Home Berita Dugaan Korupsi Proyek Monumen Pancasila, PMKRI Kupang Turun Ke Jalan

Dugaan Korupsi Proyek Monumen Pancasila, PMKRI Kupang Turun Ke Jalan

785
0

LN Focus Indonesia News – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang melakukan aksi damai dengan rute Marga PMKRI Kupang menuju Kejaksaan Tinggi NTT dan DPRD Provinsi NTT (02/08/2019).

Release Pers PMKRI Kupang diterima redaksi media ini ((02/08/2019) diuraikan aksi PMKRI ini digelar dalam rangka menyikapi persoalan dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Monumen Pancasila dengan besar anggaran Rp. 28.243.481.000 yang terletak di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Menurut PMKRI Kupang, Penanganan Proyek  Pembangunan Monumen Pancasila belum menemukan titik terang.

Terhadap fakta ini, Koordinator Umum aksi Alexius Easton Ance dalam release pers mengecam lambannya proses penanganan kasus ini.

“Marak dan semakin masifnya Tindakan pidana Korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan representasi dari lemahnya sistem penegakkan Hukum. Penindakkan kasus pidana korupsi yang tidak tuntas menyisahkan banyak pertanyaan bahkan misteri. Dampaknya adalah tidak adanya efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Berikutnya Provinsi NTT kian subur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Keterangan”, kata Alexius Easton Ance.

PMKRI Kupang melalui penegasan Alexius Easton Ance juga menambahkan, dalam perjalanan aksi, sampai di Kejati, kehadiran aksi damai PMKRI tidak diterima hanya karena hal cacat prosedural. Pihak Kejati mengaku tidak mendapatkan Informasi dari pihak Polresta berkaitan dengan aksi PMKRI.

Terhadap kejadian ini, lanjut Alexius Easton Ance , PMKRI mengutuk keras sikap Kejati NTT yang tidak kooperatif menerima niat baik pengawasan PMKRI untuk melakukan audiensi sebagai bentuk dukungan moril kami terhadap lembaga Kejati.

“Kami ditolak hanya karna persoalan prosedural Administrasi, lalu kemudian mengabaikan hal yang menjadi Substansi perjuangan kami. Kami juga diizinkan masuk dalam ruangan dengan jaminan semua barang elektronik HP disita, tanpa ada alasan yang jelas. Upaya dari pihak Kejati yang menghalang-halangi dan menutup ruang untuk kami berdialog dengan kepala Kejati, kuat dugaan lembaga Kejaksaan Tinggi masuk angin”, ungkap Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Kupang.

Selainitu PMKRI Kupang menilai, jika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak segera berinisiatif melaporkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Pancasila kepada KPK RI, maka sudah selayaknya masyarakat NTT menaruh mosi tidak percaya kepada para pihak di bumi Nusa Tenggara Timur, termasuk Pemerintah Provinsi NTT.

Lebih lanjut Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng mengatakan lambannya penanganan skandal korupsi Monumen Pancasila mengundang pertanyaan publik dan teka-teki sikap anti korupsi di Nusa Tenggara Timur.

“Apakah Kejati NTT masih memiliki integritas dan hasrat untuk menyelesaikan masalah korupsi di NTT. Nusa Tenggara Timur sebagai daerah terbelakang, kemiskinan menjadi momok, pendidikan dan tingkat korupsi urutan ke 4 secara nasional adalah daftar buram NTT. Jika berbagai dugaan korupsi pun diam tak bersuara maka genaplah derita NTT”, tegas Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng.

Menurut dia, kasus korupsi Monumen Pancasila sampai saat ini belum ada kejelasan meskipun pengerjaan telah di PHK setelah 3 kali adendum oleh Dinas PUPR. Karenaitu PMKRI mendesak Kejati NTT segera bertindak profesional dan transparan sesuai aturan berlaku.

Apabila tidak mampu bertindak anti korupsi, tambahGoleng, sebaiknya mengundurkan diri secara terhormat daripada bertahan dan mengambang.

“Kami juga mempertanyakan mutasi Kepala TP4D dikala kasus ini mencuat ke publik. Sebab ia memiliki peran sentral dalam pengawasan termasuk didalamnya monitoring dan evaluasi segala proses perencanaan termasuk pelaksanaan urusan administrasi dan pengerjaan. Maka kami mendesak Kejati untuk segera membuka dan mengumumkan laporan kertas kerja kepala TP4D yang telah dimutasi, kalau perlu diperiksa sebagai saksi dalam sekandal korupsi Monumen Pancasila”, tambah Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng.

PMKRI Kupang menilai alasan mutasi untuk promosi dan penyegaran posisi adalah lagu lama yang basi dan PMKRI Kupang menolak itu.

Berikut petikan desakan PMKRI Kupang terkait aksi damai turun ke jalan. Pertama, segera berupaya mengembalikan marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan Tinggi. PMKRI Kupang menuntut Kejati NTT segera memeroses kasus dugaan korupsi Monumen Pancasila dengan transparan, lugas, akuntabel tanpa adanya intervensi dan tedensi politik dari pihak manapun.

Kedua, PMKRI Kupang menuntut Kejati NTT segera menindaklanjuti proses PHK terhadap proyek pembangunan monumen pancasila oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tertanggal 26 Juli 2019.

Ketiga, Oleh karena adanya indikasi kuat terjadi tindakan korupsi yang ditunjukan dengan dana anggaran pengerjaan proyek sudah cair 100%, akan tetapi pembangunan fisik dilapangan disinyalir hanya berkisar di angka 79,83%. Maka PMKRI Kupang menuntut Kejati NTT segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pengerjaan proyek secara profesional, transparan dan akuntabel. Apabila Kejati NTT masih tarik ulur dan tidak punya keberanian untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini maka PMKI Kupang mendesak dan mendukung langkah pemerintah segera melakukan supervisi dan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI)”, urai Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Adrianus Oswin Goleng. (Tim/Red)