Home Artikel Penahanan TSK Korupsi Dana Desa di Malaka: Sebuah Pintu Masuk?

Penahanan TSK Korupsi Dana Desa di Malaka: Sebuah Pintu Masuk?

839
0

Oleh: Kondradus Y. Klau

Tindak pidana korupsi (tipikor) sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Baca https://www.neliti.com/id/publications/225072/tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa; http://reformasikuhp.org/kejahatan-luar-biasa-tindak-pidana-khusus-dan-kuhp)

Walaupun belakangan tipikor tidak lagi dianggap kejahatan luar biasa seperti tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Hal ini menuai polemik dan kritik dari berbagai pegiat Anti Korupsi di Indonesia (Baca https://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/06/04/p9sn06409-polemik-rkuhp-korupsi-tak-lagi-sebagai-kejahatan-luar-biasa; https://tirto.id/nasib-kpk-bila-delik-korupsi-masuk-dalam-rkuhp-cLEs).

Lepas dari polemik tersebut, apapun tipikor itu, berapapun besaran atau nilainya, korupsi tetaplah merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya merampas hak ekonomi masyarakat dan tentu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Besaran korupsi janganlah menjadi perdebatan untuk membedakan istilah biasa dan luar biasa terhadap sebuah tipikor. Intinya tipikor adalah kejahatan yang harus dibasmi.

Karena korupsi pada hakikatnya perbuatan busuk/tak bermoral/merugikan kepentingan bangsa/negara/masyarakat maka selayaknya korupsi diberantas hingga habis-tuntas di Indonesia.

Akhir-akhir ini Indonesia selalu disuguhkan berbagai tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan rendahan, petinggi swasta dan negara, pejabat publik, politisi dan lainnya mulai dari pusat hingga daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa. Masyarakat sungguh muak mendengar dan melihat tipikor selalu bermunculan. Masyarakat geram dan marah sejadi-jadinya.

Tipikor terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Malaka, daerah otonomi baru (DOB) yang belum 5 tahun terbentuk.

Terakhir di Kabupaten Malaka (Malaka), Senin (13/05/2019) telah ditetapkan tersangka kasus korupsi dana desa senilai lebih dari 286 juta rupiah. Kasus ini melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Numponi (Baca https://www.deklarasinews.com/polres-belu-tetapkan-dua-tersangka-kasus-korupsi-malaka).

Selain kasus korupsi dana desa yang sudah ditetapkan tersangakanya oleh Kepolisian Resort (Polres) Belu, Malaka sebenarnya telah dihebohkan dengan berbagai dugaan kasus korupsi lain, sebagaimana diberitakan berbagai media online akhir-akhir ini.

Sebut saja dugaan korupsi terkait Pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok Kecamatan Weliman senilai Rp 2,1 miliar; Proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016; Pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000; Pengadaan bibit kacang hijau sebanyak 22,5 ton senilai Rp 600 juta di Dinas Tanaman Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka; Pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta serta beberapa kasus dana desa yang terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Malaka antara lain Desa Weulun, Webriamata, Halibasar, Fafoe, Raimataus, Alas Utara dan Nanebot (Baca http://kupang.tribunnews.com/2018/08/29/ini-kasus-kasus-dugaan-korupsi-di-malaka-yang-sedang-ditangani-polres-belu; https://www.sergap.id/kasus-kkn-di-malaka-mandek-jaksa-agung-dan-kapolri-diminta-turun-tangan)

Pertanyaan kita, akankah penetapan tersangka kasus korupsi dana desa yang melibatkan Kepala Desa dan Bendahara Desa Numponi menjadi pintu masuk untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi lainnya di Malaka? (Sehubungan dengan berbagai dugaan korupsi di Malaka, Polres Belu dinilai tidak komitmen dan konsisten dalam upaya penanganannya).

Mungkinkah penetapan ini menjadi langkah taktis Polres Belu dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat Malaka terkait komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi di Malaka?

Menurut saya, penetapan tersangka kasus korupsi dana desa saat ini merupakan pintu masuk untuk penyelesaian dugaan kasus korupsi lainnya. Untuk itu, Polres Belu yang dinilai lamban dalam menangani kasus-kasus seperti disebutkan di atas harus mampu menjawabi tuntutan banyak pihak yang menanti ‘bangkitnya’ keadilan.

Peran aktif dalam pengawasan penanganan kasus korupsi dari berbagai elemen masyarakat Malaka yang peduli akan kemaslahatan banyak orang pun perlu ditingkatkan.

Selanjutnya, kita menanti kasus korupsi apa lagi di Malaka yang akan diselesaikan Polres Belu. Kita akan menunggu langkah penyelesaian mana lagi yang dilakukan Polres Belu dalam penanganan kasus-kasus korupsi (di Malaka) yang disinyalisir merugikan keuangan negara milyaran rupiah ini.

Jika benar ini pintu masuk maka masyarakat Malaka beberapa waktu ke depan akan disuguhkan kasus-kasus korupsi yang terbilang ‘wow’. Asalkan Polres Belu tidak menunjukkan sikap ‘lamban’ dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Bila akhirnya tidak ada kemajuan dalam penanganan dugaan kasus korupsi di Malaka, masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terkait syarat dan mekanisme pengaduan ke KPK bisa dibaca dalam tulisan saya yang diberitakan Timorline.com (https://timorline.com/2019/05/09/indikasi-korupsi-ke-mana-masyarakat-harus-melapor/).

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk pembaca dan para pejuang anti korupsi, dan bagi semua saja yang menginginkan Indonesia (termasuk Malaka) bersih dari tindak pidana korupsi.

Salam Indonesia Bersih.
Bebas dari korupsi Indonesia tenteram.

Penulis : Kondradus Y. Klau
(Alumnus Sekolah Demokrasi Belu Angkatan III; Pemerhati Pendidikan, Sosial dan Demokrasi)