Home Artikel TPDI : Shana Fatina Harus Klarifikasi Sebaran Terlibat 212, GNPF-MUI

TPDI : Shana Fatina Harus Klarifikasi Sebaran Terlibat 212, GNPF-MUI

233
0

Oleh : Petrus Selestinus, SH

Sebagai pejabat publik yang memimpin Badan Otorita Pariwisata atau BOP Labuan Bajo Flores yang merupakan Badan Pelaksana Satuan Kerja Kementerian Pariwisata yang secara struktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka Shana Fatina harus mengklarifikasi foto-foto dirinya dan pesan-pesan WhatsApp yang beredar di Medsos yang menghubungkan Shana Fatina dengan aksi 212, GNPF-MUI, karena foto-foto yang beredar tersebut telah mengganggu kohesivitas Masyarakat Labuan Bajo termasuk munculnya tuntutan untuk bubarkan BOP Labuan Bajo dan tarik Shana Fatina dari BOP Labuan Bajo Flores.

Sebagai Badan Pelaksana dari Kementerian Pariwisata yang secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka seandainya “benar” Shana Fatinah adalah aktivis yang ikut serta dalam aksi 212, GNPF-MUI, apakah sebagai panitia atau simpatisan atau ada misi lain dari GNPF-MUI, maka Shana Fatina bukanlah orang yang tepat untuk memimpin BOP Labuan Bajo, Flores, karena visi dan misi GNPF-MUI jelas bertolak belakang dengan program dan visi pembangunan kepariwisataan yang menekankan pada aspek sosial budaya, lingkungan alam dan agama masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Shana Fatina harus segera mengklarifikasi foto-foto dan pesan WhatsApp-nya yang beredar di Medsos yang dikaitkan dengan aksi 212 GNPF-MUI. Tujuannya agar publik NTT dapat memperoleh informasi yang benar dan agar BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores steril dari kegiatan politik praktis yang partisan dan oposan terhadap Pemerintahan Jokowi.

Publik tahu bahwa GNPF-MUI dalam sikap sosial politiknya selama ini selalu opisisi terhadap kepemimpinan Jokowi, terlebih-lebih beberapa tokohnya ikut dalam gerakan anti Pancasila. Foto dan pesan WatsApp yang menghubungkan Shana Fatinah dengan aksi 212 GNPF-MUI, telah menimbulkan kecurigaan publik NTT, bahkan publik NTT mulai menduga-duga jangan-jangan Shana Fatina menjadi bagian dari aksi 212, GNPF-MUI atau setidak-tidaknya Shana Fatina sudah terpapar Radikalisme dan Intoleransi dan saat ini sedang membuka ruang untuk berkembangnya Radikalisme dan Intoleransi melalui BOP Labuan Bajo, Flores NTT, sehingga klarifikasi itu menjadi sangat urgent demi BOP Labuan Bajo Flores dan Masyarakat NTT.

Dugaan ini sangat beralasan karena akhir akhir ini Radikalisme dan Intoleransi sudah masuk ke dalam IInstusi Pemerintah dan BUMN sehungga Pemerintah Cq. BNPT, BIN dan POLRI selalu menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terpaparnya Radikalisme dan Intoleransi di kalangan Pejabat dan ASN, baik dalam organisasi Pemerintah termasuk BOP Labuan Bajo, Flores maupun di dalam BUMN-BUMD. BOP Labuan Bajo Flores harus steril dari kepemimpinan yang memiliki loyalitas ganda yaitu loyal kepada Pancasila tetapi juga mendukung gerakan Radikalisme dan Intoleransi yang anti terhadap Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Klarifikasi tentang rekam-jejak Shana Fatina terkait beredarnya foto dan pesan WhatsApp tentang dirinya di medsos dalam aksi 212 harus diperjelas, karena dikhawatirkan jangan sampai BOP Labuan Bajo, Flores bisa disalahgunakan untuk kepentingan infiltrasi radikalisme, terorisme dan intoleransi.

Mengapa muncul resistensi yang sangat besar dari Masyarakat NTT terhadap program Wisata Hala ini, oleh karena program ini bertentangan dengan UU Kepariwisataan dan bertentangan dengan pasal 17, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018, Tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang mengamanatkan Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, karakteristik dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Penulis : Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Pengamat Masalah Sosial Budaya di NTT