sambut Baru di Nagekeo, Flores

1101
0

Oleh : Anthony Tonggo*

SEKARANG Bupati Nagekeo mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Nagekeo untuk tidak bikin pesta sambut baru. Sanksinya adalah pencabutan program pengentasan kemiskinan individu ke pembangunan fasilitas publik (umum). Juga yang ASN pun ada sanksinya yang diatur tersendiri.

Benarkah himbauan Bupati Nagekeo?

Kaya, tapi Miskin

DILIHAT dari kemiskinan yang melanda NTT, memang sedikit ironi kalau orang miskin kok bikin pesta-pora yang menghambur-hamburkan uang dan makanan serta waktu maupun energi.

Memang, ketika menggelar pesta, orang kelihatannya kaya. Bahkan sering kali tuan pesta malah melukiskan diri dan keturunannya dari orang kaya.

Tapi di saat yang sama pun tuan pesta mengundang tamu lengkap dengan barang dan jumlah yang harus dibawa. Bahkan tuan pesta menerima bantuan. Ini ironi. Kaya, tapi terima bantuan.

Di Jawa justru orang gelar pesta lebih banyak lagi. Cuma di Jawa tidak pernah memanggil orang untuk membantu uang dan barang. Bahkan akhir-akhir ini di surat undangan sudah ditulis “Tidak Menerima Bantuan Hadiah/Bingkisan dalam Bentuk Apa pun”. Artinya tamu diundang memang hanya untuk do’a dan makan. Pulang. Sudah.

Ini baru benar. Bikin pesta adalah kegiatan mereka yang punya uang. Kalau merasa diri mampu bikin pesta, ya tidak lagi melibatkan orang lain untuk membawa uang dan barang lagi.

Pemerintah daerah di NTT memang bingung melihat gejala itu. Miskin, tapi bikin pesta hura-hura. Lalu menerima bantuan orang lain. Ada lagi yang marah-marah kalau tidak hadir dan atau tidak membawa bantuan.

Ironi lainnya, setelah pesta, masih juga mendaftar diri sebagai orang miskin yang harus dibantu pemerintah. Hahaha…ini aneh…! Waktu pesta mengaku kaya, habis pesta mengaku miskin lagi. Jadi, kaya, tapi miskin. Hahaha…!

Kekesalan Pemda di NTT sudah sering diekspresikan. Dulu sejak zaman Bupati Ende Gadidjou dan Anis Pake Pani pun melarang membunuh hewan dalan jumlah tertentu bagi yang bikin pesta. Namun sampai hari ini tidak mempan. Pesta jalan terus.

Orang Katolik di Jawa tidak pernah bikin pesta apa pun ketika menerima sakramen-sakramen, kecuali perkawinan. Tahbis pastor dan uskup pun tidak bikin pesta. Cukup makan bersama di gereja saja, sudah.

Artinya, semua sakramen itu persitiwa rohani. Sedangkan pesta pora itu jasmani. Jangan dicampur-aduk antara jasmani dan rohani. Seolah belum resmi sambut baru, belum resmi krisma, belum resmi tahbis, belum resmi kaul kalau belum bikin pesta.

Bayangkan! Baptis anak, bikin pesta. Sambut baru, pesta. Krisma, pesta. Tahbis, pesta. Waoooo…., setiap sakramen, pesta. Jadinya seperti Sakramen Pesta.
*

Salut untuk Nagekeo

TERLEPAS dari sanksinya, apa yang dilakukan Bupati Nagekeo ini merupakan keprihatinan seorang kepala daerah dalam membangun daerahnya. Bahkan Bupati Nagekeo memperlihatkan dirinya paham akan paradigma pembangunan ekonomi.

Mengentas kemiskinan di tengah budaya pesta pora itu ibarat orang Ende era dulu bilang “rori-ngena, ngoni-rera”. “Ngoni-rera” artinya menyapu tapi sampahnya langsung berhamburan lagi. Kapan baru selesai menyapu? Kapan baru bersih?

Jika masyarakat kita berpola pesta-pora menghambur-hamburkan biaya, maka kapan pemda bisa sukses mengentaskan kemiskinan? Kapan daerah baru bisa keluar dari julukan daerah tertinggal?

Senang ya daerah kita terus-terusan dujuluki “daerah tertinggal”? Tidak malu, ya?

Lalu kita merasa nyaman dengan julukan “daerah tertinggal” hanya karena mau dapat dana besar dari pusat. Kalau terlalu terus-terusan dapat dana pusat, sementara daerah lain juga belum mendapat giliran bantuan pusat, lama-lama juga orang daerah lain pun sinis terhadap kita sebagai daerah yang tidak tahu malu dan daerah yang tidak berdaya. Dianggap daerah tidak produktif. Diberi bantuan kok tidak berkembang. Cuma habis buat hambur-hamburan. Orang Ende era dulu bilang seperti “kozu-mozu, zeze-meze” atau di Lio bilang “kolu-molu lele-mele”. Begitu tuang, langsung tenggelam, hilang.

Jadi, himbauan Bupati Nagekeo harus didukung semua pihak. Bila perlu bupati lain di NTT membuat kebijakan serupa. Para klerus pun jangan ikut-ikutan menikmati pesta poranya masyarakat. Gereja pun harus melarang pesta. Kaum klerus pun jangan hadir di tempat pesta. Tahbisan imam, uskup, dan kaul pun jangan mendukung umat dan keluarga untuk bikin pesta lagi.

NTT itu berbudaya agraris. Masyarakat agraris itu hanya buat pesta ketika buka kebun baru, panen, kawin, dan bangun rumah. Baptis, sambut baru, krisma, tahbis, dan kaul itu bukan milik masyarakat agraris. Itu import. Jadi, sakramen-sakramen itu tidak layak bikin pesta.

Bupati Nagekeo harus konsisten. Jalan terus. Sudah pasti akan ada penolakan, namun itu tidak permanen. Penolakan itu hal biasa bagi sebuah proses pembaharuan. Tahun 1985-1987 pun orang demo menolak kewajiban menggunakan helem bagi penumpang sepeda motor. Sekarang justru banyak orang merasa tidak nyaman bila naik motor tidak pakai helem. Dalam masalah sosial pun berlaku hukum kelembaman; orang malas untuk meninggalkan kebiasaan lama. Jika setiap bupati Nagekeo tetap konsisten pada aturan ini, maka suatu waktu orang Nagekeo akan merasa aneh bikin pesta sambut baru.

Selamat buat Nagekeo…!! (*)

* Anthony Tonggo, Alumnus FISIPOL UGM, tinggal di Yoguakarta